Kalbar Harus Siap Dengan Perpindahan Ibu Kota RI

Kalbar Harus Siap Dengan Perpindahan Ibu Kota RI

PONTIANAK - Presiden Jokowi telah mengumumkan lokasi ibu kota Indonesia yang baru di Kalimantan Timur. Menanggapi hal ini, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Kalbar, Prijono mengatakan Kalimantan Barat harus siap menyambut perpindahan Ibu Kota RI tersebut.

“Perpindahan Ibu kota pasti berdampak ke Kalbar, tentunya akan ada pertumbuhan ekonomi baru, karena kebutuhan orang-orang semakin banyak. Contohnya kebutuhan-kebutuhan antar daerah, investasi dan lain-lain. Tentunya akan berdampak pada perkembangan ekonomi kita,” ujar Prijono, Kamis (29/8).

Ia pun menegaskan jika masyarakat Kalbar harus meningkatkan SDM, menurutnya sehebat apapun perkembangannya jika tidak diikuti dengan SDM yang memumpuni nantinya akan menjadi persoalan.

Baca: Dayak di PBB Desak Dilakukannya Dialog Pemindahan Ibu Kota Negara ke Kalimantan

Baca: Bertandang ke Kantor Tribun Pontianak, Sekjen PKS Mustafa Kamal Singgung Perpindahan Ibu Kota

Baca: Nasib ASN Dampak Pindah ke Ibu Kota Baru di Kaltim, Inilah Kuota CPNS & P3K/PPPK 2019

“Misalnya saja kita akan membangun pelabuhan, bandara dan sebagainya, kita harus yakin dulu, siap gak SDM kita untuk mengisi posisi-posisi semacam itu. Jangan sampai kita bukan jadi pelakunya. Kalau saya lihat dari sisi demografi kependudukan di Kalbar sebenarnya usia yang produktif cukup besar, dan itu harus betul-betul memumpuni,” ungkapnya.

Kalbar juga sebagai daerah yang punya potensi wisata alam dan budaya yang luar biasa bisa menangkap peluang tersebut. 

“Potensi kita sangat luar biasa, dari sungai, laut, gunung, hutan, kebudayaan multi etnis, dan sejarah yang panjang. Kalau kita bisa mengemasnya dengan baik tentu akan menjadi sektor alternatif yang dapat diandalkan oleh daerah,” sebutnya.

Selain itu, Anggota DPR RI Komisi XI Dapil Kalbar, G Michael Jeno mengatakan terkait dengan perpindahan ibu kota Republik Indonesia memang akan ada prokontra, karena hal ini merupakan keputusan yang besar.

“Keinginan atau ide pemindahan ibu kota ini kan bukan suatu yang baru. Karena memang beban dari Jakarta sebagai ibu kota negara sudah sangat berat, Antara peran administrasi dan peran ekonomi itu bercampur. Semua aktifitas menumpuk di Jakarta, sehingga memang sudah tidak memadai, dari alam, polusi, kemacetan dan lain-lian,” ungkapnya.

Ia menyebut perpindahan ibu kota tidak lantas membuat Jakarta menjadi sepi, Jakarta tetap menjadi pusat bisnis di Indonesia, bahkan Asia Tenggara. Karena memang salah satu tujuan perpindahan ibu kota adalah untuk meringankan beban Jakarta.

“Kalau kita lihat ke luar negeri, banyak juga negara-negara yang sudah melakukan pemindahan ibu kota. Misalnya Amerika Serikat, Washington DC sebagai ibu kota hanya sebagai kota administrative federal saja. Pusat bisnisnya di New York, bahkan jadi pusat bisnis dunia. Begitu juga Australia ada Sidney dan Canberra. Malaysia juga sudah lama memindahkan ibu kotanya, tetapi Kuala Lumpur tetap menjadi magnet terbesar di Malaysia. Begitu juga Rio De Janeiro, Brazil dan negara-negara lainnya,” paparnya.

Jika dilihat dari sisi teknis, menurut study Bapenas, untuk menampung 1,6 juta orang dari para ASN, TNI dan Polri dan pegawai lainnya membutuhkan lahan sekitar 40 ribu hektar. 

“Kalau dikembangkan lagi kira-kira 180 ribu hektar. Jakarta sekarang 66 ribu hektar. Ketersediaan lahan, Kutai Kartanegara sekitar 2,7 juta herktar, Kabupaten Penajam Paser Utara 

sekitar 330 ribu hektar, jika digabungkan kurang lebih ada 3 juta hektar. Jadi wilayahnya cukup luas. Apa lagi daerahnya juga pinggir laut, disupport kota Balikpapan, disitu bandara sudah siap, ada bandara baru di Samarinda, sehingga bisa menjadi infrastruktur yang cukup mendukung, kalau bicara energy di Kaltim juga tersedia. Memang tidak gampang, tapi juga tidak terlalu susah,” paparnya.

Anggota DPR RI Komisi XI Dapil Kalbar ini juga mengatakan banyak masyarakat yang khawatir mengenai proyeksi perpindahan ibu kota membebani APBN.

“Banyak orang khawatir jangan sampai ibu kota baru yang diproyeksikan sekitar Rp 466 triliun membebani APBN. Pemerintah sudah mematok pembiayaan menggunakan APBN hanya sekitar 19 persen. Saya cukup optimis, kalau kita bicara aset negara yang ada di Jakarta paling tidak ada Rp 150-200 triliun. Itukan bisa dibuat skema pembiayaan kerjasama pemerintah dengan swasta sehingga proyesi ibu kota bisa dicari diluar APBN,” jelasnya.

Menurutnya, managemen perpindahan ibu kota harus benar-benar ditata secara bertahap agar bisa dilakukan secara konsisten.

“Pengerjaan inikan tidak mungkin selesai dalam 5 tahun. Sementara masa presidensial bapak Jokowi 5 tahun,  jangan sampai setelah Jokowi tidak lagi menjabat kemudian projek ini malah terhambat. Ini harus dibuat payung regulasinya. Pada waktunya diparlemen akan dibuat undang-undang untuk ibu kota yang baru,” ungkapnya.

Ia pun berharap dengan perpindahan ibu kota Republik Indonesia dapat memicu pertumbuhan ekonomi yang lebih baik lagi.

Cek 10 Berita Pilihan Tribun Pontianak di Whatsapp Via Tautan Ini: Tribun Pontianak Update