Bupati Martin Rantan Instruksikan OPD Jalankan Pengelolaan Aset Secara Benar dan Profesional

Bupati Ketapang, Martin Rantan dalam arahannya mengatakan aset daerah merupakan tolak ukur momentum utama dalam konsep pencapaian visi misi

Bupati Martin Rantan Instruksikan OPD Jalankan Pengelolaan Aset Secara Benar dan Profesional
TRIBUNPONTIANAK/ISTIMEWA
Bupati Ketapang, Martin Rantan saat bersama Kajari Ketapang, Dharmabella Tymbasz saat melakukan penandatanganan kerjasama. 

Bupati Martin Rantan Instruksikan OPD Jalankan Pengelolaan Aset Secara Benar dan Profesional

KETAPANG - Bupati Ketapang, Martin Rantan dalam arahannya mengatakan aset daerah merupakan tolak ukur momentum utama dalam konsep pencapaian visi misi Pemerintah Kabupaten Ketapang.

Hal tersebut sudah dibahas dalam loka karya bidang aset daerah yang dilaksanakan pada 15 November 2017.

Sehingga proses tahapan pengelolaan aset daerah sampai saat ini merupakan suatu rentang rangkaian proses yang tidak terpisahkan dalam mencapai tujuan pengelolaan aset daerah yang profesional dan akuntabel .

Paska dilaksanakannya lokakarya, kata Martin setidaknya dalam pantauan dan konteks evaluasi, telah terdapat upaya yang signifikan. Diantaranya perbaikan kualitas pelaporan aset daerah, perkuatan basis data melalui inventarisasi aset daerah, penerapan aplikasi sistem informasi aset daerah berbasis sistem informasi geografis dan pengamanan aset daerah tanah dan bangunan. Tindakan tersebut dilakukan melalui program pensertifikatan.

Martin menilai, beberapa upaya pengelolaan aset daerah, telah memberikan kontribusi dan dukungan dalam hal pencapaian dan mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas penilaian laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Ketapang oleh Badan Pemeriksa Keuangan selama lima kali berturut-turut sejak tahun 2014 - 2019.

Baca: Rakor Integrasi Jadi Upaya untuk Amankan Aset Daerah Tanah dan Bangunan

Baca: Meriahkan Hari Kemerdekaan, Disperindagkop dan UMKM Gelar Lomba Make Up Wedding

Baca: Tersandung Kasus Narkoba, Tiga Pria Ditangkap Polres Ketapang

“Tugas dan tanggung jawab pemerintah saat ini semakin beragam dan kompleks, serta tuntutan pelayanan yang sedemikian rupa, mengharuskan kita di jajaran Pemerintah Daerah untuk berakselarasi cepat dan tanggap untuk menyelesaikan tugas dan tanggung jawab pemerintah secara tepat, cermat sesuai pedoman dan ketentuan yang berlaku,’ tegas Martin dalam arahannya saat rakor integrasi pengamanan aset daerah tanah dan bangunan, Kamis (15/08/2019).

Mantan anggota DPRD Kalbar ini menyebutkan aset daerah berupa tanah dan bangunan merupakan salah satu unsur yang penting dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat, sehingga harus dikelola secara baik, benar dan akuntabel.

Dalam konteks pengelolaan secara baik, benar dan akuntabel, pengelolaan aset daerah menjadi tanggung jawab semua, baik Bupati selaku pemegang kekuasaan pengelolaan barang milik daerah, Sekretaris Daerah selaku pengelola barang milik daerah, Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai pengguna barang, hingga para pengurus barang dan penyimpan barang yang ditunjuk pada setiap perangkat daerah. Bahkan termasuk para stakeholder terkait, diharapkan dapat menjalankan pengelolaan secara benar dan profesional di masing-masing unit kerjanya, sesuai ketentuan dan pedoman yang berlaku.

Penulis: Nur Imam Satria
Editor: Madrosid
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved