Pemprov Kalbar Hemat Rp 40 Miliar Dalam 3 Bulan, Ini Perjalanan Dinas Yang Dipangkas Sutarmidji

Pemprov Kalbar Hemat Rp 40 Miliar Dalam 3 Bulan, Ini Perjalanan Dinas Yang Dipangkas Sutarmidji

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Pemprov Kalbar di bawah kepemimpinan Gubernur Sutarmidji dan Wakil Gubernur Ria Norsan, menunjukkan komitmennya dalam hal penghematan anggaran.

Dalam waktu hanya dalam tiga bulan, Pemprov Kalbar mampu menghemat Rp 40 miliar.

Uang sebanyak itu, hanya dari satu pos anggaran, yaitu perjalanan dinas.

Biaya perjalanan dinas menjadi pos pertama yang dilirik Gubernur Sutarmidji karena diduga ada banyak anggaran yang mubajir di sini.

Sutarmidji menegaskan dirinya memangkas pos-pos anggaran yang tidak perlu.

Baca: Gubernur Segera Ganti 48 Pejabat, Sutarmidji: Sarjana Hukum Urus Jembatan, Kan Gile Kayak Gitu

Baca: Video Detik-detik Kongres KNPI ke-XV Berlangsung Ricuh, Seorang Peserta Digiring Keluar Ruangan

Baca: Habib Bahar bin Smith Diduga Aniaya 2 Anak, Ini Video Kronologi Lengkapnya!

“Bukan tidak penting, tapi tidak perlu. Contoh dalam masa 3 bulan itu kita hemat perjalanan dinas lebih dari 40 miliar. Itu baru 3, 4 bulan. Apalagi kalo bisa setahun,” kata Gubernur Sutarmidji.

Sutarmidji mengungkapkan hal itu saat diwawancarai Kompas TV Pontianak dalam program Sapa Kalbar.

Video wawancara Sutarmijdi itu diunggah ke Youtube oleh akun Kompas TV Pontianak pada tanggal 14 Desember 2018.

Judulnya SAPA KALBAR - REFORMASI BIROKRASI BERSAMA SUTARMIDJI.

Jika dalam 3 sampai 4 bulan saja, Pemprov Kalbar bisa berhemat hingga p 40 miliar, bayangkan jika setahun.

“Setahun itu perkiraan saya, penghematan dibandingkan tahun sebelumnya bisa Rp 124 miliar,” tegas Sutarmidji.

Dana penghematan dari pos perjalanan dinas itu menurutnya akan dialihkan untuk sektor pendidikan.

“..itu teralokasi untuk pendidikan, beasiswa untuk 140 ribu anak mulai Juli tahun 2019 nanti,” ujarnya.

Baca: Baru 2 Minggu Pengasuh Gempita Berhenti Kerja, Gisel Pusing Cari Penggantinya

Baca: Bupati Paolus Hadi Buka Seminar dan Lantik Pengurus KP-PP-TPPO Sanggau

Baca: Pengenalan Sispala Giri Puma SMA 1 Pulau Maya Kayong Utara

Sutarmidji mengaku tidak khwatir dengan pemotongan atau pemangkasan perjalanan dinas itu, kemampuan dan pengetahuan para pegawai di Pemprov Kalbar akan berkurang.

“Buktinya selama saya memimpin di kota, mereka lebih pintar walau pun perjalanan dinasnya terbatas,” ujarnya memberi perbandingan.

“Karena begini, perjalanan dinas itu kita lihat skala prioritasnya. Contoh kalau harus mengantarkan dokumen kenapa harus 4 orang. Kan cukup 1 orang,” papar Sutarmidji.

“Artinya bukan materinya yang kita hindari, tapi perjalanan kalo cuman satu orang. Nah kadang Kepala SKPD bawa staf 3 sampai 4 orang. Berarti kan dia tidak menguasai masalah,” kata Sutarmidji memberi contoh.

Padahal, dirinya sendiri hanya membawa 1 staf saja saat perjalanan dinas.

“Harusnya dia (kepala SKPD) berangkat dengan satu orang aja lah cukup. Saya jak berangkat ajudan saya cuman 1,” tegasnya.

Baca: Tonton Video Penyerahan DIPA 2019 di Kapuas Hulu

Baca: Pemantau Pemilu Harap Bawaslu Gencarkan Sosialisasi Mobil Branding

Baca: Diduga Dibunuh, Warga Kapuas Hulu Tewas Dengan Luka Gorok di Leher, Polisi Buru Pelaku

Sutarmidji kemudian digoda dengan pertanyaan, kalau sampai Rp 40 miliar, artinya ada banyak perjalanan dinas yang tidak jadi dilakukan.

Kalau begitu berarti sebelumnya ada permasalahan terkait dengan perajalanan dinas yang tidak efesien?

Sutarmidji kemudian menjawab, ada kesan selama ini perjalanan dinas itu hanya jalan-jalan.

Sehingga hasilnya tidak ada.

“Ya perjalanan dinas bukan dibuat bagian dari pelaksanaa tugas. Tapi ya seperti memang jalan saja gitu. Hasilnya apa, tidak ada. Hasilnya apa,” tegasnya.

Ia pun melarang sejumlah perjalanan dinas yang tidak penting.

“Bahkan yang tak penting-penting itu saya bilang tidak usah pergi,” ujarnya.

Ia kemudian memberi contoh.

“Misalnya, undangan menghadiri ekspo. Ngapain kita pergi kalau kita ndak ikut,” kata Gubernur.

Baca: Tips Melakukan Perjalanan Saat Peak Season Natal dan Tahun Baru Bersama Garuda Indonesia

Baca: Masjid Babul Jannah Kembali Menggelar Acara Maulid Nabi Muhammad SAW 2018

Baca: Video Penemuan 16 Kerangka Korban Tsunami di Aceh, Penggalian Sempat Dihentikan!

Baginya, perjalanan dinas harusnya selektif.

Baca: Deretan Artis Cantik yang Klepek-klepek dengan Pesepakbola, Ada yang Sudah Meninggal!

Baca: Masjid Babul Jannah Kembali Menggelar Acara Maulid Nabi Muhammad SAW 2018

Baca: Andi: Malaysia Mengaku Menyuap, Skuat Timnas AFF 2010 Geram Tudingan Pengaturan Skor

Perjalanan dinas yang boleh dilakukan adalah perjalanan dinas yang memiliki dampak langsung terhadap pekerjaan.

“Selektif. Hanya untuk yang mempunyai dampak langsung kepada tata kelola pemerintahan kita. Kalau sekedar misalnya itu berulang, berulang misalnya setiap tahun, gak perlu pergi,” papar Sutarmidji.

Akibat penghematan perjalanan dinas itu menurutnya, dalam waktu yang singkat, Pemprov bisa menyelesaikan defisit anggaran yang sampai Rp 691 miliar.

“Bahkan perkiraaan bisa surplus Rp 150 miliar dan kita tidak punya hutang kepada tingkat 2 lagi,” ungkap Sutarmidji.

Selain menertibkan pos anggaran yang tidak efektif dan efesien, Gubernur juga berencana menertibkan para tenaga kontrak yang ada di jajaran Setda Pemprov Kalbar.

Gubernur Kalbar Sutarmidji memang benar-benar ingin membenahi kepegawaian di lingkungan Pemprov Kalbar yang dipimpinnya.

Caranya dengan melakukan evaluasi di tiap unit kerja.

“Masing-masing unit kerja sudah ada tugas pokok dan fungsinya. Dia harus jabarkan itu. Uraian tugas itu dan pembagian tugasnya harus merata,” tegas Sutarmidji.

Yang terjadi menurut Sutarmijdi selama ini adalah, pimpinan tidak mau tahu.

Baca: BPBD Ketapang Serahkan Bantuan Logistik Korban Banjir di Kecamatan Muara Pawan

Baca: Temui Bupati Jarot, GMKI Sintang Nyatakan Siap Bersinergi Bangun Daerah

Baca: Andi: Malaysia Mengaku Menyuap, Skuat Timnas AFF 2010 Geram Tudingan Pengaturan Skor

“Ini kan kadang pimpinan tidak mau tahu staf disuruh. Nanti staf yang disuruh juga tidak mau tahu. Disuruh tenaga kontrak,” papar Gubernur Sutarmidji.

Ketika menyinggung tenaga kontrak ini, nada Sutarmidji langsung meninggi.

Seolah ingin memberikan penekanan, Sutarmidji juga menggerakkan tangan kirinya.

Menurutnya, saat ini banyak sekali tenaga kerja kontrak yang bekerja di Pemprov Kalbar.

“Banyak sekali sekarang ini yang bekerja bukan PNS, tenaga kontrak,” ucap Sutarmidji.

Sutarmidji pun ditanya apakah dirinya memang menemukan fakta ini di lapangan.

“Lah, bayangkan Keuangan saja katanya ada lebih dari 200 tenaga kontrak. Kan gile-gile yang kayak-kayak gitu tuh,” kata Gubernur dengan wajah sewot.

“Dan itu seharusnya, harus di anukan,” ucapnya.

Menurut Sutarmidji tidak boleh ada tenaga kontrak di bagian keuangan.

“Keuangan itu tidak boleh tenaga kontrak di sana. Pendapatan tidak boleh tenaga kontrak di sana,” paparnya.

Tidak hanya persoalan jumlah tenaga kontrak yang mencapai 200 orang lebih di keuangan, Gubernur juga mencium pola kerjasama yang keliru.

“Nah, lucunya tenaga kontrak, kontrak langsung dengan SKPD. Sebenarnya tenaga kerja harus outsourching. Kontrak dengan perusahaan penyedia tenaga kerja itu,” tegas Sutarmidji. (*)