BPSDM Provinsi Kalbar Gelar Disemininasi Dalam Rangka Pengembangan Kompetensi Bagi Pimpinan Daerah
Alfian mengatakan BPSDM memiliki sebuah kewajiban tugas fungsi dalam kaitan pengembangan SDM Pemerintah
Penulis: Anggita Putri | Editor: Madrosid
lihat foto
BPSDM Provinsi Kalbar Gelar Disemininasi Dalam Rangka Pengembangan Kompetensi Bagi Pimpinan Daerah
PONTIANAK - Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Kalimantan Barat, Alfian mengatakan BPSDM memiliki sebuah kewajiban tugas fungsi dalam kaitan pengembangan SDM Pemerintah daerah.
Dalam rangka pengembangan kompetensi bagi Pimpinan Daerah Kabupaten dan kota Se Kalimantan Barat, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Kalimantan Barat menyelenggarakan kegiatan Diseminasi bagi Kepala Daerah Kabupaten kota se Kalimantan Barat. Dengan sasaran peserta kegiatan yaitu para Bupati/Walikota se Kalimantan Barat.
Kegiatan Diseminasi ini dilaksanakan di Hotel Aston Pontianak dengan tema “Sinergitas Tata keloIa Pemerintahan melalui Optimalisasi Pengembangan Kompetensi dan lnovasi” ,rabu (24/7/2019).
Ia mengatakan kegiatan diseminasi ini bertujuan untuk meningkatkan wawasan para pimpinan daerah kabupaten kota se Kalimantan Barat terkait perencanaan dan kebutuhan pengembangan kompetensi bagi ASN.
Selain itu untuk mensinergikan upaya peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dengan perpaduan inovasi daerah dan pendorong terjadinya pertukaran informasi, pengetahuan dan pengalaman dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Alfian mengatakan dalam kaitan pengembangan daerah termasuk bupati walikota dan pimpinan atau anggota DPRD menjadi bagian dari pengembangan kompetensi selain dari PNS atau ASN .
"Khusus acara hari ini adalah sinergitas tata kelola pemerintahan yang dikaitkan dalam pengembangan kompetensi dan inflasi. Tapi kita lebih spesifik kepada pengembangan kompetensi," ujarnya.
Dalam kaitannya BPSDM Provinsi Kalbar memberikan pemahamam yang sama dalam rangka bergeraknya proses pengembangan kompetensi di Kalbar.
"Pemahaman ini harus kita sampaikan kepada seluruh kepala daerah sehingga apa yang menjadi kebijakan kepala daerah bisa dituangkan dan diperkuat melalui upaya pengembangan kompetensi ASN yang sudah disampaikan sebelumnya. Tidak hanya dalam batas pemahaman tentang pendidikan dan pelatihan, tetapi juga sifatnya non pelatihan yang lebih bermuara kepada aspek yang barang kali tidak menggunakan anggaran," jelasnya.
Sehingga apa dilakukan memberikan pemahaman yang luas terkait kebijakan yang akan diambil oleh para bupati walikota dalam kaitan mengelola ASN yang ada di daerah .
"Sehingga langkah pengembangan kompetensi yang dilakukan produktif dan terarahkan kepada dukungan terhadap prncapaian visi dan misi kepala daerah itulah sebenarnya yang ingin kami capai," ujarnya.
Semua ini dipadukan dengan keinginan untuk mengintegrasikan program pengembangan kompetensi yang sudah di bahas dalam diskusi keterpaduan atau mengintegrasikan porses pengelolaan yang tidak hanya pada posisi BPSDM sebagai unit penyelenggara pengembangan kompetensi tapi juga bagaimana keterkaitan dengan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) .
"Sebelumnya sudah disampaikan oleh gubernur terkait karir dan bagaimana OPD lain yg barang kali sampai saat ini masih menyelenggarakan pengembangan kompetensi tapi belum terarah kepada visi dan misi kepala daerah yang sama ," ujarnya.
Langkah inilah yang mudahan bisa ada suatu kesepakatan yang dilakukan antara mou gubernur dengan para bupati dan walikota agar penterjemahan pada masing-maaing daerah disesuaikan dengan daerah masing-masing.
