Anggota Komisi V DPR RI, Bambang Haryo Soekartono Soroti Karhutla di Indonesia: Tak Kunjung Selesai

Jadi kata dia lagi, ini adalah tanggung jawab pemerintah, sebab hutan ini isinya flora dan fauna yang tidak ada di negara lain.

Anggota Komisi V DPR RI, Bambang Haryo Soekartono Soroti Karhutla di Indonesia: Tak Kunjung Selesai
TRIBUNPONTIANAK/ISTIMEWA
Anggota Komisi V DPR RI, Bambang Haryo Soekartono. 

5 Tahun Berturut-turut Indonesia Terkena Bencana Kebakaran Hutan, Bambang Haryo: Persoalan Ini Tak Kunjung Selesai

SURABAYA - Anggota Komisi V DPR RI, Bambang Haryo Soekartono menyampaikan masukan kepada Presiden dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) terkait kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang melanda Indonesia saat ini.

Bambang menilai, KLHK belum maksimal dalam menjalankan tugas-tugas kenegaraannya. Hal itu bercermin dari karhutla yang kembali terjadi di wilayah Kalimantan dan Sumatera.

"Dalam 5 tahun terakhir ini setidaknya sudah 5 kali berturut-turut terjadi kebakaran hutan, dan sepertinya persoalan seperti ini tak kunjung selesai," ujarnya, Kamis (15/8).

Menurutnya, menteri LHK yang tidak memiliki background pendidikan yang berkaitan dengan kehutanan menjadi salah satu faktor penyebab belum maksimalnya penangan karhutla di Indonesia.

Baca: Kapolsek Belitang Padamkan Karhutla di Sekitar TPU

Baca: Satpol PP Kalbar Lakukan Pemadaman dan Penyuluhan Karhutla Pada Masyarakat di Sungai Raya Dalam

"Karena background pendidikan menteri LHK yang dipilih oleh Presiden saat ini bukan kehutanan tapi pertanian. Makanya kinerjanya masih belum maksimal," tegasnya.

Dulu kata dia, karhutla di Indonesia juga luas, sekitar 6.000 titik dan sekarang mendekati 4.000 titik. Kalau ini dibiarkan akan semakin banyak, dan hanya bisa dipadamkan pas musim hujan saja.

"Hutan-hutan tersebut salah satunya ada di Kalimantan, Sumatera, pegunungan-pegunungan yang dikelola perhutani, gunung Ceremai, Sumbing, gunung Bromo, dan masih banyak hutan-hutan lainnya yang rusak karena karhutla," paparnya.

Baca: Kabagops Polres Sanggau Berjibaku Padamkan Karhutla di Parindu

Baca: Kapolres Landak Terjun Langsung Pantau Karhutla di Desa Sungai Kelik

Padahal kata dia, sesuai UU No 41 tahun 1999 pemerintah harus bertanggung jawab karena memiliki kewajiban untuk melestarikan dan melindungi hutan.

"Berdasarkan pasal 1 ayat (8) hutan lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah untuk fungsi resapan air," jelasnya.

Halaman
12
Penulis: Ya'M Nurul Anshory
Editor: Ishak
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved