Wakil DPRD Kota Pontianak Nilai Penting Ketegasan Pemkot Tindak Pemain Layangan

Wakil DPRD Kota Pontianak Nilai Pentingnya Ketegasan Tindak Pemain Layangan

PONTIANAK - Wakil Ketua DPRD Kota Pontianak Heri Mustamin mengaku memang telah ada pembicaraan dengan wali kota pontianak tentang penerapan batas minimal sanksi tipiring pada pelaku pelanggar perda ketertiban umum (Tibum).

Menurut selama ini tidak ada aturan terhadap yang mengatur tentang penerapan denda minimal didalam tibum. Seperti penindakan pemain layangan selama ini tidak begitu efektif dan memberikan efek jera padahal secara rutin ditertibkan, karena tidak ada denda minimal.

"Masyarakat tu nampaknya jika ingin sadar nampaknya harus ada ketegasan. Mungkin dilakukan lebih dahulu denda minimal tersebut baru ada juta penindakan secara maksimal," ujarnya sesaat rapat paripurna DPRD Kota Pontianak, Senin (5/8/2019).

Baca: GEMABUDHI Kalbar Gelar Rapat Kerja Daerah Pertamanya di Aula Kanwil Kemenag

Baca: TRIBUNWIKI: Alamat Puskesmas di Kecamatan Sepauk

Baca: Kepala BNPB Doni Monardo Sebut 99 Persen Kebakaran Hutan dan Lahan Karena Ulah Manusia

Kendati demikian, Ia menilai bahwa layang-layang itu merupakan permainan rakyat. Sehingga jika memang hal tersebut dilarang lantaran dimainkan dengan peralatan yang berbahaya seperti tali gelasan dan kawat tentu juga perlu di atur agar permainannya tersebut tidak berbahaya bagi orang dan lingkungan sekitar.

"Banyak yang hobi layangan di kota Pontianak neh, mungkin pihak terkait bisa membuat even festival layang-layang untuk menyalurkan hobi bagi pemain layangan di kota Pontianak," ujarnya.

Ia menilai jika sudah ada dibuat pengaturan dan dibuatkan even seperti festival layang-layang, pemerintah dapat dengan tegas dan leluasa menindak para pemain layanyan dengan alat yang berbahaya.

"Layang-layang tempat kita ini kan memang beda dengan layangan ditempat lain. Kita disini kalau bermain layangan menggunakan tali gelas dan tali kawat. Nah itu yang perlu di atur secara khusus," ujarnya.