Gandeng KPK, 5 Persen Aset Pemprov Kalbar Bermasalah dan Dikuasi Pribadi Mantan Pejabat

Linda Purnama menyebutkan saat ini sekitar lima persen aset Pemprov masih bermasalah dan dikuasi pribadi mantan pejabat

Gandeng KPK, 5 Persen Aset Pemprov Kalbar Bermasalah dan Dikuasi Pribadi Mantan Pejabat
TRIBUNPONTIANAK/Syahroni
Kabiro Pengelolaan Aset Pemprov Kalbar, Linda Purnama 

Gandeng KPK, 5 Persen Aset Pemprov Kalbar Bermasalah dan Dikuasi Pribadi Mantan Pejabat

PONTIANAK - Kabiro Pengelolaan Aset Pemprov Kalbar, Linda Purnama menyebutkan saat ini sekitar lima persen aset Pemprov masih bermasalah dan dikuasi pribadi mantan pejabat.

Lanjut disampaikannya masih sekitar lima persenan aset Pemprov yang masih dikuasi pribadi mantan pejabat dan yang bermasalah lainnya terus dilakukan upaya pengamanan dan Pemprov Kalbar bekerja sama dengan KPK untuk mengamankan aset yang ada.

"Kami juga sudah diarahkan dengan aparat penegak hukum, secara administrasi sudah diberikan teguran semuanya dan tidak ada respon mengembalikan maka akan dilakukan tindakan represif," ucapnya Linda Purnama saat diwawancarai, Kamis (1/8/2019).

Baca: BPBD Kubu Raya Wujudkan Kubu Raya Bebas Asap

Baca: Polisi Tetapkan Warga Kubu Raya Sebagai Tersangka Pembakaran Lahan 274 Hektare

Baca: UPDATE Klasemen Liga 2 Wilayah Barat - Timur & Hasil Liga 2 Terbaru, Persiraja & Persik Masih Kokoh

Ia menegaskan akan mengamankan aset-aset Pemprov yang berupa lahan dan rumah dinas yang masih dikuasai pribadi. Bahkan di Pontianak ada beberapa rumah yang dihuni mantan Ketua DPRD baru saja dikosongkan dan diamankan.

Pihaknya juga ingin memetakan dan mengidentifikasi aset-aset Pemprov Kalbar yang digunakan oleh kabupaten kota. Kemudian sebaliknya ada aset daerah tingkat dua yang digunakan Pemprov Kalbar sehingga itu harus digenahkan semuanya.

Berdasarkan aturan yang ada, aset pinjam pakai sesama pemerintah itu hanya dibenarkan lima tahun dan sekali perpanjangan.

Setelah itu, harus ada kebijakan sehingga aset yang pinjam pakai ini tidak membawa masalah.

Selanjutnya dilingkungan OPD sendiri, pihaknya ingin melakukan konsolidasi penertiban aset. Terkait dengan pencatatan, pengamanan sehingga aset hang ada bisa dikelola dengan sebaik-baiknya.

"Kita juga ingin menstressing kawan-kawan di OPD dalam rangka penggunaan sistem aplikasi sesuai arahan Gubernur Kalbar. Kedepan masyarakat bisa mengetahui aset Pemprov dengan mengklik disistem yang dibangun," ucapnya

Penulis: Syahroni
Editor: Maskartini
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved