Kunjungan Ke Kalbar, Komisi II DPR RI Perjuangkan Pemekaran Kapuas Raya

Sementara itu, Gubernur Kalbar H Sutarmidji menegaskan provinsi Kalbar memiliki luas kurang lebih 147.307 km persegi terdiri dari 14 kabupaten dan kota yang ada dan lima kabupaten yang langsung berbatasan dengan negara lain serta memiliki panjang perbatasan sekitar 971 km. 

Karena luasnya kalbar satu sepertiga dari Pulau Jawa, kemudian Kabupaten Kapuas hulu jauh lebih luas dari Provinsi Jawa Barat maka pemekaran Provinsi Kalbar adalah menjadi jawaban untuk memangkas rentang kendali pelayanan dan pemerataan pembangunan.

“Provinsi lain yang memiliki luas lebih sedikit dari Kalbar saja bisa dimekarkan menjadi provinsi baru. Kalbar juga harus dimekarkan,” ujarnya.

Jika Provinsi Kapuas Raya dimekarkan, kata dia, jumlah penduduknya sekitar 1,7 juta dan memiliki tiga kabupaten yang berbatasan langsung dengan negara lain.

“Ini perlu perhatian bagi pemerintah pusat terutama DPR RI,” katanya.

Mantan Wali Kota Pontianak dua periode itu menambahkan tahun 2019 mendatang, Pemerintah Provinsi Kalbar sudah menganggarkan perencanaan pembangunan Kantor Gubernur dan Kantor DPRD Provinsi Kapuas Raya.

Jika tahun 2020 dimekarkan, pihaknya tetap akan memproses pembangunan fasilitas guna menunjang pemerintahan Provinsi Kapuas raya nantinya.

“Provinsi Kalbar sudah siap untuk persiapan Provinsi Kapuas Raya, termasuk anggaran operasionalnya,” timpalnya.

Pemprov Kalbar, kata dia, sudah disiapkan pagu anggaran minimal yang diambil dari jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang diperoleh dari lima kabupaten yang menjadi bagian dari Provinsi Kapuas Raya.

“Hal ini tentu tidak menganggu operasional provinsi induk,” imbuhnya.

Terkait kesiapan tenaga Aparatur Sipil Negara (ASN), Pemprov Kalbar sudah mempersiapkan. Gaji ASN itu masuk dalam Dana Alokasi Umum (DAU).

“Saya pastikan persiapan pembentukan Provinsi Kapuas Raya sudah disiapkan secara matang,” tandasnya.