Isu Liar OTT KPK Terkait Proyek Jembatan Landak II, Kontraktor dan Wali Kota Pontianak Angkat Bicara

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Beredar isu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dikabarkan melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di Hotel Aston di Jalan Gajahmada, Pontianak, Kalimantan Barat (Kalbar), Sabtu (05/01/2019) malam. 

Dari informasi yang beredar OTT tersebut berkaitan dengan pembangunan duplikat Jembatan Landak. 

OTT tersebut dilakukan KPK dengan menangkap dua orang, seorang kontraktor dan oknum Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). 

Namun saat dikonfirmasi, kontraktor duplikasi Jembatan Landak menyatakan tidak ada pihaknya yang terjaring OTT.

"Ngak ada mas," ujar Staff Teknik PT. Brantas Abipraya, Haryono saat dikonfirmasi, Minggu (06/01/2019) malam.

Baca: Lebih Memilih Cari Nafkah di Indonesia, Lee Jeong Hoon Kerja di Korea Malah Tak Digaji

Baca: Dibentak Arsy, Tak Sangka Reaksi Aurel Hermansyah Seperti Ini!

Terpisah, Staff Operasional PT Brantas Abipraya, Wahyu Agus juga mengungkapkan hal sama, pihaknya tidak ada yang terjaring OTT KPK.

"Tidak ada mas, kabarnya dari siapa mas? Saya malah ngak tahu. Wah minta tolong dicari tahu dulu kebenarannya mas sebelum diberitakan, ini kok menyangkut kontraktor Jembatan landak padahal kita saja ngak tau apa-apa mas," papar Staff Operasional PT Brantas Abipraya, Wahyu Agus Trianto saat dikonfirmasi, Senin (07/01/2019) pagi.

Wahyu juga menegaskan, kontraktor terkait proyek jembatan dan jalan pendekat jembatan, berbeda.

"Terus tolong dibedakan juga proyek Jembatan Landak dan proyek jalan pendekat ke jembatan," kata Wahyu.

Harapan Wali Kota

Wali Kota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono berharap adanya isu Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh KPK terhadap terhadap pembangun duplikasi Jembatan Landak II, tak menghambat pekerjaan. 

Sampai saat ini, Edi belum mendapatkan informasi detail mengenai itu. Ia hanya mendengar isu. 

"Saya belum mendapatkan informasi jelas, hanya mendapat info-info desas desus saja," ucap Edi Kamtono, Senin (7/1/2019).

Ditanya mengenai apakah ada pejabat di lingkungan Pemkot Pontianak yang terkena OTT KPK, Edi memastikan belum ada. 

"Kalau pejabat di Kota insya Allah tidak ada. Sementara ini semua aman-aman saja," katanya. 

Lebih lanjut, Edi mejelaskan jembatan tersebut dibangun pemerintah pusat dan Pemkot Pontianak hanya berfungsi koordinasi. 

Baca: Pengasuh Anak Ashanty Tiba-tiba Nangis Saat Ikut Liburan di Eropa, Ternyata Penyebabnya Karena Ini

Baca: Miliki Banyak Rumah, Yuk Intip Rumah Mewah Syahrini di Jakarta! Garasinya Sangat Unik

Informasi mengenai desas desus OTT KPK jangan menghambat pembangunan jembatan yang ada, Edi mengharapkan itu selesai sesuai target.

"Jangan sampai menghambat dan target bulan April bisa selesai. Jadi saya maunya seperti itu, jadi pekerjaan  yang ada tetap jalan dan fokus selesaikan pekerjaan," kata Edi Kamtono.

Pembangunan Duplikasi Jembatan Landak atau Jembatan Landak II, sudah menunjukkan progres cukup jauh, Wali Kota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono menuturkan pembangunan saat ini terus berlanjut dan ia yakin akan selesai tepat waktu. 

Jembatan tersebut diharapkan menjadi alternatif pengurai kemacetan yang sering terjadi selama ini khususnya dikawasan tersebut.

Kemudian akses itupun sangat vital, karena menghubungkan langsung dengan kawasan bagian utara Kalbar. 

"Pembangunan Duplikasi Jembatan Landak saat ini kontraktornya tengah melakukan pengerjaan," kata Edi Kamtono saat ditemui di ruang kerjanya, Senin (17/12/2018).

Saat ini berdasarkan pantauan yang ada di lapangan, pelaksana tengah memasang rangka baja dan disebutnya sekitar setengah kerangka baja sudah terpasang. 

"Kerangka baja disusun  dan sekitar setengah  telah distel," katanya.

Respon Gubernur Sutarmidji

Gubernur Kalbar, H Sutarmidji menegaskan, hingga saat ini belum mendapat informasi terkait isu Operasi Tangkap Tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Kalbar.

“Belum ade. Saye ndak tahu OTT ape. Kalau ade, tentu kite dikonfirmasi,” ungkap Sutarmidji, Senin (7/1/2019) siang.

Pihaknya belum bisa memastikan kabar OTT itu apakah benar atau tidak.

Namun, hingga kini ia pastikan bahwa dugaan OTT itu bukan terjadi di lingkungan jajaran Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalbar.

“Yang buat heboh kan media ni. Yang jelas kalau di jajaran Pemprov tidak ada. Kalau di Balai kan, berarti bukan kite,” terang Sutarmidji.

Terkait isu liar yang beredar bahwa OTT itu diduga menyangkut pembangunan Jembatan Landak II, Sutarmidji membantah keras isu itu.

Sutarmidji menimpali pembangunan Jembatan Landak II tunjukkan progres membanggakan.

“Kalau Jembatan Landak malah sekarang kegiatannya surplus, bukan minus. Saya yakin April atau Juni 2019 itu bisa selesai. Kayaknya Jembatan Landak tak ade masalah. Kalau ada masalah tentu kita pasti dihubungi TP4D,” imbuh Sutarmidji.

“Jembatan Landak lancar. Rangka baja dari Kementerian PU tinggal pasang aja. Tidak ada itu dari APBD Provinsi. Lalu, pembebasan lahan juga dari APBD Kota Pontianak. Itu sudah dibayar berdasarkan penilaian appraisal,” tambah Sutarmidji.

Dukungan DPRD

Wakil Rakyat Pontianak Utara, Mashudi yang duduk di Kursi DPRD Kota Pontianak menyambut baik progres pembangunan Jembatan Landak II yang sudah memasuki tahapan pemasangan kerangka baja.

Mashudi atau akrab disapa Lonjong, melihat dengan progres yang ada sudah sangat baik.

Ia yang hampir setiap hati melihat kemajuan memang tanpa kendala untuk pembangunan badan jembatan.

Keberadaan Jembatan Landak II atau sering disebut duplikasi Jembatan Landak ini sangat penting untuk kelancaran mobilitas kendaraan.

"Kita menyambut baik progres yang ada, semoga proyek ini segera selesai dan masyarakat dapat menggunakannya," ucap Mashudi, Senin (17/12/2018).

Sebagai warga Pontianak Utara, Lonjong menegaskan saat ini memang persoalan kemacetan yang ada di Pontianak Utara cukup pelik, sehinga perlu adanya terobosan yang dilakukan pemerintah.

Ia berharap target yang disebutkan pemerintah sekitar bulan April 2019, jembatan yang menghubungkan Pontianak Timur dan Utara ini dapat selesai bukan hanya harapan semata tapi ditunjang dengan progres kerja memadai.

Saat ini persoalan pembebasan lahan untuk jalan diharapkannya dapat segera selesai, karena ia melihat belum ada tanda-tanda relokasi dari ruko-ruko warga khusus di Pontianak Utara.

"Jangan sampai persoalan jalan akses ini tidak selesai sampai bangunan Jembatan Landak kelar nanti. Saya berharap segera tuntas untuk persoalan pembebasan lahnnya," kata Mashudi. (David Nurfianto/Syahroni)