Isu Liar OTT KPK Terkait Proyek Jembatan Landak II, Kontraktor dan Wali Kota Pontianak Angkat Bicara

OTT tersebut dilakukan KPK dengan menangkap dua orang, seorang kontraktor dan oknum Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).

Penulis: Marlen Sitinjak | Editor: Marlen Sitinjak
TRIBUN PONTIANAK/DESTRIADI YUNAS JUMASANI
Baru satu bagian ujung landasan Jembatan Paralel Sungai Landak yang terpasang rangka baja di Jalan Sultan Hamid II, Pontianak, Kalimantan Barat, Minggu (16/12/2018) siang. Padahal duplikasi jembatan yang dapat membagi kepadatan arus kendaraan ini ditargetkan dapat selesai akhir tahun 2018 atau paling lama pertengahan tahun 2019 mendatang. 

Terkait isu liar yang beredar bahwa OTT itu diduga menyangkut pembangunan Jembatan Landak II, Sutarmidji membantah keras isu itu.

Sutarmidji menimpali pembangunan Jembatan Landak II tunjukkan progres membanggakan.

“Kalau Jembatan Landak malah sekarang kegiatannya surplus, bukan minus. Saya yakin April atau Juni 2019 itu bisa selesai. Kayaknya Jembatan Landak tak ade masalah. Kalau ada masalah tentu kita pasti dihubungi TP4D,” imbuh Sutarmidji.

“Jembatan Landak lancar. Rangka baja dari Kementerian PU tinggal pasang aja. Tidak ada itu dari APBD Provinsi. Lalu, pembebasan lahan juga dari APBD Kota Pontianak. Itu sudah dibayar berdasarkan penilaian appraisal,” tambah Sutarmidji.

Dukungan DPRD

Wakil Rakyat Pontianak Utara, Mashudi yang duduk di Kursi DPRD Kota Pontianak menyambut baik progres pembangunan Jembatan Landak II yang sudah memasuki tahapan pemasangan kerangka baja.

Mashudi atau akrab disapa Lonjong, melihat dengan progres yang ada sudah sangat baik.

Ia yang hampir setiap hati melihat kemajuan memang tanpa kendala untuk pembangunan badan jembatan.

Keberadaan Jembatan Landak II atau sering disebut duplikasi Jembatan Landak ini sangat penting untuk kelancaran mobilitas kendaraan.

"Kita menyambut baik progres yang ada, semoga proyek ini segera selesai dan masyarakat dapat menggunakannya," ucap Mashudi, Senin (17/12/2018).

Sebagai warga Pontianak Utara, Lonjong menegaskan saat ini memang persoalan kemacetan yang ada di Pontianak Utara cukup pelik, sehinga perlu adanya terobosan yang dilakukan pemerintah.

Ia berharap target yang disebutkan pemerintah sekitar bulan April 2019, jembatan yang menghubungkan Pontianak Timur dan Utara ini dapat selesai bukan hanya harapan semata tapi ditunjang dengan progres kerja memadai.

Saat ini persoalan pembebasan lahan untuk jalan diharapkannya dapat segera selesai, karena ia melihat belum ada tanda-tanda relokasi dari ruko-ruko warga khusus di Pontianak Utara.

"Jangan sampai persoalan jalan akses ini tidak selesai sampai bangunan Jembatan Landak kelar nanti. Saya berharap segera tuntas untuk persoalan pembebasan lahnnya," kata Mashudi. (David Nurfianto/Syahroni)

Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved