Tanggapan Suprianus Herman Kadisdik Terkait Guru Honorer

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat, Suprianus Herman menanggapi masalah kesejahteraan Guru honor di Kalbar

Tanggapan Suprianus Herman Kadisdik Terkait Guru Honorer
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/ANGGITA PUTRI
Kadisdikbud Provinsi Kalbar, Suprianus Herman saat ditemui di ruang kerjanya beberapa waktu lalu 

Tanggapan Suprianus Herman Kadisdik Terkait Guru Honorer

PONTIANAK - Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat, Suprianus Herman menanggapi masalah kesejahteraan Guru honor di Kalbar.

Ia mengatan memang ada wacana untuk tidak menambah guru honor dari kementrian .Tapi di satu sisi ia mengatakan di Kalbar sendiri masih sangat kekurangan guru sekitar 3000 orang dan jumlah guru negeri hanya sekitar 5000 an lebih tingkat SMA/SMK.

Ia mengatakan untuk mengisi guru kontrak sekolah di perbolehkan sesuai dengan Permendikbud tentang penggunaan petunjuk teknis penggunakan Bosnas dan dinyatakan hanya 15 persen dan boleh digunakan untuk membayar kontrak guru honor .

"Karena memang tidak ada guru lagi. Bahkan ada sekolah yang hanya ada 1 guru PNS dan hanya kepseknya saja," ucapnya.

Baca: Polres Kapuas Hulu Gelar Perlombaan Dirgahayu ke 74 Republik Indonesia

Baca: Pengamat Pendidikan Dr Aswandi: Terjadi Kesenjangan Yang Sangat Jauh Antara Guru PNS dan Honorer

Baca: Prediksi Susunan Pemain PSM Makassar Vs Persib Bandung, Bojan Malisic & Ezechiel NDouassel Main?

Ia mengatakan memang umumnya tidak mengangkat yang baru tetapi yang lama dipertahankan kalau keluar di ganti . Jadi jumlahnya tetap guru honor. Kemudian kesejahteraan itu biasanya agak bervariasi tapi tidak sampai Rp 300 sampai 400 ribu untuk gaji guru SMA SMK.

Ia mengatakan kemudian pemerintah provinsi ada menganggarkan untuk biaya pembayaran guru kontrak.

"Tahun depan kita bayar kan upah minimun regional cuma terbatas anggaran kita . Kalau dulu guru kontrak dibayar oleh kabupaten disebut guru honor daerah dan kini pindah ke Provinsi. Jadi dua tahun lalu masih di biayai kabupaten dan ada pengalihan tahun ini di biayai oleh provinsi tapi terbatasan karena kememampuan keuangan ," jelasnya.

Tapi sekolah tetap punya guru honor dan kontrak.

"Tahun ini kita kita berikan gaji Rp 1.8 juta untuk guru kontrak dari pemerintah ,," ucapnya.

Ia melihat justru yang banyak adalah guru honor sekolah karena mereka tau kekurangan guru di daerah tersebut.

"Menurut kami tidak bisa di putus kalau dikeluarkan tidak ada yang mengajar.
Walaupun kumlah gaji bervariasi yang di bayar oleh sekolah dengan dana bantuan operasion sekolah," ujarnya.

Sekolah dalam hal ini tidak berani memutuskan, karena tidak ada tenaga dam kurangnya guru negeri dan kekurangan sejumlah guru honor.
Artinya guru honir jika dijadikan negeri itulah kekurangannya.

"Upaya dari provinsi kita sudah menganggarkan tapi masih terbatas kedepan akan kita usahan kerjasama dengan PTN dan PTS dalam hal untuk kekurangan guru tapi masih dalam pembicaraan," jelasnya.

Ia mengatakan jika sekolah mengangkat guru honor masing-masing itu harus linearitas harus ada arahan dari disdik dan harus sesuai mata pelajaran yang di ampuh .

Penulis: Anggita Putri
Editor: Madrosid
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved