Dewan Desak Dinas Pendidikan Cairkan Dana BOS
Herman Hofi Munawar meminta pihak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pontianak segera mencairkan BOSDa maupun BOSNas tingkar SD dan SMP
Penulis: Syahroni | Editor: Tri Pandito Wibowo
Dewan Desak Dinas Pendidikan Cairkan Dana BOS
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Terkait belum cairnya Dana Operasional Sekolah (BOS) baik dari alokasi APBN maupun dari APBD Kota Pontianak membuat sekolah kesulitan untuk membiayai operasional mereka.
Hal itu diketahui beberapa sekolah yang melakukan komunikasi dengan anggota DPRD Kota Pontianak, Herman Hofi Munawar.
Oleh sebab itu, Herman Hofi Munawar meminta pihak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pontianak segera mencairkan BOSDa maupun BOSNas tingkat SD dan SMP se-Kota Pontianak yang menjadi tanggung jawab Pemkot.
"Alasan dari dinas itu, mereka tidak bisa mencairkan kerana saat ini masih Plt. Sebenarnya itu tidak bisa menjadi alasan, karena pencairan BOSDa dan BOSNas ini adalah kegiatan rutininitas. Dasar-dasar hukum dan hal terkait lainnya itu sudah berjalanncukup lama," ucap Herman Hofi saat diwawancarai, Senin (11/3/2019).
Baca: TOP Skor Liga Champion dan Daftar Juara Liga Champions 10 Tahun Terakhir, Liverpool Terancam Gagal
Baca: Hasil Semen Padang Vs Bali United di Piala Presiden, Hujan Gol di Menit Awal Babak Pertama
Baca: Densus 88 Amankan Terduga Teroris di Kalbar, Kerabat dan Kepala Desa Ungkap Sosok SS Sebenarnya
Plt Dinas Pendidikan dan Kebudayaan menurutnya tinggal mengikuti jalur lama, bukan membuat kebijakan baru, jadi ia pikir tidak ada persoalan.
Sebab, semakin lama dana ini tidak ditransfer, maka berdampak pada sekolah itu sendiri, tidak sedikit guru-guru honor itu yang tertunda penggajiannya.
"Biaya operasional pendidkan pasti terhambat, karena sekolah tidak ada sumber dana lainnya. Jadi saya berharap segera mungkin dilakukan pencairan terhadap BOSda maupun BOSNas ini," tegasnya.
Selanjutnya ia berharap, supaya Diknas ini jangan terlalu lama Plt, sudah saatnya PLt yang ada ini atau pergeseran lainnya untuk dilantik sebagai definitif.
Sebentar lagi menghadapi ujian dan menghadapi penerimaan siswa baru, maka akan ada kebijakan-kebijakan yang mesti dilakukan kepala dinas.
"Kalau masIh Plt seperti saat ini, akan menemukan kesulitan nanti, maka kita harapkan wali kota segera melantik kepala dinas definitif," pintanya.