Sidak RSJ Sungai Bangkong, Gubernur Nilai Ruang Anak Berkebutuhan Khusus Masih Belum Layak
Gubernur juga sempat melihat dari dekat para penderita gangguan jiwa di ruang-ruang perawatan tersebut.
Penulis: Hamdan Darsani | Editor: Didit Widodo
Laporan Wartawan tribun Pontianak, Hamdan
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, TRIBUN - Gubernur Kalbar H Sutarmidji melakukan inspeksi mendadak (sidak) di Rumah Sakit Jiwa (RSJ) Sungai Bangkong Pontianak, Rabu (19/6/2019). Dalam kesempatan ini gubernur meninjau semua ruangan inap, termasuk fasilitas layanan perawatan, ruang manajemen, ke ruang rawat jalan, bangunan rehabilitasi medik dan beberapa bangunan penunjang lainnya.
Gubernur juga sempat melihat dari dekat para penderita gangguan jiwa di ruang-ruang perawatan tersebut.
“Bangunan RSJ Sungai Bangong ini akan dikembalikan dalam bentuk yang lama. Mengenai rawat inap, nantinya akan kita maksimalkan layanan di RS Jiwa di Singkawang,” kata dia.
Namun demikian, dalam proses peninjauan tersebut terdapat saran dari para tenaga medis di RSJ Sungai bangkong bahwa layanan rawat inap khusus penderita gangguan jiwa dewasa akan difokuskan di RSJ Singkawang sementara untuk layanan rawat inap bagi anak yang berkubutuhan khusus tetap beroperasi di RSJ Sungai Bangkong.
“Nanti kita pertimbangkan. Tapi kita minta layanannya harus paripurna,” ujarnya.
Baca: Jadikan Rayap Ramah Lingkungan, Dosen Ini Diganjar Jadi Guru Besar Untan
Baca: Peserta STQ Mulai Lakukan Persiapan untuk Lomba STQ Nasional 2019
Baca: Kasus Tipikor Melawi dan Bengkayang, Kapolda Kalbar: Sudah Dalam Proses Penanganan di Ditreskrimsus
Dirinya juga menyoroti layanan bagi anak yang berkebutuhan khusus di RSJ Sungai Bangkong masih belum layak dan tidak memenuhi standar pelayanan.
“Untuk instalasi anak berkebutuhan khusus dari standar yang ada sekarang sepertiganya saja itu tak ada. Karena ape ruanganya terbatas. Harusnya kita hanya melayani item layanan saja tapi bisa maksimal,” ujarnya. “Itu mauknye saye. Karena penanganan penyakit-penyakit kejiwaan tidak gampang,” ujarnya.
Menurutnya lebih mudah menangani orang dengan penyakit jantung dan penyakit lainya dibandingkan memberikan pelayanan jiwa. Oleh karena itu diperlukan pelayanan ekstra, infrastruktur yang ekstra baik itu dari sisi sarana dan prasarana rumah sakit.
“Hal itu yang harus diperhatikan. Makanya saya bilang kalau ruang pelayanan kita terbatas lebih bagus kita rawat jalannya saja disini. Ini jangankan ngurus orang ini, bendera yak tuah koyak-koyak gitu kepalak dinas tak bise gantinye,” ujarnya.

Kendati demikian, bukan berarti hal tersebut tidak bisa. Itu akan menjadi tantangan yang harus dikerjakan para dokter dan psikiater di RSJ Sungai Bankong agar dapat melakukan inovasi dalam memberika penanganan medis bagi para anak kebutuhan khusus.
Mengenai instalasi anak kebutuhan khusus, Midji meminta agar gedung pelayanannya tidak dicampur dengan penanganan dengan penderita gangguan jiwa yang sudah dewasa. Ada kemungkinan nanti gedung rumah sakit paru yang akan bergabung di RSUD Soedarso dan bisa saja digunakan untuk intalasi anak berkebutuhan khusus atau ada juga gedung-gedung lain yan bisa dimanfaatkan.
“Jangan dicampur di sinilah, tak boleh neh kalau dicampur sinek. Udah itu tempat yang ada sekarang neh sempet agek,” ujarnya.
Sementara itu, Direktur RSJ Sungai Bangkong dr Batara Sianipar menuturkan pihaknya akan membuat sebuha perencanaan terlebih dahulu terkait peningkatan performance layananan di rumah sakit Jiwa Sungai Bangkong, baik itu dari sisi pelayanan medis dengan pasien maupun peningkatan sarana dan prasaranan rumah sakit.
"Kami akan persiapkan semuanya agar dapat berjalan lancar sesuai dengan arahan dari pak gubernur," ujarnya sesaat setelah menerima kunjungaj dari Gubernur Kalbar Sutarmidji.
Ia menjelaskan seluruh arahan dari Gubernur Kalbar sudah jelas dan tinggal ditindak lanjuti untuk menyusun perencanaanya.
Terkait instalasi pelayanan anak berkebutuhan Khusus di RSJ Sungai Bangkong, Batara menuturkan dalam tahun ini terdapat rencana untuk peningkatan sarana dan prasarana termasuk di antaranya untuk sektor pelayanan untuk rehabilitasi pecandu narkoba, persiapan sarana dan prasarana rumah sakit, sarana laundry, sarana gizi, dan perawatan rehap medik.
"Mudah-mudahan tahun ini bisa berjalan lancar dan meningkatkan mutu dari pelayanan RSJ Sungai Bangkong," ujarnya.

Ia memaparkan untuk jumlah pasien rawap inap di RSJ Sungai Bangkong, rata-rata setiap bulan bisa menangani pasien dengan gangguan jiwa sejumlah 70 pasien hingga 90 pasien.
Dirinya pun mengaku siap jika memang resmi diputuskan pelayanan rawat inap akan dipindahkan di rumah sakit jiwa yang berada di Kota Singkawang.
"Dalam memberikan layanan kami akan lakukan secara komprehensif terlibat dalam pelayanan pengobatan pasien. Mulai dari psikiater, psikolog, keperawatanya serta gizi. Semua terintegrasi," ujarnya.
Ia menambahkan sehingga diperlukan terus melakukan peningkatan-peningkatan mulai dari sarana, tenaga, serta alat kesehatan sehingga mutu pelayanan rumah sakit dapat benar-benar ditingkatkan.
"Kita kemarin telah melaksanakan survey akreditasi dan saat ini tinggal menunggu hasil akreditasinya," pungkasnya.
Sementara anggota DPRD Provinsi Kalbar, Prabasa Anantatur sangat mendukung usaha-usaha pemprov kalbar melalui kebijakan gubernur Kalbar untuk terus meningkatkan sektor pelayanan di rumah sakit baik di RSUD dr Soedarso, RS Jiwa Sungai Bangkong, dan seluruh sektor fasilitas pelayanan kesehatan.
"Sepanjang itu untuk kepentingan masyarakat kenapa tidak kita dukung. Hal itu penting untuk kebutuhan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang terbaik," ujarnya.
Ia menjelaskan perbaikan layanan faskes bukan hanya menyangkut soal bangunan dan sarana fisiknya semata. Akan tetapi juga dibarengi dengan peningkatan tenaga SDM dan ketersedian sarana serta peralatan kesehatan yang memadai.
"Soal peningkatan layanan terhadap pasien merupakan hal yang penting. Sehingga seluruh masyarakat dapat mengakses pelayanan kesehatan yang cepat, nyaman dan tepat," ujarnya.
Ia menambahkan pemerintah harus dapat menjamin seluruh kebutuhan dasar masyarakat tersedia, baik dari segi infrastruktur, pendidikan, dan pelayanan kesehatan.
"Itu semua kebutuhan masyarakat banyak dan harus dipenuhi oleh pemerintah. Sehingga untuk seluruh faskes yang ada diharapkan dapat mengutamakan peningkatan mutu layanan," pungkasnya.