Nilai Isu Intimidasi Bisa Memperkeruh Situasi Politik, Pengamat Untan Sarankan Hal Ini

Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Ridho Panji Pradana
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Pengamat Politik Untan, Yulius Yohanes menuturkan terkait dengan adanya isu intimidasi, kini masyarakat sudah lebih cerdas menanggapinya terlebih media massa telah lebih mudah untuk diakses.

"Saya pikir untuk dilapangan masyarakat sudah mulai cerdas, artinya dengan informasi media massa yang lebih mudah diakses masyarakat maka masyarakat sudah sadar bahwa Pilkada serentak menjadi sebuah kewajiban warga negara untuk bisa memilih, memberikan suara, dan menentukan pilihannya sehingga untuk intimidasi tidak begitu mengakar pada masyarakat," ungkapnya, Minggu (03/05/2018) saat dihubungi Tribunpontianak.co.id.

Baca: Tanggapi Isu Pilot Mogok, Garuda Pastikan Operasional Jelang Lebaran Normal

Hal tersebut karena, kata dia, dengan kepercayaan untuk memilih salah seorang paslon, maka harapan masyarakat tersebut adalah bagaimana dengan orang yang dipilih akan memberikan perhatian.

"Intimidasi sebenarnya tidak baik dalam proses demokratisasi, bagaimana membangun demokrasi yang baik dan objektif untuk kemajuan masyarakat kedepan, termasuk bangsa dan negara," katanya.

Walaupun begitu, kata dia, dalam sebuah kontestasi pilkada seperti Pilgub adanya isu intimidasi merupakan hal yang biasa.

Artinya biasa terjadi, namun tentu diera sekarang tidak akan berpengaruh pada masyarakat karena masyarakat sudah sadar terlebih kehadiran penegak hukum dalam penyelenggaraan pilkada.

"Sebenarnya dengan isu intimidasi ada upaya untuk memperkeruh situasi politik, artinya tentu harus disikapi bijak baik oleh paslon maupun masyarakat termasuk penyelenggara dan penegak hukum," bebernya.

Maka dari itu, untuk memberikan pendidikan politik, menurutnya para pasangan calon harusnya memberikan transparansi terkait dengan apa yang dilakukan dalam rangka menyelenggarakan pemerintahan kedepan.

"Artinya tentu mereka yang transparan dan mempunyai tanggung jawab untuk itu memerlukan konsistensi terkait dengan apa yang dilakukan," katanya.

Maka paslon yang mempunyai jangkauan yang luas dan pengalaman yang jauh kedepan terkait kepemimpinan dalam pemerintahan khususnya pusat dan daerah menjadi sesuatu yang sangat penting.

"Para paslon Cagub-Cawagub inikan wakil pemerintahan pusat didaerah, yang mana perwakilan ini dalam rangka mengkoordinasikan dan mengkomunikasikan apa yang dibutuhkan masyarakat, maka singkronisasi menjadi penting agar pemimpin dapat memahami apa yang seharus dilakukan dengan secara transparan dan merupakan bentuk tanggung jawab," pungkasnya.