DPW FKDT Kalbar Berharap Pemerintah Bantu Keberadaan Madrasah Diniyah Takmiliyah

Di Kalimantan Barat sendiri memilki 382 Madrasah Diniyah Takmiliyah yang tersebar di Kabupaten/kota di Kalbar.

DPW FKDT Kalbar Berharap Pemerintah Bantu Keberadaan Madrasah Diniyah Takmiliyah
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/ MUZAMMILUL ABRORI
Suasana pelantikan DPC FKDT Kota, dilantik oleh Ketua DPW FKDT KALBAR di Aula Kanwil Kemenag Kalbar, Sabtu (24/8/2019). 

DPW FKDT Kalbar Berharap Pemerintah Bantu Keberadaan Madrasah Diniyah Takmiliyah

PONTIANAK - Dewan Pengurus Wilayah Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah (DPW FKDT) Kalbar gelar Pelantikan dan Rapat Kerja Wilayah (Rakerwil) II di Aula Kanwil Kemetrian Agama (Kemenag) Kalbar,  Sabtu (24/08/2019).

Dalam kegiatan ini bertujuan melantik anggota DPW Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah Kalbar, kemudian anggota DPC Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah kota Pontianak, serta menyusun Rapat Kerja Wilayah (Rakerwil) ke II.

Wakil ketua Panitia M. Ali Rido, S.Pd menjelaskan kegiatan pelantikan DPW FKDT kalbar ini, sekaligus juga melantik DPC FKDT kota Pontianak.

"Alhamdulillah persiapan selama satu bulan ini, acara bisa terselenggarakan. Jadi, pelantikan ini ada 2 yang dilantik. Pertama, DPW FKDT Kalbar sebagai pengurus provinsinya, kemudian yang ketua DPC FKDT kota Pontianak," ungkap Ali Rido.

Baca: PHRI Harap Festival Durian Bumi Khatulistiwa 2019 Dapat Menjadi Tujuan Wisatawan

Baca: Heronimus: Potensi Durian di Kalbar Luar Biasa

Ia juga menjelaskan pelantikan DPW FKDT Kalbar dilantik oleh pengurus FKDT pusat, sedangkan DPC FKDT Kota Pontianak yang melantiknya DPW FKDT Kalbar.

"Alhamdulillah, yang melantik DPW kalbar dilantik langsung oleh Pengurus FKDT pusat,  Ust. Muhammad Romli," Ali menambahkan.

Di Kalimantan Barat sendiri memilki 382 Madrasah Diniyah Takmiliyah yang tersebar di Kabupaten/kota di Kalbar.

Kemudian Ketua DPW FKDT KALBAR Ust. H. Ahmad Bustomi, S.Fil.I.,M.Pd.I mengatakan dalam Rakerwil ini menghasilkan program--program kerja, dari jangka pendek, menengah, dan panjang.

"Dalam program jangka panjang ini satu diantaranya kita nanti mencoba untuk mengadakan audensi kepada pihak pemerintah, dalam hal ini gubernur Kalbar, kemudian DPRD Kalbar, lalu Kemenag Kalbar, dalam rangka untuk mengajukan perda wajib diniyah," jelas Ketua DPW FKDT Kalbar.

Ia mengatakan program jangka panjang ini memanglah tidak mudah, jadi kita perlu komunikasi dengan pihak-pihak terkait khususnya pemerintah.

Ia juga mengharapkan kepada pihak pemerintah provinsi, agar bisa membantu FKDT dalam membangun Madrasah Diniyah Takmiliyah, yang nantinya bisa berguna untuk pembelajaran ilmu agama bagi masyarakat khususnya Kalbar.

"Pemerintah bisa membantu FKDT dalam keberadaan Madrasah Diniyah Takmiliyah seperti bantuan Bosda, insentif guru, ataupun pembangunan," tuturnya. (Muzammilul Abrori).

Editor: Jamadin
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved