Sukiman Tersangka
DERETAN Tokoh Nasional Asal Kalbar di Lingkaran Kasus Korupsi! Ada yang Sudah Meninggal Dunia
Sebelum Sukiman, tiga tokoh nasional asal Kalbar lainnya juga berurusan dengan hukum akibat dugaan korupsi.
Penulis: Marlen Sitinjak | Editor: Marlen Sitinjak
lihat foto
Zulfadhli lahir di Pontianak, 21 Maret 1965 (umur 53 tahun) merupakan seorang politikus Indonesia dan anggota DPR.
Zulfdhli adalah Anggota DPR RI periode 2009-2014 yang kala itu terpilih dengan jumlah 26.774 suara di dapil Kalimantan Barat.
Kader Partai Golongan Karya ini jadi anggota Komisi X yang membidangi urusan Pendidikan, Pemuda, Olahraga, Pariwisata, Kesenian, dan Kebudayaan.
Nama Zulfadhli sempat juga mencuat saat isu perpecahan di tubuh PSSI memanas, karena sebagai anggota Komisi X, ia juga mendapat banyak tekanan untuk menyelesaikan masalah itu.
Perjalanan kariernya memang bukannya lurus-lurus saja.
Pada Februari 2011 proses hukum korupsi dana Bantuan Sosial (Bansos) Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kalimantan Barat tahun 2006-2009 senilai Rp 22,14 miliar mengindikasikan adanya keterlibatan Zulfadhli, yang saat itu masih menjabat sebagai Ketua DPRD Kalbar, dan beberapa nama lain.
Atas kasus tersebut, Zulfadhli pun mendekam di penjara.
Baca: Maman Abdurahman Jadi Anggota DPR Gantikan Zulfadhli, Ini Yang Dilakukannya Pertama Kali
Usman Ja'far
Usman Ja'far lahir di Sekadau, Kalimantan Barat, 10 September 1951 – meninggal di Jakarta, 15 Mei 2015 pada umur 63 tahun.
Usman Ja'far adalah Gubernur Kalimantan Barat ke-9 untuk periode 2003–2008.
Sebelum menjabat sebagai gubernur menggantikan Aspar Aswin, ia dikenal sebagai pengusaha dan pemimpin perusahaan di Jakarta.
Ia sempat menjabat sebagai Anggota DPR-RI periode 2009–2014, mewakili Partai Persatuan Pembangunan dan Daerah Pemilihan Kalimantan Barat.
Usman Ja'far wafat pukul 06.00 WIB di Rumah Sakit Medistra Jakarta, Jumat, 15 Mei 2015 silam.
Secara otomatis status tersangka kasus korupsi yang disandangnya dinyatakan gugur demi hukum.
"Kasus yang bersangkutan otomatis diterbitkan Surat Perintah Pemberhentian Penyidikan (SP3)," kata Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Barat Brigadir Jenderal Arief Sulistyanto.
