Pengamat Sarankan KPU Fasilitasi Anggota DPRD Untuk Pengisian LHKPN

Pengamat FISIP Untan, Dr. Erdi, M.Si menyarankan agar KPU maupun DPRD secara kelembagaan untuk memfasilitasi Anggota DPRD

Pengamat Sarankan KPU Fasilitasi Anggota DPRD Untuk Pengisian LHKPN
TRIBUNPONTIANAK/ISTIMEWA
Pengamat FISIP Untan, Dr. Erdi, M.Si. 

Pengamat Sarankan KPU Fasilitasi Anggota DPRD Untuk Pengisian LHKPN

PONTIANAK - Pengamat FISIP Untan, Dr. Erdi, M.Si menyarankan agar KPU maupun DPRD secara kelembagaan untuk memfasilitasi Anggota DPRD terpilih mengisi LHKPN. Hal ini dilakukan, kata dia, agar tidak ada Anggota DPRD terpilih terlambat menyerahkan LHKPN.

Berikut analisanya.

Jikalau Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) itu dianggap sebagai sesuatu yang wajib; maka memenuhinya tidak dapat diabaikan, apalagi ditawar-tawar. Itu idealnya!

Sebenarnya, mengisi LHKPN itu tidak sulit asalkan ada kemauan dari pelapor untuk mengisi form yang telah disediakan secara online oleh KPK.

Namun, persoalannya bukan mau atau tidak mau; tetapi pelaporan dimaksud tergolong rumit sehingga membuat orang menjadi malas.

Baca: Gara-gara Ini, Ayu Ting Ting Sindir Nenek Bilqis, Umi Kalsum Syok Hingga Tak Percaya?

Baca: Bayi Baru Lahir dari Peserta Jaminan Kesehatan Ternyata Juga Harus Didaftarkan BPJS Kesehatan

Baca: FOTO: Pemukiman Warga Jalan Ampera Kubu Raya Porak Poranda Pasca Diterjang Angin Puting Beliung

Oleh karena itu, saran saya agar calon anggota dewan (anggota baru dan lama) agar difasilitasi oleh KPU dan DPRD untuk melengkapinya sebelum dilantik, sesuai ketentuan yang berlaku.

Tentukan hari pelatihan, umumkan data yang mesti disiapkan dan lain sebagainya. Kirimi mereka surat satu per satu yang berisi hal-hal di atas dan pastikan seluruh anggotra DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota terpilih untuk ikut acara fasilitasi pengisian ini.

Buatkan Daftar Nama yang belum dan telah menyampaikan LHKPN itu. Bagi mereka yang sudah mengisi, boleh tidak ikut fasilitasi asal dibuatkan surat penrnyataan bersedia menyampaikan LHKPN selama menjabat dan di akhir masa jabatan.

Dengan rumitnya metode pengisian LHKPN dan tidak adanya fasilitasi, maka kita tidak dapat menyalahkan anggota dewan terpilih sebagai orang yang tidak komit; apalagi menghubungkan itu dengan komitmen rendah untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Sedapat mungkin fasilitasi anggota dewan terpilih untuk mengisi LHKPN agar tuntas sebelum pelantikan!

Halaman
123
Penulis: Ridho Panji Pradana
Editor: Madrosid
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved