Sutarmidji Nonaktifkan M Zeet sebagai Sekda Kalbar

"Saya belum tahu persis, namun yang saya tahu ada beberapa posisi kepala SKPD yang kosong. Saat bulan puasa zaman Pak Pj Gubernur Kalbar juga sempat ada job fit terhadap para Kepala SKPD yang sudah ada. Hasil dari itu masih bersifat rahasia. Saya juga belum tahu apakah hasil job fit ditambah beberapa jabatan lowong akan membawa keputusan melakukan perombakan atau tidak," terangnya.

Sejak menjabat Kadishub Kalbar, Manto mengatakan dirinya telah melakukan langkah konsolidasi internal Dishub Kalbar. Ia juga telah mengumpulkan seluruh kepala dinas kabupaten dan kota se-Kalimantan Barat sebagai langkah konsolidasi.

"Tahapan berikutnya, sambil melaksanakan tugas rutin, saya menyempatkan diri untuk melakukan kunjungan ke beberapa dinas yang saya pandang urgen semisal ada persoalan. Jadi itu tahap yang sudah saya lakukan selama satu bulan lebih sejak dilantik," paparnya.

Terkait ultimatum Gubernur Kalbar Sutarmidji yang akan mencopot pejabat atau pimpinan OPD yang tidak mampu menjalankan tugas dan fungsi dengan baik, Manto menegaskan sepakat terhadap kebijakan itu.

"Itu bagus. Kita semua menginginkan Kalbar lebih maju. Oleh karena itu, aparaturnya harus lebih profesional. Pencopotan itu merupakan konsekuensi dari keinginan kita untuk menciptakan aparatur lebih profesional. Jika menurut pandangan dan penilaian pimpinan ada yang berkualifikasi dan lebih bagus menempati suatu posisi yang diduduki oleh orang sebelumnya. Tentu kita apresiasi," pungkasnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, Gubernur Kalbar Sutarmidji mengaku tengah mengevaluasi kinerja Sekda Kalbar dan kepala OPD.

Satu di antara jabatan yang dianggap Gubernur Kalbar mendesak untuk diganti adalah Sekretaris Daerah (Sekda) Kalbar.

Midji menyatakan, penempatan seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan pengalaman dan pendidikan yang sesuai untuk sebuah jabatan akan mempercepat dirnya melakukan inovasi.

Menurutnya, mutasi pejabat di lingkungan Pemprov Kalbar memang belum dilakukan dalam waktu dekat ini, lantaran saat ini masih tahapan menyusun APBD 2019.

Gubernur mengatakan, setiap ASN yang ingin menduduki jabatan harus berprestasi dan dapat memberikan kinerja terbaik. Dalam menempatkan seseorang, yang dilihat pertama kali adalah kinerjanya.

"Kalau saya memandang siapa yang punya prestasi. Kita akan tuntut kepala dinasnya untuk berinovasi," tambahnya.

Mantan Wali Kota Pontianak dua periode ini juga berjanji tak akan diskriminasi menggunakan Suku, Agama, Ras dan Antar-golongan (SARA). Penempatan pejabat yang ia terapkan berdasarkan kinerja dan kemampuan yang dimiliki ASN.

"Dalam penempatan saya memandang siapa yang punya prestasi. Buktinya pendidikan gratis untuk semuanya yang sekolah dinegeri. Sekolah swasta nanti yang betul-betul tidak mampu kita lihat kemampuan anggaran untuk memberi mereka beasiswa," katanya.

Ia kembali menegaskan tak akan diskriminasi dalam penempatan pejabat. Demikian dalam pembangunan Kalbar nantinya, Midji berkomitmen tak melakukan diskriminasi. "Agama, suku dan sebagainya itu urusan masing-masing," janjinya.

Midji mewanti-wanti pejabat di jajaran Pemprov Kalbar agar memahami tugas pokok dan fungsinya. Kemudian, meletakkan diri pada tugas pokok dan fungsi sebagai ASN.

"ASN jangan ikut berpolitik, kalau bisa netral aja. ASN itu netral. Kalau pun mau mendukung seseorang, jangan terang terangan," ucapnya.