Sosialisasi Peningkatan Jaringan Kerjasama UMKM dengan Pihak Perbankan

Pemerintah Daerah Kabupaten Sekadau melalui Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dan Perdagangan menggelar Sosialisasi

Sosialisasi Peningkatan Jaringan Kerjasama UMKM dengan Pihak Perbankan
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/try
Pemerintah Daerah Kabupaten Sekadau melalui Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dan Perdagangan menggelar Sosialisasi Peningkatan Jaringan Kerjasama Dengan Penguatan Permodalan Bagi Pelaku UMKM Melalui Kerjasama Dengan Perbankan Di Kabupaten Sekadau, Kamis (22/08) 

Sosialisasi Peningkatan Jaringan Kerjasama UMKM dengan Pihak Perbankan

SEKADAU - Pemerintah Daerah Kabupaten Sekadau melalui Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dan Perdagangan menggelar Sosialisasi Peningkatan Jaringan Kerjasama Dengan Penguatan Permodalan Bagi Pelaku UMKM Melalui Kerjasama Dengan Perbankan Di Kabupaten Sekadau, Kamis (22/08). 

Wakil Bupati Sekadau, Aloysius membuka langsing kegiatan yang digelar di Mess Pemda tersebut.

"Sebagaimana amanat Undang-undang No 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, kecil dan menengah, bahwa untuk memperdayakan usaha mikro, kecil dan menengah sangat diperlukan peran serta kita semua baik Pemerintah Daerah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat. Secara bersama-sama dengan melibatkan BUMN dan BUMD serta seluruh stakeholder dalam suatu komitmen bersama melalui kesepakatan Memorandum Of Understanding (MOU) sehingga diharapkan UMKM dapat tumbuh dan berkembang, sebagai salah satu tulang punggung perekonomian daerah yang mampu mewujudkan kesejahteraan masyarakat," ujar Aloysius.

Baca: Lismaryani Sutarmidji: Ingin Dipanggil Nenek Oleh Cucu Pertamanya

Baca: Zona Nyaman Adalah Tempat Terlarang Untuk Didiami

Baca: VIDEO Mesum Gadis Bandung dan Pacarnya Viral di Sosial Media, Mirip Motif Video Dewasa Mahasiswa UGM

Menurutnya strategi dan arah kebijakan dalam pelaksanaan revitilisasi UMKM serta koperasi telah diamanatkan dalam UU No 20 tahun 2008. Kemduian selanjutnya ditindaklanjuti melalui berbagai ketentuan Pemerintah baik ditingkat Pusat dan Daerah  telah membuktikan bahwa kontribusi UMKM terhadap PDB tumbuh hingga 60,34 persen. 

"Secara jumlah, usaha kecil diindonesia menyumbang PDB lebih banyak yakni mencapai 93,4 persen, kemudian usaha menengah 5,1 persen dan usaha besar hanya 1 persen saja," katanya.

Bahkan, menurutnya UMKM juga mampu meningkatkan penyerapan tenaga kerja dan pendapatan masyarakat yang artinya UMKM dapat dianggap memiliki peran yang cukup strategis dalam memerangi kemiskinan dan pengangguran yang ada di indonesia. Di Sekadau menurutnya UMKM cukup diperhatikan bahkan oleh stakeholder, satu diantaranya dari BPN

"UMKM di Kabupaten Sekadau mendapat program Sertifikat Hak Atas Tanah (SHAT) bidang usaha mikro dan kecil yang merupakan program kerjasama Lintas Sektoral antar BPN dengan Kementerian Koperasi dan UKM,. Dimana program SHAT melalui program PTSL Tahun 2019 memberikan kepada sebanyak 45 peserta di Kabupaten Sekadau yang terdiri dari pelaku usaha mikro di Kabupaten Sekadau," paparnya.

Ia berharap kepada pihak perbankan serta lembaga keuangan lainnya juga dapat membantu. "Bisa berupa bantuan kredit usaha rakyat dengan akad bunga yang rendah dan dengan administrasi yang baik serta tidak memiliki resiko yang tinggi," harapnya.

Sementara itu, Kadis Koperasi UMKM dan Perdagangan Kabupaten Sekadau, Hironimus mengakui, disamping kredit usaha rakyat dan KUR yang disalurkan oleh Perbankan melalui Bank BUMN, UMKM juga dapat mengakses pembiayaan lainnya yang berasal dari lembaga donor.

"Sebagaimana diketahui bahwa Lembaga Donor penyalur dana bantuan dengan skema dana bergulir kepada Koperasi yaitu Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) kini berubah nama menjadi LPDB-KUMKM. Artinya bukan hanya koperasi yang dapat meminta dana bergulir tetapi UMKM yang memenuhi persyaratan dapat menerima pemanfaatan dana bergulir," katanya.

Beberapa upaya lain dalam pemberdayaan usaha mikro yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Sekadau menurutnya dengan membantu program Kementerian Agraria dan Tata Ruang melalui BPN Kabupaten Sekadau berupa PTSL Lintas Sektor bagi pelaku usaha mikro dan kecil dengan berkoordinasi dengan Pemerintah Kecamatan yang selanjutnya akan disosialisasikan oleh Kepala Kantah BPN Kabupaten Sekadau.

"Kami berharap agar pelaksanaan MOU yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan Perbankan dalam hal ini PT Bank Pembangunan Daerah Kabupaten Sekadau (Bank Kalbar) dapat mengurangi berbagai masalah dan kendala dalam penciptaan dan penguatan akses permodalan bagi UMKM di Kabupaten Sekadau," pungkasnya.

Penulis: Try Juliansyah
Editor: Madrosid
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved