Pilgub Kalbar

Bawaslu Kalbar Temukan 32 Ribu Form C6 Tak Terdistribusi

Koodinator Divisi Pencegahan dan Hubungan Antar lembaga Faisal rizal menyoroti soal distribusi form C6 yang perlu ditingkatkan

Bawaslu Kalbar Temukan 32 Ribu Form C6 Tak Terdistribusi
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID / HAMDAN DARSANI
Koordinator Divisi Pencegahan dan Hubungan Antar Lembaga Faisal Riza 

Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Hamdan

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - KPU Provinsi Kalbar secara resmi telah menggelar rapat pleno rekapitulasi hasil pemilihan gubernur dan wakil gubernur 2018. Ketua KPU Kalbar Ramdan sekira pukul 19.30 menutup secara resmi rapat pleno.

Bawaslu Kalbar juga telah menyampaikan hasil pengawasan didalam forum pleno yang digelar di Qubu Resort pada Minggu (8/7/2018)

Baca: Wakapolda Kalbar Tinjau langsung Pelaksanaan Rapat Pleno

Baca: Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pilgub Kalbar, Berikut Rincian Total Suara Tiap Paslon!

Baca: ‎Tiga Paslon Tak Hadiri Rapat Pleno KPU Provinsi Kalbar

Koodinator Divisi Pencegahan dan Hubungan Antar lembaga Faisal rizal menyoroti soal distribusi form C6 yang perlu ditingkatkan, sehingga memastikan hak pilih seluruh warga terjamin. Hal itu menjadi catatan untuk ditingkatkan pada momen pemilu pada 2019 mendatang.

“Berdasarkan hasil pengawasan yang kita lakukan di 14 kabupaten/kota terdapat sekitar 32ribuan form C6 tidak terdistribusi,” ujarnya

Pemilih yang tidak membawa e KTP ataupun suket pada saat pemungutan suara, boleh membawa form C6 dan terdaftar didalam DPT boleh memberikan hak suara. Hasil pengawasan yang dilakukan form C6 tidak dan DPT nya juga belum solid, sehingga hal tersebut akan berpeluang terhadap hilangnya hak pilih masyarakat.

Hal lainya, Faisal juga memaparkan persoalan adanya koreksi persoalan DPT di seluruh kabupaten/kota di kalbar. Hal tersebut memang telah diwanti-wanti oleh bawaslu kalbar kepada KPU untuk melakukan konsolidasi data lebih intensif dan massif.

“Kita melihat saat koreksi DPT dan berdasarkan asumsi yang kita dapati bahwa sistim input oleh KPU dengan penggunaan operator secara online. Sehingga PPK maupun KPPS tidak terintegriasi dalam system itu,” ujarnya

“Mungkin sudah diintruksi oleh KPU, akan tetapi ketika informasi itu turun kebawah dan melihat kapasitas dan profesionalisme yang terbatas sehingga tidak begitu maksimal. Kita berharap hal itu bisa diperbaiki kedepanya,” imbuhnya.

Hal selanjutnya, Bawaslu juga menyampaikan soal jumlah pemilih tambahan , dan pindah memilih cukup banyak terdata dalam hasil pleno yang dilakukan oleh KPU Kalbar. Itu menjadi indicator bahwa DPT yang ada masih perlu dilakukan konsolidasi.

“Saya kira kedepan nanti perlu data pemilih tambahan bisa menjadi DPS pada pemilu 2019,” ujarnya. 

Penulis: Hamdan Darsani
Editor: Dhita Mutiasari
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved