Desas-desus Menteri Kabinet Jilid II, Peneliti CSIS Arya Fernandes Sarankan Ini ke Presiden Jokowi

Desas-desus Menteri Kabinet Jilid II, Peneliti CSIS Arya Fernandes Sarankan Ini ke Presiden Jokowi

Peneliti dan pengamat politik Centre for Strategic and International Studies (CSIS), Arya Fernandes menyarankan Presiden Joko Widodo membuat syarat khusus atau standar khusus untuk calon menterinya pada periode pemerintahan 2019-2024.

Menurut Arya, standar atau syarat khusus tersebut bisa diterapkan dalam menjaring calon menteri yang berasal dari partai atau memiliki hubungan dengan partai politik tertentu.

"Kalau perlu Jokowi harus memberikan batasan jika mau berkompromi dengan partai politik. Jokowi harus memberikan batasan atau syarat khusus kepada partai-partai yang menyodorkan calon menteri," ujar Arya dikutip dari Kompas.com, Jumat (12/07/2019).

Adapun kriteria khusus yang bisa diterapkan saat menyaring calon menteri dari parpol, menurut dia, yakni punya pengalaman, integritas, dan loyalitas.

Arya juga menilai, Jokowi perlu membentuk tim terbatas guna menganalisis kompetensi, kecocokan, serta loyalitas calon menteri dari parpol.

Baca: Respon TKN Jokowi - Maruf Amin Soal Keseriusan Presiden Jokowi Isi Jabatan Menteri dari Anak Muda

Baca: Presiden Jokowi Serius Rekrut Anak Muda Jadi Menteri, Begini Respon Ketua DPR RI Bambang Soesatyo

Maka dari itu, Jokowi diharapkan memiliki kemampuan tawar-menawar dengan baik.

"Salah satu cara tawar-menawar yang bisa dilakukan Jokowi dengan mensyaratkan calon menteri dari parpol haruslah yang profesional, jadi politisi profesional," jelasnya dikutip dari Kompas.com. 

"Jokowi bisa juga mengambil calon menteri profesional, tidak tergabung dengan parpol, namun punya hubungan baik dengan parpol tertentu. Itu bisa juga asalkan pengalaman, kompetensi, dan syarat lainnya terpenuhi," tandas Arya.

Arya Fernandes juga menuturkan beberapa pos kementerian pada periode kedua Presiden Joko Widodo seharusnya tetap diisi oleh profesional non politisi.

"Beberapa pos kementerian itu memang harus diisi oleh kalangan profesional murni. Terutama di bidang ekonomi karena tantangan ekonomi domistik dan global ke depan itu tidak mudah," ujar Arya kepada Kompas.com, Jumat (12/07/2019).

Arya menjelaskan perang dagang pada kondisi ekonomi global saat ini menjadi tantangan bagi calon menteri ke depannya.

Menurutnya Presiden Jokowi perlu menunjuk seorang profesional murni menjadi menteri di sektor tertentu.

Baca: Prabowo - Sandiaga Ajukan Sengketa PAP ke MA, Yusril Ihza Mahendra Malah Prediksi Hal Ini

Baca: Prabowo Berpotensi Maju Pilpres 2024, Gerindra Siap Dorong! Golkar Belum Bicara Soal Airlangga

Akan tetapi, lanjutnya, ada beberapa pos kementerian yang kemungkinan akan tetap diisi oleh politisi partai politik.

Apalagi, beberapa partai pendukung Jokowi-Maruf Amin dalam Pilpres 2019 juga mengincar posisi kementerian tertentu.

"Sejak awal pemerintahan Pak Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) begitu ya, misalnya kementerian desa, olahraga, menko politik hukum, dan keamanan. Itu pos kementerian yang kerap diisi menteri berlatar politisi," ungkapnya.

Sementara di kabinet kerja Jokowi-Jusuf Kalla saat ini, ada sejumlah pos kementerian yang diisi politisi, seperti Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi (PKB), Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo (PDI-P), Menteri Perindustrian Airlangga Hartato (Golkar), dan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani (PDI-P). (*)

Follow channel Youtube Tribun Pontianak :