Buka Rapat Kerja Daerah Program KKBPK Kalbar, Ini Pesan Ria Norsan

Buka Rapat Kerja Daerah Program KKBPK Kalbar, Ini Pesan Ria Norsan

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID,PONTIANAK- Wakil Gubernur Kalbar, Ria Norsan hadiri 
Rapat Kerja Daerah Program Kependudukan Keluarga Berencana Pembangunan Keluarga (KKBPK) Kalbar diselenggarakan di Grand Mahkota Hotel, Jalan Sidas Tengah, Kota Pontianak, kamis (21/3/2019).

Ria mengatakan dalam berbicara soal Pembangunan Keluarga adalah merupakan hal yang sangat penting

Sebab keluarga yang berkualitas dan berketahanan merupakan cita-cita setiap pasangan yang sudah berikrar secara sakrar dan suci  untuk membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, dengan melahirkan anak-anak yang sholeh dan sholeha, sebagai penerus di muka bumi ini.

“Keluarga-keluarga di Kalbar harus dibangun kehidupannya, sesuai dengan hakikat pembangunan,” ucap Ria Norsan.

Baca: Akademisi Untan Sebut Gubernur Kalbar Dorong Percepatan Pemerintahan Level Atas

Baca: Murid SD di Kapuas Hulu Jadi Korban Rudapaksa Saat Pulang Sekolah, Pelaku Lontarkan Ancaman

Baca: KONI Umumkan Hasil Tes Atlet Balap Sepeda untuk Pelatda Pra PON

Salah satu upayanya adalah melalui pelaksanaan Progam Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK). 

Selama ini telah banyak dilakukan dengan melibatkan berbagai  unsur mulai dari  dinas/instasi, LSOM, swasta dan masyarakat, serta  berbagai komunitas sosial yang ada, agar   dapat menciptakan kualitas keluarga dan masyarakat yang maju dan mandiri, karena dengan keluarga yang berkualitas  maka bangsa dan negara kuat. 

Ria Norsan juga mengatakan pembangunan keluarga adalah cita-cita yang harus diwujudkan atau  sasaran yang ingin dicapai, sebagai modal pembangunan yang menjadi pelaku dan penikmat hasil pembangunan. 

Sebab itu, berbagai usaha dan upaya pemberdayaan keluarga agar bisa berpartisipasi dan produktif dalam proses pembangunan.

Satu di antaranya satu upaya yang sudah, sedang dan akan kita lakukan bersama yakni melaksanakan Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga. 

Hal ini sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, dimana keluarga berkualitas adalah keluarga yang dibentuk berdasarkan perkawinan yang sah dan bercirikan sejahtera, sehat, maju, mandiri, memiliki jumlah anak yang ideal, berwawasan ke depan, bertanggung jawab, harmonis dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 

Baca: VIDEO: KPU Sekadau Gelar Rapat Konsolidasi

Baca: VIDEO: Diklat Pemberdayaan Masyarakat BP2TD Mempawah, Ini Penjelasan Popik Montanasyah

Sebab itulah keluarga sebagai lembaga otonom dan merupakan unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami, istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, merupakan tempat berkumpul, berkomunikasi dan berbagi serta tempat persemian nilai-nilai yang positif melalui pelaksanaan delapan fungsi keluarga, yakni fungsi agama, sosial budaya, cinta kasih, perlindungan, reproduksi, sosial dan pendidikan, ekonomi serta lingkungan, harus terus kita laksanakan bersama mulai dari kelurga sendiri.

Namun demikian, masih banyak tantangan yang harus diatasi diantaranya sebagai upaya mengatur jarak kelahiran agar Ibu dan Anak sehat.

Sata  survey demografida kesehatan indonesia (SDKI-2017) sudah mencapai 66,69% dari pasangan usia subur di Kalbar, akan tetapi peserta KB nya masih kebanyakan  memakai kontrasepsi hormonal (Pill dan Suntikan). Hal ini memerlukan pembinaan yang terus menerus supaya jangan sampai drop out. 

“Kepala BKKBN provinsi Kalimantan Barat bersama para Penyuluh KB yang tersebar di Kabupaten dan Kota, agar jangan lelah dan letih melakukan sosialisasi melalui berbagai momentum sosial yang ada dan hidup di masyarakat kita, mengingat kondisi geografis wilayah kita terutama kepada kelurga-keluarga yang berada di  wilayah terpencil, tertinggal, kepulauan dan perbatasan,” ucapnya

Selanjutnya ia mengatakan angka kematian ibu (AKI) yang masih mengkhawatirkan kita, Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia, (SDKI-2017) menunjukan bahwa Angka Kematian Ibu melahirkan di Kalimantan Barat, masih 143/100 ribu kelahiran.

Sebab itulah salah satu solusinya agar masyarakat ikut ber-KB, agar tidak terlalu banyak punya anak, terlalu rapat melahirkan dan tidak terlalu muda serta  tua melahirkan.

Angka kelahiran di kelompok Remaja usia 15-19 tahun (ASFR 15-19 tahun) di Kalbar masih tinggi data Survey Demografi dan Kesehatan Indonesia, (SDK 2017) masih diangka 63/1000 Remaja putri,  walaupun sudah dapat kita turunkan dari 104/1000 Remaja Putri. 

Sedangkan angka Nasional turun dari 48 (SDKI 2012) menjadi  36 (SDKI 2017). Sebab itu Program Generasi Berencana (GenRe) dengan salam GenRenya harus tetap kita gelorakan. 

Dengan salam GenRe yang memuat pesan hindari Perinikahan di Usia Muda, Jangan Melakukan Hubungan suami istri sebelum menikah dan jauhi Narkoba/Napza.

Ia juga mengatakan kebijakan presiden untuk menangani persoalan Stunting pada tahun 2018 secara Nasional, di 1000 desa dari 100 kabupaten yang paling membutuhkan dan di tahun 2019 di Provinsi Kalimantan Barat sasaran Pro PN Penangan Stunting tersebut ditambah menjadi 2 kabupaten sasaran, yaitu Kabupaten Sambas dan Kabupaten Sintang, sehingga jumlah sasaran Pro PN Penanganan Stunting di Provinsi Kalimantan Barat menjadi 3 kabupaten dengan Kabupaten Ketapang yang sudah dimulai lebih dulu pada tahun 2018.

Sasaran yang dituju terutama adalah khusus kelompok 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) yaitu Ibu Hamil, Ibu Menyusui, dan Anak 0-23 bulan, disamping memperhatikan remaja dan calon pengantin serta anak balita di atas dua tahun. Memberikan ASI adalah hal yang penting bagi seorang ibu dan bayi. 

ASI adalah anugrah, dan merupakan hak bayi, oleh sebab itu saya meminta semua komponen agar jangan letih untuk terus menyosialisasikan pentingnya pemberian ASI. Hal lain yang tidak dapat diabaikan adalah perwatan dan perhatian kita kepada ibu hamil untuk mencegah kasus kematian saat melahiran.

“Pada saat ini telah terbentuk 333 Kampung KB dari 14 Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat, dengan dukungan operasional dari DAK Bidang KB mulai dari 85 juta sampai dengan 100 juta per Kampung KB,” ujarnya.

Juga tentu saja dari dukungan APBD II masing-masing Kab/Kota, dan ia meminta agar pengelolaan Kampung KB ini disinergikan dengan Program Desa Mandiri. 

Kesuksesan program ini sangat banyak ditentukan oleh keseriusan Bupati/Walikota, OPD/SKPD, Camat dan Kepala Desa untuk memastikan agar program-program tersebut berjalan secara efektif dan efisien.

Tentunya, perlu didukung oleh dunia usaha, akademisi dan organisasi masyarakat sipil, para tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, Generasi Berencana (GenRe) dan semua pihak. 

Kesuksesan atau kegagalan dari upaya ini, akan menentukan apakah akan memperoleh peluang Bonus Demografi yang sudah di depan mata atau malahan menjadi malapetaka demografi karena berlimpahnya sumber daya manusia yang tidak berkualitas karena ketidak berhasilan membangun keluarga yang berkualitas yang di mulai dari tingkat desa/kelurahan. 

Karena itulah, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat secara terus menerus berupaya meningkatkan “Komitmen dalam Program Peningkatan Ketahanan Keluarga” salah satunya melalui Pelaksanaan Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Kelarga (KKBPK), karena ketahanan keluarga merupakan pondasi kokoh dalam ketahanan bangsa dan negara. 

Karenanya kampanye “Keluarga Berkualitas dengan Dua Anak Cukup, atau jumlah anak yang ideal dan Salam GenRe” harus terus digelorakan untuk menuju Keluarga Kecil Bahagia dan Sejahtera.