Dokter Spesialis Penyakit Dalam di RSUD Sekadau Masih Kosong, Ketut Akui Sudah Upayakan

Padahal menurut dia Pemda Sekadau, sudah bekerjasama dengan Unpad, namun masih terkendala aturan dan regulasi tersebut.

Dokter Spesialis Penyakit Dalam di RSUD Sekadau Masih Kosong, Ketut Akui Sudah Upayakan
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/RIVALDI ADE MUSLIADI
ILUSTRASI / Masyarakat yang menunggu untuk berobat di RSUD Sekadau. Pelayanan kesehatan sudah kembali normal pasca libur panjang lebaran. 

Dokter Spesialis Penyakit Dalam di RSUD Sekadau Masih Kosong, Ketut Akui Sudah Upayakan Ketersediaannya

SEKADAU - Terkait tidak tersedianya dokter spesialis penyakit dalam di RSUD sekadau, Plt RSUD Sekadau, I Ketut Widhiartha mengatakan kekosongan terebut baru terjadi beberapa hari terkahir.

Hal ini menurutnya dikarenakan untuk tenaga kesehatan tersebut masih menggunakan sistem kontrak.

"Dokter penyakit dalam tidak ada sudah 8 hari karena memang kontraknya juga sudah selesai. Sementara itu jumlah dokter spesialis di RSUD Sekadau berkurang juga karena program Wajib Kerja Dokter Spesialis (WKDS) dan Wajib Kerja Sarjana (WKS) belum ada keputusan resmi dari pemerintah pusat, terutama Kementerian Keuangan," ujarnya, selasa (9/7/2019).

Ia mengakui pihaknya sudah menyurati Kemenkes sejak Mei dan Juni untuk meminta dokter WKS atau WKDS.

Baca: Dewan Sesalkan Dokter Spesialis Penyakit Dalam di RSUD Sekadau Tidak Tersedia

Baca: Pemerintah Sekadau Jaga Stok Sembako untuk Tekan Kenaikan Harga

Namun, karena WKS dan WKDS ini belum ada keputusannya dari pemerintah pusat maka masih belum ada bantuan tenaga kesehatan tersebut.

"Sekarang WKDS tidak wajib bagi dokter-dokter yang tidak mendapatkan beasiswa, sehingga mereka berhak untuk bekerja dimana saja tanpa dikirim pemerintah pusat. Karena mereka tidak dibiayai oleh pemerintah pusat atau daerah, sehingga mereka menentukan sendiri," lanjutnya.

Sebelumnya diakui olehnya, karena diwajibkan ada support dari pemerintah pusat dengan pemberian intensif tapi STR hanya bisa satu, tidak boleh praktek di tempat lain.

"Saat ini sedang diubah tidak diwajibkan tapi bisa dikirimkan dengan catatan STR akan diberikan seutuhnya kepada dokter spesialis tersebut. Tapi kementerian akan memotong insentif dari yang sebelumnya, sehingga hal itu masih menjadi hambatan. Bahkan dari kementerian keuangan belum ada keputusannya," ungkapnya.

Padahal menurut dia Pemda Sekadau, sudah bekerjasama dengan Unpad, namun masih terkendala aturan dan regulasi tersebut.

Baca: Komisi II DPRD Sekadau Rapat Dengar Pendapat Bersama PLN

Baca: Wabup Aloysius Nilai Perusahaan Sawit di Sekadau Cukup Berkontribusi dalam Pembangunan Daerah

"Saya sudah mengkonfirmasi pihak Unpad juga mereka tidak mau mengirimkan dokternya kalau tidak ada penanggung jawabnya disini seperti tidak ada dokter penyakit dalam disini yang sudah tetap misalnya," katanya

Hal itu menurutnya dipertimbangkan dari aspek kemanananya. "Jangan sampai peserta didiknya ada kendala atau masalah di lapangan tidak ada yang bertanggungjawab dan tidak ada yang menanungi," paparnya.

Jadi pihaknya sudah berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk mencari jalan keluarnya. Ini menurutnya agar tidak berkelanjutan karena ini baru 8 hari dokter spesialis penyakit dalamnya kosong.

"Kita sudah upayakan ini, antisipasinya dari bulan-bulan kemarin supaya biasa tersedia di awal bulan depan. Kemudian spesialis lainnya satu diantaranya dokter anastesi sudah mau selesai sekolahnya juga, diperkirakan september juga bisa melayani," pungkasnya.(ian)

Penulis: Try Juliansyah
Editor: Ishak
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved