Disdukcapil Kalbar Inovasikan Pelayanan Berbasis Teknologi Digital

Sekretaris Daerah Kalbar, AL Lesandry mengatakan dalam kurun waktu 4 tahun ini, Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Disdukcapil Kalbar Inovasikan Pelayanan Berbasis Teknologi Digital
TRIBUNPONTIANAK/ISTIMEWA
Disdukcapil Kalbar Inovasikan Pelayanan Berbasis Teknologi Digital 

Citizen Reporter
Humas Pemprov Kalbar
Rinto

Disdukcapil Kalbar Inovasikan Pelayanan Berbasis Teknologi Digital

PONTIANAK - Sekretaris Daerah Kalbar, AL Lesandry mengatakan dalam kurun waktu 4 tahun ini, Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil telah melakukan 14 langkah besar di bidang administrasi kependudukan.

Beberapa terobosan yang membanggakan diantaranya adalah Dukcapil Go Digital (semua dokumen ditandatangani secara elektronik), pelayanan terintegrasi 3 in1, 4 in 1, 5 in 1 dan 6 in 1, pemberlakuan SPTJM dan inovasi yang jadi bahasann adalah Pencatatan Kelahiran Online.

"Pelayanan pencatatan kelahiran online merupakan layanan pencatatan kelahiran dalam jaringan, yakni proses pengurusan akta kelahiran yang pengiriman data/berkas persyaratan dilakukan dengan media elektronik yang berbasis web dengan memanfaatkan fasilitas teknologi komunikasi dan infomasi," kata AL Lesandry saat membuka Bimtek Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota di Hotel Gajah Mada, Rabu (28/8/2019).

Dengan adanya kemudahan dalam pelayanan berupa pencatatan kelahiran melalui system online dlharapkan masyarakat semakin bersemangat untuk mengurus akta kelahiran.

Baca: Tingkatkan Pelayanan Kesehatan, Satgas 301 Gelar Bakti Sosial Bagi Warga Perbatasan

Baca: Disdukcapil Data Penduduk Permanen di Kota Pontianak

Baca: Proses Pengajuan Permintaan Darah Kepada PMI kota Pontianak.

Berkenaan dengan penyelenggaraan inovasi pelayanan yang berbasis teknologi digital, Pemerintah baru-baru ini telah mengundangkan Permendagri Nomor 7 tahun 2019 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring (Dalam Jaringan).

Dikatakannya, Latar belakang lahirnya Permendagri Nomor 7 Tahun 2019 adalah untuk membangun tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien sehingga perlu mengembangkan sistem pelayanan administrasi kependudukan yang baru.

Sedangkan pertimbangan sosiologinya
adalah untuk memberikan pelayanan yang lebih mudah dan cepat kepada masyarakat.

Ia mengatakan dalam Permendagri Nomor 7 Tahun 2019 diamanatkan untuk seluruh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Supil Kabupaten dan Kota wajib menggunakan tanda tangan elektronik untuk menerbitkan dokumen akta kelahiran, akta kematian, akta perkawinan, akta perceraian, akta pengakuan anak, surat keterangan pindah datang dan Kartu Keluarga mulai tahun 2019.

Halaman
12
Penulis: Anggita Putri
Editor: Madrosid
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved