Sutarmidji Nonaktifkan M Zeet sebagai Sekda Kalbar
M Zeet Hamdy Assovie pernah menyatakan jika Sutarmidji-Ria Norsan menang, maka dia tidak bersedia menjadi Sekda.
lihat foto
"Itu disampaikan di Kantor KPK. Silakan mem-Plt-kan Sekda, bahkan lima tahun pun boleh. Saya akan open bidding (lelang jabatan). Paling tidak setahun selesailah," tukasnya.
Siap Bertugas
Kepala Dinas Pendidikan Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Provinsi Kalimantan Barat Suprianus Herman memastikan dirinya siap ditempatkan dimanapun.
Ia berkomitmen akan melaksanakan semua arahan Gubernur Kalbar Sutarmidji.
"Dimanapun ditempatkan, saya akan bekerja semaksimal mungkin sesuai amanah yang diberikan. Saya siap mengabdi untuk bangsa dan negara sesuai arahan dan aturan," ungkapnya kepada Tribun, Selasa siang.
Suprianus menimpali, kebijakan perombakan kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) merupakan kewenangan gubernur. Pada prinsipnya, kata Suprianus, kebijakan gubernur harus dipatuhi dan dijalankan sebaik-baiknya sesuai ketentuan berlaku.
"Intinya saya siap bekerja dimanapun sesuai arahan Gubernur sebagai abdi negara dan pelayan masyarakat," terangnya.
Disdikbud Kalbar, kata dia, akan melaksanakan program-program yang dibuat oleh Gubernur Kalbar seoptimal mungkin.
"Saran beliau (Gubernur-RED) bekerja optimal sesuai aturan berlaku. Kerja yang baik-baik. Itu arahan beliau yang wajib kami pegang dan jalankan. Arahan Pak Gubernur Kalbar juga selalu saya teruskan kepada bawahan agar bekerja seoptimal mungkin. Kerja sesuai koridor," jelasnya.
Ia menambahkan ada beberapa inovasi yang tengah disusun oleh pihaknya dalam rangka meningkatkan segala pelayanan di bidang pendidikan.
"Inovasi sedang disusun. Nanti kami akan ceritakan atas seizin Pak Gubernur. Itu dalam rangka memberikan informasi seluas-luasnya kepada publik untuk mengetahuinya," tukasnya.
Kesiapan juga disampaikan Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Provinsi Kalimantan Barat Manto berkomitmen untuk menaati segala kebijakan yang akan dilakukan gubernur dan wakil gubernur, termasuk rencana perombakan pejabat OPD.
"Pada prinsipnya, saya siap jika sewaktu-waktu ada kebijakan perombakan SKPD. Itu kewenangan kepala daerah yang harus kita hormati," ujar Manto kepada Tribun.
Manto yang dilantik Penjabat (Pj) Gubernur Kalbar Dodi Riyadmadji pada Jumat (27/7) lalu mengakui bahwa belum mengetahui persis informasi terkait rencana perombakan OPD.
Namun, menurut dia itu hal yang wajar.
