BPJS Ketenagakerjaan dan Kejari Pontianak Panggil Perusahaan Tak Daftarkan Pekerja ke Jamsosnaker

“Sudah dua kali kami surati, karena tidak memenuhi aturan itu mereka pun kami panggil kemarin bersama dengan kejari Pontianak” ujarnya

BPJS Ketenagakerjaan dan Kejari Pontianak Panggil Perusahaan Tak Daftarkan Pekerja ke Jamsosnaker
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/ISTIMEWA
BPJS Ketenagakerjaan Pontianak dan Kajari Panggil Perusahaan Tak Daftarkan Pekerja Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan 

BPJS Ketenagakerjaan Pontianak dan Kajari Panggil Perusahaan Tak Daftarkan Pekerja Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan

PONTIANAK - Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Pontianak memanggil 50 perusahaan kategori kecil dan menengah lantaran belum mendaftarkan pekerjanya sebagai peserta dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan.

Pemanggilan tersebut dilakukan bersama dengan Kejaksaan Negeri Pontianak serta UPT Pengawas Ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kalimantan Barat.

Kepala BPJS Ketenagakerjaan Andry Rubiantara menegaskan pemanggilan dilakukan setelah sebelumnya disampaikan teguran tertulis ke perusahaan atau pemberi kerja namun tidak diindahkan oleh pemberi kerja.

“Sudah dua kali kami surati, karena tidak memenuhi aturan itu mereka pun kami panggil kemarin bersama dengan kejari Pontianak” ujarnya

Baca: Tak Daftar BPJS Ketenagakerjaan, Kejari Panggil 50 Perusahaan

Baca: Penggabungan Kartu Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan, Bila Sering Berpindah-pindah Perusahaan

Ia menerangkan hal tersebut sebagai upaya untuk memberikan perlindungan terhadap para pekerja di Kota Pontianak agar didaftarkan sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan

Dirinya menambahkan pemanggilan tersebut agar pemberi kerja menuntaskan kewajibannya dengan mengikutkan pekerjanya dalam program jaminan sosial.

Sebagaimana dijelaskan dalam UU Nomor 24 Tahun 2011, bahwa pemberi kerja yang tidak menyetor iuran yang menjadi beban peserta dari pekerjanya atau tidak menyetor iuran yang menjadi tanggung jawabnya kepada BPJS maka terancam denda Rp1 Miliar dan delapan tahun kurungan.

"Kita harapkan perusahaan atau pemberi kerja pun diharapkan menunaikan kewajibannya," ujarnya.

Sebagai bentuk tindak lanjut, Kata Andry para perusahaan tersebut telah diminta menandatangani berita acara untuk mau ikutserta dalam program jaminan sosial bagi pekerjanya.

Baca: Merubah Tanggal Lahir di Kartu BPJS Ketenagakerjaan, Ini Ketentuannya

Baca: Cairkan Sebagian Dana JHT di BPJS Ketenagakerjaan, Berikut Prosesnya

Halaman
12
Penulis: Hamdan Darsani
Editor: Ishak
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved