Serapan Anggaran Tak Maksimal, Sutarmidji: APBD Perubahan Capai Rp 6,1 Triliun
Kita arahkan belanja yang memang bisa dilaksanakan, jangan belanja yang tidak bise dilaksanakan nanti repot
lihat foto
Serapan Anggaran Tak Maksimal, Sutarmidji: APBD Perubahan Capai Rp 6,1 Triliun
PONTIANAK - Pemerintah Provinsi Kalbar melalui Gubernur Kalbar, Sutarmidji telah menyampaikan nota perubahan Anggaran Perencanaan Belanja Daerah (APBD) 2019.
Saat diwawancarai seusai sidang paripurna, Midji menyampaikan ada kenaikan APBD pada anggaran perubahan ini.
Dalam perubahan APBD, Midji juga menyoroti Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang lemah dalam mengeksekusi anggaran hinga serapannya tak maksimal.
Hal inilah yang membuatnya geram dan mengancam tidak akan menambah anggaran pada OPD yang tidak bisa memaksimalkan anggaran yang telah direncanakan. Padahal menurutnya semakin cepat penyerapan anggaran dieksekusi maka akan semakin cepat memberikan dampak manfaat bagi masyarakat.
"APBD Kalbar Tahun 2019 sebesar Rp 5.760.665.710.092 atau Rp 5,76 triliun dan pada APBD Perubahan menjadi Rp 6,1 triliun," ucap Sutarmidji, Selasa (6/8/2019).
Baca: Bhabinkamtibmas dan Bhabinsa Cek Titik Hotspot di Kecamatan Beduai
Baca: Banom NU Mempawah Melaksanakan Salat Gaib dan Tahlil Bersama di Gedung NU Doakan Mbah Moen
Dijelaskannya, adanya peningkatan dalam perubahan anggaran dikarenakan adanya penganggaran baru dalam mengakomodir RPJMD yang telah ditetapkan namun sebelumnya tidak dianggarkan.
Selain itu, adanya penyesuaian terhadap target pendapatan asli daerah dan adanya sisa lebih dari tahun anggaran sebelumnya dan harus digunakan tahun anggaran berjalan.
Postur anggatan 2019 disebutnya memang masih besar pada belanja tidak langsung, sehingga pada APBD 2020 ia memastikan persentase untuk belanja langsung akan lebih besar.
"Kita masih dihadapakan pada postur belanja tak langsung yang masih besar dan pada belanja langsung. Itu disebabkan pula masih banyak komponen belanja tidak langsung itu adalah sebanarnya belanja langsung," ujarnya.
Ia mencontohkan misalnya hibah pembangunan rumah ibadah, harusnya masuk pada anggaran langsung karena penyediaan rumah ibadah menjadi tanggung jawab pemerintah.
Tapi dilaksanakan bersama masyarakat, kemudian bantuan rumah tidak layak huni nah ke depan jadi program, kemudian bantuan bantuan sosial kedepannya itu jadi program, sehingga dia akan terlihat postur APBD itu belanja langsung akan jauh lebih besar nantinya.
"Nah saya akan terus berupaya bagaimana, APBD ini lebih banyak untuk kepentingan masyarakat, dan kita untuk mengejar ketertinggalan Kalbar. Nah, Alhamdulillah semester satu ini pertumbuhan ekonomi Kalbar lebih tinggi dibandingkan nasional. Kita 5,08 nasional 5,05 ini satu hal yang baik," jelasnya.
Baca: Klasemen Liga 1 Terkini | Hasil SHOPEE Liga 1 | Jadwal Liga 1! Cek Persija, Persib, PSM & Persipura
Kemudian, Midji menyoroti penyerapan anggaran pada organisasi perangkat daerah (OPD) yang masih rendah, ia menegaskan seperti Dinas Pertanian serapan anggarannya masih rendah dan itu sangat disayangkan. Sementara pada Dinas PUPR Kalbar memang masih rendah tapi pada tahun ini ia masih memberikan toleransi.
Selain itu ada beberapa dinas lainnya yang ditegaskan Midji, lambat dalam mengeksekusi anggaran. Ia melihat kalau tahun 2019 mungkin keteteran untuk mengeksekusi anggaran secara maksimal, karena pembangunan besar perencanaannya di tahun bersamaan.
