Syarif Amin Muhammad Dukung Langkah Sutarmidji Copot Pejabat Tak Berkompeten
Kalau saya pribadi sangat mendukung, apa yang dilakukan oleh Pak Sutarmidji dalam menata Organisasi Perangkat Daerah,
lihat foto
Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Syahroni
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Anggota DPRD Provinsi Kalbar, Syarif Amin Muhammad memberikan dukungan pada Gubernur Kalbar dalam menata birokrasi, sehingga menghasilkan kinerja yang baik untuk pelayanan pada publik.
Mengenai keputusan Midji yang akan mencopot dua orang pejabat Eselon II di rumah sakit, lantaran tak sesuai dengan kompetensinya, Politisi Partai Nasdem, Dapil Kubu Raya dan Mempawah ini sangat mendukung.
"Kalau saya pribadi sangat mendukung, apa yang dilakukan oleh Pak Sutarmidji dalam menata Organisasi Perangkat Daerah," Ucap Syarif Amin Muhammad, Jumat (28/12/2018).
Baca: OSO Tak Masuk DCT, Pendukung Ancam Duduki Kantor KPU Kalbar
Baca: Terkait Aksi Hanura di KPU Kalbar, Jumadi: Hargai Proses Hukum
Baca: Puluhan Sopir dan Kondektur Bus di Terminal Sungai Durian Jalani Tes Urine
Selama ini, ia ceritakan khusnya di OPD mitranya di Komisi IV memang banyak tak sesuai dengan kompetensinya. Sehingga tak mempu menunjang kinerja kedinasannya.
Apalagi di rumah sakit, maka perlu orang-oranng yang tepat dan orang berkompeten sehingga mampu menjalankan tugasnya dengan baik.
"Didinas PU, orang hukum malah menjabat di posisi teknis. Itukan sangat tidak sesuai, saya melihat langkah yang dilakukan Pak Sutarmidji sudah baik," dukungnya.
Adanya reformasi birokrasi dan menempatkan orang-orang sesuai kompetensinya dan tidak memandang like and dislike adalah hal yang patut didukung.
Ia yakin, apabila setiap jabatan diisi oleh pejabat yang memiliki kompetensi maka semakin cepat pula perbaikan dan inovasi yang dihasilkan.
"Untuk menjalankannya dengan baik, tentu harus menempatkan orang yang tepat dan berkompeten dibidangnya. Sehingga dalam perjalanannya nanti, semua urusan kedinasan bisa dijalankan oleh orang profesional," ujarnya. .
Selama ini ia melihat memang belum pas, banyak sekali yang tak sesuai.
"Contohnya pegawai di UPJJ Singkawang dan Sambas itu Sarjana Hukum dan itu tidak sesuai, sehingga tak menunjang kinerja dikedinasan," pungkasnya.
