Kalbar Harus Siap Dengan Perpindahan Ibu Kota RI

“Banyak orang khawatir jangan sampai ibu kota baru yang diproyeksikan sekitar Rp 466 triliun membebani APBN. Pemerintah sudah mematok pembiayaan menggunakan APBN hanya sekitar 19 persen. Saya cukup optimis, kalau kita bicara aset negara yang ada di Jakarta paling tidak ada Rp 150-200 triliun. Itukan bisa dibuat skema pembiayaan kerjasama pemerintah dengan swasta sehingga proyesi ibu kota bisa dicari diluar APBN,” jelasnya.

Menurutnya, managemen perpindahan ibu kota harus benar-benar ditata secara bertahap agar bisa dilakukan secara konsisten.

“Pengerjaan inikan tidak mungkin selesai dalam 5 tahun. Sementara masa presidensial bapak Jokowi 5 tahun,  jangan sampai setelah Jokowi tidak lagi menjabat kemudian projek ini malah terhambat. Ini harus dibuat payung regulasinya. Pada waktunya diparlemen akan dibuat undang-undang untuk ibu kota yang baru,” ungkapnya.

Ia pun berharap dengan perpindahan ibu kota Republik Indonesia dapat memicu pertumbuhan ekonomi yang lebih baik lagi.

Cek 10 Berita Pilihan Tribun Pontianak di Whatsapp Via Tautan Ini: Tribun Pontianak Update