Sucipto: Batas Wilayah Kayong Utara dan Kubu Raya Masih Tuai Konflik

Kita mohon kepada Tim Penegasan Batas untuk dapat menunjukan batas yang jelas dilapangan kepada kami

Sucipto: Batas Wilayah Kayong Utara dan Kubu Raya Masih Tuai Konflik
TRIBUN FILE/IST
Ilustrasi 

Sucipto: Batas Wilayah Kayong Utara dan Kubu Raya Masih Tuai Konflik

KAYONG UTARA - Batas wilayah antara Kabupaten Kayong Utara dan Kubu Raya hingga kini masih menuai konflik di tengah masyarakat yang bermukim di daerah perbatasan.

Padahal batas antar dua kabupaten tersebut telah selesai melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 59 Tahun 2016 tentang Batas Daerah Kabupaten Kayong Utara dan Kabupaten Kayong Utara

Sucipto, Kepala Desa Durian Sebatang, Kecamatan Seponti, Kabupaten Kayong Utara mengatakan bahwa yang menjadi kendala di lapangan adalah adanya kebingungan antara masyarakat.

Baca: 74 Tahun RI Merdeka, AGP Tebar Kurban di 226 Titik

Baca: Laksanakan Program Revolusi Mental, Mahasiswa KKL IAIN Pontianak Bekerjasama dengan Menko PMK 

Sebab posisi batas yang dibuat berada dalam kawasan hutan lindung, dan sungai yang menjadi acuan beraliran sangat sempit, dan sering terjadi konflik dan saling klaim dari masyarakat di perbatasan yang membuka lahan. 

“Kita mohon kepada Tim Penegasan Batas untuk dapat menunjukan batas yang jelas dilapangan kepada kami," kata Cipto dalam siaran pers Humas Setda Kayong Utara, Minggu (11/8/2019).

Pembahasan segmen batas sudah dimulai dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2017. Fasilitasi terakhir penyelesaian penegasan batas daerah segmen Kabupaten Ketapang dan Kabupaten Kayong Utara Nomor 37/Pemb-B/2017, tanggal 12 Desember 2017 yang menyepakati bahwa Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, Pemkab Kayong Utara, dan Pemkab Ketapang sepakat untuk menyerahkan rekomendasi penarikan garis kepada Tim Penegasan Batas Daerah Nasional (TPBD) yang diketuai Menteri Dalam Negeri.

Bupati Kayong Utara melalui Kepala Sub Bagian Pemerintahan Umum, Bagian Pemerintahan, Sekretariat Daerah Kabupaten Kayong Utara, Wardana mengungkapkan, Pemkab Kayong Utara sudah berbuat banyak untuk proses penetapan dan penegasan batas Daerah ini. 

Baca: Tes Kecerdasan - Yuk Pecahkan 7 Teka-teki yang Dapat Meningkatkan Kekuatan Otakmu

“Kita selalu proaktif  terhadap setiap pembahasan Segmen Batas yang di gelar oleh Pemprov. Kalbar dan Dirjen Bina Administrasi Kewilayahan, Kementrian Dalam Negeri, namun berdasarkan hasil rapat terakhir, semua menyerahkan rekomendasi penarikan garis kepada TPBD Provinsi Kalimantan Barat dan Kementerian Dalam Negeri, dan sampai saat ini kita masih menunggu tindak lanjut dan keputusan dari Menteri Dalam Negeri," ujar Wardana.

Penulis: Adelbertus Cahyono
Editor: Jamadin
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved