26 Cuitan Fadli Zon Tentang Urgensi Anggaran Bencana, Pemerintah Pelit!
Wakil Ketua DPR RI, Fadli Zon, menyoroti sekaligus mengkritisi alokasi anggaran bencana yang dianggarkan pemerintah.
Penulis: Hasyim Ashari | Editor: Agus Pujianto
lihat foto
26 Cuitan Fadli Zon Tentang Urgensi Anggaran Bencana, Pemerintah Pelit!
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, JAKARTA - Wakil Ketua DPR RI, Fadli Zon, menyoroti sekaligus mengkritisi alokasi anggaran bencana yang dianggarkan pemerintah.
Politisi Gerindra ini menilai, penanganan bencana yang dilakukan pemerintah saat ini tereksan seperti pemadam kebakaran.
Berikut cuitan lengkap Fadli Zon tentang alokasi anggaran bencana:
“Selamat sore tweeps. Sy akan kultweet terkait pentingnya anggaran bencana bagi negara kita yg rawan bencana. Selamat menyimak,” tulis Fadli Zon di akun Twitter miliknya, @fadlizon, Jumat (4/1/2018) sore.
1) Sbg salah satu negara dgn tingkat kerawanan bencana yg tinggi, politik anggaran kita mestinya bersifat responsif terhadap penanganan kebencanaan.
Baca: Dituding Relawan Jokowi Raja Bohong, Begini Reaksi Wakil Ketua DPR Fadli Zon
Baca: 37 Cuitan Fadli Zon tentang Pembelian Saham PT Freeport, Saya Tak Cium Aroma Kemenangan
2) Itu sebabnya, bukan waktunya lagi kita menggunakan manajemen pemadam kebakaran, yg lebih menekankan aspek tanggap darurat pasca-bencana.
Politik anggaran kita m
3) Itu sebabnya pengurangan anggaran BNPB (Badan Nasional Penanggulangan Bencana), BMKG (Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika), serta Basarnas (Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan), tiga lembaga yg tupoksinya berhubungan dgn soal kebencanaan, memang perlu dikritik.
4) Berdasarkan nota keuangan 2019, alokasi anggaran untuk BMKG, misalnya, adlh Rp1,75 triliun.
Angka itu memang naik 9,37 persen dibandingkan alokasi tahun sebelumnya, namun angka itu jauh di bawah anggaran yg diajukan BMKG sebesar Rp2,7 triliun.
5) Pada tahun lalu, kebutuhan anggaran BMKG mencapai Rp2,69 triliun.
Namun anggaran yg dialokasikan hanya Rp1,70 triliun.
Pada tahun 2017, dari kebutuhan Rp2,56 triliun, anggaran yg diberikan Rp1,45 triliun.
6) Begitu juga pada 2016, dari kebutuhan Rp2,2 triliun, anggaran yg diberikan Rp1,3 triliun saja.
Baca: TERPOPULER - Dari Fadli Zon: Presidennya Miskin Literasi Hingga Perjalanan Karier Lee Sun Bin
Baca: Fadli Zon: Jargon Revolusi Mental Lenyap di Akhir Pemerintahan Jokowi
Pagu yg diberikan selalu jauh dari kebutuhan yg diperlukan.
7) Akibatnya, BMKG mendapatkan kendala untuk merawat, memperbaiki, ataupun melakukan pengadaan peralatan yg terkait dgn monitoring dan ‘early warning system’ kebencanaan.
Sistem peringatan kebencanaan kitapun jadi lemah.
8) Dalam peristiwa bencana Donggala-Palu, misalnya, BMKG justru mengakhiri peringatan tsunami sesaat sebelum gelombang menerjang.
Itu kesalahan yg sangat fatal.
Dan kesalahan itu terjadi krn sistem peringatan dini tdk berfungsi.
9) Pada 2016, berdasarkan data yg dimiliki BNPB, ada 22 buoy (alat deteksi tsunami) yg tersebar di seluruh wilayah Indonesia, mulai dari Aceh hingga Papua.
10) Dari jumlah itu, sembilan unit dimiliki oleh Indonesia, 10 unit milik Jerman, satu unit Malaysia, dan dua unit milik Amerika Serikat.
Sayangnya, semua alat itu tdk berfungsi.
Baca: Fadli Zon: Presidennya Miskin Literasi Akut, Terlalu Banyak Baca Komik Doraemon dan Sinchan
Baca: 9 Lembaga Survei Unggulkan Jokowi, Fadli Zon Yakin Prabowo Menangi Pilpres, Ini Alasannya
11) Celakanya, menghadapi situasi demikian, anggaran @BNPB_Indonesia justru terus-menerus dikurangi oleh Pemerintah.
Pada 2015, alokasi anggaran BNPB mencapai Rp2,5 triliun.
12) Pada 2016, anggaran @BNPB_Indonesia ditetapkan Rp1,6 triliun.
Namun oleh Instruksi Presiden (Inpres) No. 4/2016.
Angka tsb kemudian dipotong mnjd Rp1,46 triliun.
Pada 2017, anggaran BNPB kembali turun menjadi Rp1,2 triliun.
13) Tahun lalu, 2018, anggaran BNPB hanya dialokasikan sebesar Rp700 miliar.
Di tahun 2019, anggaran @BNPB_Indonesia hanya dialokasikan sebesar Rp610 miliar.
Jauh lebih kecil dari jamuan pemerintah untuk Sidang IMF/World Bank Oktober 2018 yg menghabiskan hampir Rp 1 trilyun.
14) Memang, di sisi lain Pemerintah menyediakan dana cadangan kebencanaan, yg bersifat on call, yg tahun 2019 anggarannya mencapai Rp6,5 triliun.
Baca: Promenade di Benua Laut Hampir Rampung, Edi Kamtono Minta Ini Pada Masyarakat
Baca: Daftar Negara Peserta Piala Asia 2019 dan Pembagian Grup: Indonesia dan Malaysia Tak Masuk
15) Namun dana itu alokasinya lebih untuk melakukan penanganan pasca-bencana.
Seperti proses rehabilitasi dan rekonstruksi, bukan untuk pencegahan dan antisipasi.
16) Inilah yg sy sebut sbg manajemen bencana a la pemadam kebakaran.
Kita menyiapkan anggaran di hilir, sementara anggaran di hulunya terus-menerus dikurangi.
Menurut sy ini perlu dikoreksi.
17) Indonesia adalah negara yg memiliki tingkat kegempaan tinggi di dunia, lebih dari 10 kali lipat tingkat kegempaan di Amerika Serikat.
Begitu juga dgn potensi tsunami.
18) Sbg negara maritim, potensi tsunami kita jg besar.
Hingga November 2018 lalu, menurut data @BNPB_Indonesia, tercatat telah terjadi 2.308 kejadian bencana yg menyebabkan 4.201 orang meninggal dunia dan hilang.
19) Sementara, jumlah korban terdampaknya mencapai 9.883.780.
Baca: Naik Pangkat, Nengah: Saya Lakukan Terbaik dalam Melaksanakan Tugas
Baca: 24 Polisi Sekadau Naik Pangkat, Ini Pesan Kapolres Anggon
Seluruh bencana itu telah mengakibatkan 371.625 rumah mengalami kerusakan.
Data ini belum termasuk dampak akibat bencana tsunami di Selat Sunda kemarin.
20) Bayangkan jika manajemen bencana kita hanya seperti pemadam kebakaran, anggaran kita nggak mungkin cukup.
21) Itu sebabnya, di tengah keterbatasan anggaran, yg mestinya dilakukan Pemerintah adlh membangun sistem peringatan dini yg canggih, untuk meminimalisir potensi kerusakan akibat bencana.
22) Sistem peringatan dini kebencanaan kita harus diperbaiki agar meminimalisir korban dan kerusakan.
23) Sejauh ini anggaran bencana kita memang masih sangat minim, tdk ada 1 persen dari APBN.
Ironisnya, jika untuk membangun jalan tol Pemerintah terkesan jorjoran, namun untuk penanggulangan bencana Pemerintah terkesan pelit.
Baca: Top Ten Volare musik Indo, Lelah Peringkat Pertama
Baca: PA Mempawah Canangkan Zona Integritas Bebas Korupsi dan Birokrasi Bersih
24) Hal ini tentu saja tdk merepresentasikan kesiapan Indonesia sebagai negara yg berada di ring of fire.
25) Minimnya anggaran bencana dan politik anggaran a la pemadam kebakaran ini Insya Allah akan diperbaiki jika @prabowo @sandiuno menang nanti.
26) Kita bahkan akan mengkaji apakah perlu untuk membentuk kementerian khusus bencana atau tidak, agar manajemen bencana kita bisa lebih baik lagi. (*)
