Breaking News:

Kalbar Harus Siap Dengan Perpindahan Ibu Kota RI

Presiden Jokowi telah mengumumkan lokasi ibu kota Indonesia yang baru di Kalimantan Timur. Menanggapi hal ini, Kepala Perwakilan Bank Indonesia

Penulis: Ni Made Gunarsih
Editor: Madrosid
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/ISHAK
Kepala Bank Indonesia Kantor Perwakilan Kalbar, Prijono, saat menyampaikan paparannya dalam agenda press conference menyambut Imlek 2019, Senin (28/01/2019). 

“Kalau kita lihat ke luar negeri, banyak juga negara-negara yang sudah melakukan pemindahan ibu kota. Misalnya Amerika Serikat, Washington DC sebagai ibu kota hanya sebagai kota administrative federal saja. Pusat bisnisnya di New York, bahkan jadi pusat bisnis dunia. Begitu juga Australia ada Sidney dan Canberra. Malaysia juga sudah lama memindahkan ibu kotanya, tetapi Kuala Lumpur tetap menjadi magnet terbesar di Malaysia. Begitu juga Rio De Janeiro, Brazil dan negara-negara lainnya,” paparnya.

Jika dilihat dari sisi teknis, menurut study Bapenas, untuk menampung 1,6 juta orang dari para ASN, TNI dan Polri dan pegawai lainnya membutuhkan lahan sekitar 40 ribu hektar. 

“Kalau dikembangkan lagi kira-kira 180 ribu hektar. Jakarta sekarang 66 ribu hektar. Ketersediaan lahan, Kutai Kartanegara sekitar 2,7 juta herktar, Kabupaten Penajam Paser Utara 

sekitar 330 ribu hektar, jika digabungkan kurang lebih ada 3 juta hektar. Jadi wilayahnya cukup luas. Apa lagi daerahnya juga pinggir laut, disupport kota Balikpapan, disitu bandara sudah siap, ada bandara baru di Samarinda, sehingga bisa menjadi infrastruktur yang cukup mendukung, kalau bicara energy di Kaltim juga tersedia. Memang tidak gampang, tapi juga tidak terlalu susah,” paparnya.

Anggota DPR RI Komisi XI Dapil Kalbar ini juga mengatakan banyak masyarakat yang khawatir mengenai proyeksi perpindahan ibu kota membebani APBN.

“Banyak orang khawatir jangan sampai ibu kota baru yang diproyeksikan sekitar Rp 466 triliun membebani APBN. Pemerintah sudah mematok pembiayaan menggunakan APBN hanya sekitar 19 persen. Saya cukup optimis, kalau kita bicara aset negara yang ada di Jakarta paling tidak ada Rp 150-200 triliun. Itukan bisa dibuat skema pembiayaan kerjasama pemerintah dengan swasta sehingga proyesi ibu kota bisa dicari diluar APBN,” jelasnya.

Menurutnya, managemen perpindahan ibu kota harus benar-benar ditata secara bertahap agar bisa dilakukan secara konsisten.

“Pengerjaan inikan tidak mungkin selesai dalam 5 tahun. Sementara masa presidensial bapak Jokowi 5 tahun,  jangan sampai setelah Jokowi tidak lagi menjabat kemudian projek ini malah terhambat. Ini harus dibuat payung regulasinya. Pada waktunya diparlemen akan dibuat undang-undang untuk ibu kota yang baru,” ungkapnya.

Ia pun berharap dengan perpindahan ibu kota Republik Indonesia dapat memicu pertumbuhan ekonomi yang lebih baik lagi.

Cek 10 Berita Pilihan Tribun Pontianak di Whatsapp Via Tautan Ini: Tribun Pontianak Update 

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved