Fadli Zon Sorot Intimidasi, Pemilu Amburadul hingga Indonesia Lebih Buruk dari Timor Leste
Wakil Ketua DPR RI, Fadli Zon, menyoroti persoalan demokrasi di Indonesia di hari pertama Tahun 2019.
Penulis: Hasyim Ashari | Editor: Agus Pujianto
lihat foto
Potret serupa menurut Fadli Zon juga terekam dalam data Freedom House.
“Meningkatnya ancaman kebebasan sipil, menurut Freedom House, telah mendorong Indonesia turun status dari negara 'bebas' (free) menjadi negara 'bebas sebagian' (partly free) di tahun 2018,” cuit Faldi Zon.
Baca: Lindungi Hak Pilih Masyarakat, KPU Gelar Sosialisasi DPTb dan DPK Pemilu 2019
Baca: Tempat Wisata Baru Sanggau, Menikmati View Tepi Sungai Kapuas di Kampung Santana
Baca: Warga Digegerkan Penemuan Mayat Pasangan Suami Istri Dalam Kios
Baca: Gara-gara Siarkan Adegan Seks di Film Jackie Chan Tanpa Sensor, Pejabat Ini Sampai Dipecat
Kinerja Jokowi
Fadli Zon ungkap fakta kegagalan Presiden Jokowi maknai peran Indonesia di panggung Internasional.
Hal itu disampaikan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia, Fadli Zon melalui akun Twitter pribadinya @fadlizon, Senin (31/12/2018).
Menurut politisi Gerindra ini, politik luar negeri Indonesia yang dipimpin oleh Jokowi dinilai bukan semakin jelas melainkan justru semakin memudar.
Menurut catatan Fadli, terdapat tiga pilar penting yang perlu mendapatkan perhatian khusus dalam politik luar negeri Indonesia.
Tiga pilar tersebut antara lain pilar keamanan dan perdamaian, diplomasi ekonomi, serta pilar diplomasi maritim.
Follow Instagram Tribun Pontianak:
Baca: Wanita Muda Tewas Diterkam Singa Saat Bekerja di Kebun Binatang
Baca: Sule Unggah Foto Lagi Genggam Tangan Bersama Seseorang, Netizen: Kenalin Dong?
Baca: Kemeriahan Pesta Kembang Api pada Pergantian Malam Tahun Baru di Pontianak
Baca: Produksi Fashion Lokal Om Pink Collection Miliki Banyak Pilihan di Bukalapak
Namun menurutnya, ketiga pilar itu tidak menunjukkan perkembangan progresif di pemerintahan Jokowi.
Fadli menuturkan pilar keamanan dan perdamaian itu terwujud dengan terpilihnya Indonesia menjadi anggota dewan tidak tetap Dewan Kemanan Persatuan Bangsa Bangsa (PBB) pada periode 2019-2020.
Menurutnya, peran tersebut merupakan suatu hal yang membanggakan namun saat ini peran tersebut justru memudar.
Fadli menyebut, hal itu lantaran pemerintah Indonesia tak ikut bersuara terutama dalam isu pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang menerpa etnis Rohingya di Myanmar dan Muslim Uighur di Xinjiang, China.
Fadli juga menyinggung soal pudarnya arah politik luar negeri juga terjadi pada pilar diplomasi ekonomi.
Wakil DPR asal Jakarta itu menyebutkan bahwa perekonomian bangsa semakin menurun dengan ditandai meningkatnya utang luar negeri.
Baca: Kemensetneg Umumkan Seleksi Akhir CPNS, Buka Linknya di Bawah Ini
Baca: Jangan Sampai Tantangan Jadi Ancaman, Ini 3 Pesan Gusti Ramalan Bagi Kaula Muda
Baca: Edukasi Berjualan di Market Place, Biaya Lebih Hemat
Baca: Edukasi Berjualan di Market Place, Biaya Lebih Hemat
Selain itu, Fadli menuturkan bahwa memudarnya peran Indonesia di tingkat internasional juga tampak dari ketidakhadiran Jokowi selama empat tahun berturut-turut dalam sidang majelis umum PBB.
Fadli juga menyinggung masalah perbatasan maritim Indonesia dengan negara tetangga yang menurutnya belum tuntas. (*)
Subscribe Youtube Channel Video Tribun Pontianak:
