Sutarmidji : Perlu Penghematan dan Pengaggaran Terarah Terkait APBN

Selama ini kita tidak bicara tentang data. Buat kebijakan datanya masih hambur adul dan pemerintah harus menyiapkan data yang akurat

Sutarmidji : Perlu Penghematan dan Pengaggaran Terarah Terkait APBN
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/ ANGGITA PUTRI
Gubernur Kalbar, Sutarmidji foto bersama setelah membuka Seminar Kementrian Keuangan dengan tema Menjaga Kesehatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Di tengah ketidakpastian ekonomi global, di Hotel Ibis Pontianak, Rabu (7/8/2019). 

Sutarmidji : Perlu Penghematan dan Pengaggaran Terarah Terkait APBN

PONTIANAK- Gubernur Kalimantan Barat, Sutarmidji mengatakan perlu ada penghematan dan penganggaran yang terarah terkait Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), serta efektivitas dan efisiensi dalam penggunaan dana itu penting.

Hal ini disampaikannya saat membuka acara Seminar Kementrian Keuangan dengan tema Menjaga Kesehatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Di tengah ketidakpastian ekonomi global, di Hotel Ibis Pontianak, rabu (7/8/2019).

Sebagai Gubernur Kalbar, ia berharap hal ini bisa menjadi perhatian dalam penyusunan anggaran atau perencanaan anggaran.

Baca: Motif Ferdinan Sihombing Habisi Pacarnya Helda Sinaga Terungkap Dalam Persidangan

Baca: TRIBUNWIKI: Mau Diskon 50 Persen Tiket Bioskop di TIX ID, Ini Syaratnya!

"Selama ini kita tidak bicara tentang data. Buat kebijakan datanya masih hambur adul dan pemerintah harus menyiapkan data yang akurat," ujar Sutarmidji.

Lanjutnya mengatakan maka program satu data yang dicanangkan oleh presiden itu penting. Jangan sampai hal yang sama tapi data ditiap instansi beda itu memandakan hal yang tidak bagus.

"Saya berharap kedepan ini harus disinkronkan satu data itu penting. Portal 1 data di provinsi sudah dibuat. Sehingga bisa dijadikan referensi pada kebijakan apapun," ujarnya.

Kemudian di satu sisi ia mengatakan pemerintah juga jangan buat regulasi-regulasi, paket-paket yang sifatnya panik sehingga tidak di eksekusi dan masih sulit karena infrastuktur tidak siap .

"Eksekusi satu program belum bisa karena sifatnya dadakan. Kadang hal tak perlu juga di lakukan dan sifatnya merepotkan keuangan daerah karena bersinggung dengan Anggaran Pendapatan Daerah dan ini harus diakhiri," ujarnya.

Kemudian hal yang tak penting seperti perjalan dinas yang syah yang diatur oleh aturan . Padahal sebenarnya instansi perlu penghematan dan satu sisi harus memberi uang.

Ia mengatakn ini bukan menjadi kesalahan yang melakukan perjalanan dinas tapi prosedur untuk menghasilkan program harus melalui tahapan seperti studi banding, Bimtek itu yang tidak benar. Jadi perlu ada hal yang harus diefisiensikan.

"Kita ingin satu sisi ada percepatan-percepatan dalam realisasi anggaran bangunan. Kadang satu sisi tander masih susah pada urusannya dan waktu masih panjang. Kalau izin bisa dipercepat kenapa itu tidak. Harusnya dipercepat dan pengawasan diperketat,"

"Kalau itu bisa saya rasa kita akan jauh melakukan lompatan, dan saya yakin itu bisa lihat saja nanti di kepemerintahan saya bersama pak Norsan yang bisa baru dilihat setelah 2 tahun anggaran berakhir. Artinya diakhir anggaran 2020 baru bisa di evaluasi kinerja kita bagaimana capaiannya. Saya rasa ada sesuatu yang aangat signifikan kalau dilihat dari program karena arahnya jelas untuk kepentingan masyarakat . Selama ini kita selalu membuat program karena keinginan , kalau keinginan tidak terbatas dan kebutuhan hanya menyelesaikan masalah jangka pendek," pungkasnya .

Penulis: Anggita Putri
Editor: Jamadin
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved