Mahfud MD Ulang Tahun ke-62, "Semoga Pahalaku Bertambah dan Dosaku Berkurang"

"Terus berarti ketika SBY tidak menjadikan saya sebagai menteri saya agak kecewa pada waktu itu, karena sudah janji, sudah ketemu tapi kok tidak jadi. Tapi saya diam saja, kecewa, mungkin Tuhan tidak mengijinkan, lalu saya pergi umrah saja," katanya.

Tak lama setelah pulang dari Umroh, Mahfud MD mendapat amanah menjadi Ketua MK.

"Malah lebih tinggi dari menteri kan, sejajar dengan presiden," kata  Mahfud MD.

Soal MD di Akhir Nama

Pakar Hukum Tata Negara, Moh Mahfud MD mengungkapkan, MD di akhir namanya merupakan singkatan nama ayahnya, Mahmudin.

Menurut Mahfud MD, nama itu mulai digunakan saat dirinya mengenyam pendidikan di Pendidikan Guru Agama (PGA).

Saat itu ada tiga orang yang punya nama Mahfud. Hal itu menyulitkan seorang guru yang akhirnya memberikan huruf di akhir nama.

"Kata guru, ndak enak ni kalau nama Mahfud ngacung semua. Terus ditunjuklah kamu mahfud A, saya Mahfud B, terus yang ini C, gitu," ungkap Mahfud MD dilansir dari Channel Youtube Alvin & Friends.

Setelah seminggu, malah sang guru sendiri yang merasa tidak enak.

"Kok nggak enak ya katanya. Kok pakai ABC kayak nomor becak," kata Mahfud menirukan ucapan gurunya.

Guru itu kemudian bertanya nama orangtua Mahfud satu persatu.

"Orangtua mu siapa? Yang satu A, Mahfud Musyaffa, saya Mahfud Mahmudin, yang tiga Mahfud Hasan Basri," jelas Mahfud.

Jika sebelumnya sang guru yang merasa tak enak, kini giliran Mahfud MD yang merasa namanya tak enak.

"Sesudah seminggu saya yang ndak enak. Namanya Mahfud Mahmudin kok kurang keren gitu ya," ujar Mahfud lantas tertawa.

Dirinya kemudian menyampaikan usul ke guru agar kembali diganti.

"Mahmudin itu kemudian diganti MD," kata Mahfud. 

Ternyata "MD" yang semula dipakai untuk keperluan presensi sehari-hari tapi kemudian, ketika lulus lupa kalau itu tambahan.

"Sehingga itu (MD) ditulis di ijazah. Ijazah tahun 70an awal itu tidak bisa diganti," kata Mahfud MD. 

"Lalu saya diminta membuat Surat Keterangan dari Notaris bahwa Mahfud MD yang di ijazah ini adalah Mahfud yang berijazah tahun sekian yang tidak ada MD nya," ceritanya.

Hingga akhirnya Mahfud sampai saat ini masih menggunakan MD di akhir namanya.

Riwayat Pendidikan

1. Madrasah Ibtida'iyah di Pondok Pesantren al Mardhiyyah, Waru, Pamekasan, Madura

2. SD Negeri Waru Pamekasan, Madura

3. Pendidikan Guru Agama Negeri (PGAN), SLTP 4 Tahun, Pamekasan Madura

4. Pendidikan Hakim Islam Negeri (PHIN), SLTA 3 Tahun, Yogyakarta

5. S1 Fakultas Hukum, Jurusan Hukum Tata Negara, Universitas Islam Indonesia (UII), Yogyakarta

6. S1 Fakultas Sastra dan Kebudayaan (Sasdaya) Jurusan Sastra Arab, Universitas Gajah Mada, Yogyakarta

7. Program Pasca Sarjana S2, Ilmu Politik, Universitas Gajah Mada, Yogyakarta

8. Program Doktoral S3, Ilmu Hukum Tata Negara, Universitas Gajah Mada, Yogyakarta. 

Bidang karier

1. Dosen Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia (1984–)

2. Sekretaris Jurusan Hukum Tata Negara, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (1986–1988)

3. Pembantu Dekan II Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia (1988–1980)

4. Direktur Karyasiswa, Universitas Islam Indonesia (1991–1993)

5. Pembantu Rektor I Universitas Islam Indonesia (1994–2000)

6. Direktur Pascasarjana Universitas Islam Indonesia (1996–2000)

7. Anggota Panelis dan Asesor, Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (1997–1999)

8. Wakil Ketua Umum Dewan Tanfidz DPP Partai Kebangkitan Bangsa (2002–2005)

9. Rektor Universitas Islam Kadiri (2003–2006)

10. Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Keluarga Alumni Universitas Islam Indonesia (2010–)

11. Ketua Dewan Penyantun Yayasan Alumni Undip Badan Penyelenggara Universitas Semarang (USM) (2018–)

Bidang pemerintahan

1. Plt. Staf Ahli dan Deputi Menteri Negara Urusan HAM (1999–2000)

2. Menteri Pertahanan Republik Indonesia, kemudian Menteri Kehakiman (2000–2001)

3. Anggota DPR RI, menempati Komisi III dan Wakil Ketua Badan Legislatif (2004–2008)

4. Anggota Tim Konsultan Ahli pada Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Depkum HAM RI (sekarang)

5. Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (2008–2013)

6. Anggota Dewan PengarahUnit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila (2017–2018)

7. Anggota Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila