Bawaslu Ketapang Harap MK Segera Revisi UU Pilkada

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Ketapang berharap Mahkamah Konstitusi (MK) segera melakukan revisi

Bawaslu Ketapang Harap MK Segera Revisi UU Pilkada
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/ NUR IMAM SATRIA
Satu diantara Caleg dari partai Golkar dapil 4 yang dimintai klarifikasi oleh Bawaslu Ketapang. Jumat, (15/03/2019). 

Bawaslu Ketapang Harap MK Segera Revisi UU Pilkada

KETAPANG - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Ketapang berharap Mahkamah Konstitusi (MK) segera melakukan revisi terhadap Undang-Undang Pilkada Nomor 10 tahun 2016.

Harapan tersebut lantaran adanya beberapa pasal yang dinilai tumpang tindih dengan normal yang mengatur fungsi, tugas dan wewenang pengawasan pemilu dengan norma yang ada di UU Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu.

"Saat ini memang sudah ada upaya pengajuan Judicial Review ke MK diantaranya pada pasal krusial seperti Pasal 1 ayat (17), Pasal 23 ayat (1) dan ayat (3) dan Pasal 24," ungkap Anggota Bawaslu Ketapang Divisi Hukum, Data dan Informasi, Ronny Irawan, Rabu (28/08/2019).

Menurut Ronny, dengan adanya Judicial Review ini diharapkan MK dapat segera memproses permohonan tersebut mengingat tahapan Pilkada yang akan berlangsung disejumlah daerah termasuk di Ketapang sudah semakin dekat.

Baca: Pilkada 2020 Terancam Molor, Ini Penjelasan Bawaslu Kapuas Hulu

Baca: Bawaslu Ketapang Belum Terima Laporan dari Panwascam Setempat

Baca: Bawaslu Sekadau Minta UU Pilkada Segera Direvisi, Hal Ini Jadi Alasannya

"Namun saat ini informasinya masih menunggu register oleh MK," jelasnya.

Ia menambahkan, beberapa hal yang perlu di revisi mengingat terdapat reduksi terhadap norma yang mengatur kewenangan Bawaslu Provinsi, Kabupaten Kota dalam mengawasi tahapan Pilkada seperti penyebutan istilah Panwaslu di UU Pilkada yang membuat status Bawaslu tidak memiliki legalitas dan kewenangan dalam pengawasan Pilkada.

"Dampaknya serius, karena institusi pengawas Pilkada di level Kabupaten/Kota hanya diawasi oleh kepanitian pengawasan yang sifatnya ad hoc bukan Bawaslu," terangnya.

Selain itu, yang jadi permasalahan mengenai jumlah anggota pengawas pemilu di level Provinsi, Kabupaten Kota yang tereduksi hanya berjumlah 3 orang, tentunya Ronny menilai kondisi ini berdampak pada keanggotaan pengawas pemilu disejumlah daerah yang ada sebanyak lima hingga tujuh orang.

"Termasuk mengenai tenggat waktu penanganan pelanggaran tereduksi dari 14 hari di UU Pemilu menjadi 5 hari di UU Pilkada, serta proses penanganan pelanggaran tidak dilakukan melalui proses pemeriksaan namun hanya sebatas rekomendasi yang sifatnya tidak mengikat," jelasnya.

Cek 10 Berita Pilihan Tribun Pontianak di Whatsapp Via Tautan Ini: Tribun Pontianak Update 

Penulis: Nur Imam Satria
Editor: Madrosid
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved