Pemprov Gratiskan Pasang Listrik 2.000 Warga Miskin di Kalbar

Pemprov Gratiskan Pasang Listrik 2.000 Warga Miskin di Kalbar

PONTIANAK  - Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat memberikan pemasangan listrik gratis bagi 2.000 warga kurang mampu. Program itu dibiayai APBD agar seluruh daerah diterangi listrik hingga pelosok dusun.

Gubernur Kalimantan Barat, H Sutarmidji mengatakan bantuan untuk pemasangan listrik untuk 2.000 rumah ini dikhususnya bagi keluarga yang memang tidak mampu membayar biaya pemasangan dan akan dibantu pemprov sebesar Rp 750 ribu .

Saat ini 60 desa sudah masuk aliran listrik dari PLN dan ada beberapa yang sudah rampung dikerjakan dan akan ia resmikan.

"Cuma masalahnya ketika desa sudah masuk listrik, tapi masih banyak warga miskin di desa yang tak bisa pasang. Bayar mungkin mereka bisa, tapi pasang tak bisa karena perlu cash 750 ribu," kata Gubernur Kalbar saat menghadiri Pembekalan Caleg Terpilih hasil pemilu 2019 partai Nasdem Provinsi Kalbar periode 2019-2024, di Hotel Ibis Pontianak, Senin (26/7).

Ia mengatakan akan mengalihkan dana yang ada di APBD perubahan untuk membantu pemasangan listrik 2.000 per kepala keluara atau rumah.

"Untuk data masyarakat miskin, PLN yang langsung berikan ke saya mana keluarga yang tidak mampu. Setelah itu pemprov yang akan bayarkan melalui bantuan sosial untuk masyarakat miskin," ujarnya.

Ia tidak menginginkan ketidak sesuaikan data terjadi. Seperti pengajuan bantuan rehap rumah yang tidak sesuai saat diverifikasi datanya.

"Jadi tidak ada lagi cerite karena selama ini masukan data rumah tidak layak huni untuk masyarakat begitu diverifikasi di lapangan yang harusnya dapat bantuan, malah tak dapat. Yang tak dapat malah dapat, ini yang tidak boleh," tegasnya.

Baca: Pemprov Kalbar akan Beri Bantuan Pemasangan Listrik 2000 Rumah Keluarga tidak Mampu

Ia berpesan dan meminta kepada pihak PLN untuk melihat dan mengecek kembali masyarakat mana yang mau pasang tapi tak punya dana.

"Ada listrik tapi tak mampu pasang berartikan kita anggap dia tak mampu, ya udah kita pesankan," ucapnya.

Terkait dengan bantuan untuk pemasangan alitsn listrik untuk 2000 rumah ini diberikan langsung dari dana bansos.

"Karena untuk bantuan rumah tak layak huni tak tekejar tahun ini. Jadi kita alihkan sebagian untuk pemasangan listrik 2.000 rumah," ujarnya.

Ia mengatakan bantuan ini tersebar merata di seluruh daerah yang ada di Kalbar seperti yang masih banyak datanya di Sintang, Kapuas Hulu, Melawi, Kubu Raya, Sambas, Landak, Bengkayang, dan Sanggau .

"Tapi daerah yang paling banyak di Sintang .Tidak apa kita bantu , pokoknya sejauh ini sudah berjalan. PLN tinggal serahkan data masyarakat. Kita bayarkan untuk 1 rumah 750 ribu untuk pemasangan PLN. Syarat untuk medapatkan itu harus seperti syarat untuk memasang listrik," pungkasnya.

PLN Siap
Smeentara itu, General Manager PLN Unit Induk Wilayah (UIW) Kalbar, Agung Murdifi, mengatakan saat ini pihaknya sedang melakukan pemadanan data.

Berdasarkan basis data terpadu dari Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K ) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), bahwa ada 25.966 rumah warga miskin dan tidak mampu yang ada di Kalbar.

Diakuinya, saat ini sudah terdata 2.164 rumah warga miskin dan tidak mampu. Sedangkan yang sudah siap disambung aliran listrik sekitar 836 rumah.

"Seluruh Unit Layanan kami saat ini terus melakukan pemadanan data, sehingga data yang kami sampaikan saat ini akan terus bertambah dan berubah dari waktu ke waktu ," ujar Agung Murdifi.

Agung Murdifi menegaskan bahwa upaya pemadanan data ini terus dilakukan untuk memastikan bahwa data yang diterima memang sesuai dengan kondisi riil dilapangan, sehingga bantuan yang diberikan benar-benar tepat sasaran.

Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat, Mad Nawir menyambut gembira gagasan Gubernur Kalbar yang akan memberikan bantuan kepada 2.000 rumah bagi keluarga tidak mampu untuk pemasangan aliran listrik. Ia mengatakan hal ini sudah lama ditunggu tunggu masarakat Kalbar khusus nya masarakat di daerah kabupaten.

"Hanya yang perlu di perhatikan dan harus betul- betul diteliti adalah siapa yang paling berhak menerima itu,jangan sampai niat baik ini salah sasaran," tukas Agung Murdifi.

Ia mengatakan terkait data sebaiknya tidak hanya berpatokan pada data PLN, tapi juga harus mempertimbangkan data data yang ada dari desa dan kelurahan.

"Data orang miskin kita kan sudah punya,itu bisa dibuktikan dengan raskin dan lain-lain. Saya sependat dengan gubernur jangan sampai orang yang tak layak di bantu dapat bantuan, yang layak dibantu justru tak dapat bantuan. Karena lewat hal inilah dana bansos bisa di rasakan langsung oleh masarakat ," ujarnya.

Ia mengatakan alangkah baiknya bantuan ini jangan hanya di arahkan di kabupaten saja, tapi di Kota Pontianak juga harus di perhatian. Mengingat masih juga ada orang yang tidak mampu membayar biaya sambungan listrik.

Baca: Agung Murdifi: 836 Rumah Warga Tak Mampu di Kalbar Sudah Siap untuk Pemasangan Listrik

Baca: Apresiasi Rencana Pemprov, Erdi: Cepat Menyelsaikan Persoalan Kemiskinan dan Ketertinggalan

"Itu juga harus kita perhatikan. Jumlah 2000 ini jumlah yang cukup besar. Kita harus betul -betul serius melaksanakan nya. Tapi jika didukung dengan data yang akurat saya yakin ini akan berjalan sebagaimana yang diharapkan ," pungkasnya.

Data Harus Valid

Kita sangat mengapersiasi rencana Gubernur Kalbar dan turut bahagia walaupun ini untuk keluarga tidak mampu supaya diberi aliran listrik. Kita juga berharap GM PLN Kalbar segera menghadap Gubernur Kalbar untuk merealisasikan secepat mungkin dan menindak lanjuti program ini supaya nyata," terang akademisi Untan, Erdi.

Bila perlu pasang dulu kepada masyarakat, soal biaya nanti berunding antara GM PLN dengan Gubernur.

Misalkan Sintang ada 500 rumah, jangan pula dipasang 600. Tidak sesuai jadinya.
Jadi GM PLN menemui Gubernur Kalbar untuk pelaksanaan ini secepatnya, sesuai dengan kapasitas daerah karena gubernur hanya memberikan sebanyak 2.000 rumah.

Sementara jumlah masyarakat miskin di Kalbar lebih dari 2000. Oleh karena itu program Gubernur Kalbar dimana saja menggunakan by name by adress dibuat oleh pemprov sedemikian rupa dan diserahkan ke GM. Tugas PLN mengeksekusinya dengan seluruh jajaran yang ada di wilayah Kalbar.

Data harus sesuai dan valid. Kita sekarang sudah satu data, artinya PLN juga bekerja tidak boleh sembarangan lagi. Artinya ketika menyodorkan by name by adress tentu harus valid . Saya berharap PLN menggunakan data yang dikeluarkan pemerintah supaya nanti sesuai.

Pernyataan Gubernur Kalbar menjadi perhatian semua pihak agar pelaksanaan di lapangan tidak kacau balau . Terkait dana yang digunakan merupakan pengalihan dana bansos dari rehap rumah ke dana bantuan aliran listrik ia rasa tidak ada masalah.

Apapun yang dibuat gubernur kita harapkan masuk dalam RAK Pemerintah dan mendapat persetujuan dari DPRD.

Karena fungsi dewan mengontrol kinerja pemerintah. Bukan hanya mengontrol tapi supaya DPRD diberitahu agar nanti tidak ada kesan gubernur ke barat DPRD ke timur. Jangan sampai publik melihat seperti itu.

Soal pengalihan dana dari bansos untuk rehap rumah ke aliran listrik tidak ada masalah sepanjang gubernur melakukannya atau paling tidak mendapat persetujuan dari dewan. Supaya satu arah dalam membangun Kalbar.

Kita berharap semua pihak mengenyampingkan hal yang tidak pantas yang tidak perlu diperdebatkan. Rakyat masih sangat yang membutuhkan perhatian ketika gubernur dan DPRD satu bahasa. Maka kita akan cepat menyelsaikan persoalan kemiskinan,dan ketertinggalan di Kalbar.

Penyaluran Subsidi

Pemrov Kalbar dan PT PLN (persero)
* Terus berupaya memberikan penyambungan listrik gratis untuk masyarakat miskin.
* Program didanai dari APBD dan Bansos
* Pemasangan listrik gratis merupakan bentuk penyaluran subsidi ke rakyat miskin yang tidak mampu memasang listrik.
* Adapun biaya penyambungan tersebut sebesar Rp 750 ribu/rumah
"Sebagian APBN murni yang berikan subsidi ke rumah tangga miskin, yang tidak mampu membayar ongkos pemasangan pertama," kata Sri Mulyani saat menghadiri program Sinergi Untuk Rakyat, di Desa Sindangsari, Kabupaten Serang, Banten, Jumat (15/3/2019).
* Program pemasangan listrik gratis terus dilaksanakan, untuk mengejar pemerataan kelistrikan (elektrifikasi) di seluruh daerah di Kalbar.
"Agar program 100 persen elektrifikasi bisa tercapai.

Syarat Pemasangan
* wajib menyertakan Surat Keterangan Tidak Mampu
* Syarat khusus listrik 450 dan 900 volt ampere (VA).
* Tarif listrik untuk 450 VA rata-rata Rp 413/kWh dan 900 VA Rp 586/kWh.

Proses Permudah
* Call center 123, website, facebook PLN dan twitter PLN.
* Khusus calon pelanggan 450 dan 900 VA dilayani melalui kantor PLN dengan menyertakan Surat Keterangan Tidak Mampu dari pihak yang berwenang.

Sumber: Pemprov Kalbar/PT PLN