Ini Kata Pengamat Pendidikan Terkait Pelaksanaan UNBK
Pengamat Pendidikan Untan, Dr Aswandi menilai kebijakan pemerintah dalam penerapan UNBK memang sudah seharusnya dilakukan.
Penulis: Ishak | Editor: Rizky Zulham
lihat foto
Ujian bisa dilaksanakan secara lebih objektif. Akuntabel dan sebagainya, sehingga berbagai potensi kecurangan dapat terhindarkan.
Pelaksanaan ujian nasional juga bisa dilaksanakan dengan lebih efektif dan efesien. Sehingga seharusnya lebih murah dan lebih mudah.
Sekali lagi, kita tidak memungkiri ketimpangan yang ada antara fasilitas di daerah dan di kota. Karenanya, semua pihak harus berikan perhatian lebih kepada pendidikan.
Pemerintah daerah harus benar-benar perhatikan hal ini. Demikian juga para orangtua, dan stakeholder lainnya.
Bahkan termasuk juga para alumni, yang bisa ambil peran dalam memajukan pendidikan ini. Seperti di beberapa sekolah yang ada di Pontianak, yang para alumninya urunan membantu penyediaan sarana dan prasarana di sekolah.
Peralihan dan pembagian kewenangan pengelolaan tiap-tiap jenjang pendidikan di masing-masing tingkatan pemerintahan memang juga jadi kendala lain. Khususnya soal pendanaan.
Soal kewenangan ini, membuat masalahnya bukan pada ketersediaan dana. Tapi pada rasa takut untuk menggunakan dana yang ada bukan menjadi kewenangannya sehingga berbagai permasalahan terkait seakan dibiarkan begitu saja.
Soal aturan ini, sebenarnya kita tidak boleh tidak berubah hanya karena kendala aturan. Jika aturan menjadi kendala, maka aturannya yang harus dirubah.
Pemerintah jangan bertahan dengan aturan yang tidak mendukung perubahan, sebab memang seringkali beberapa peraturan membuat pendidikan di negeri kita lambat maju. Tinggal digerakkan secara baik semua aspek yang diperlukan agar proses perubahan ini bisa dilaksanakan sebaik mungkin.
Jika memungkinkan, seharusnya ada intervensi dari pemerintah pusat untuk mengatasi ini. Ini tidak bisa dibiarkan begitu saja, tapi harus duduk bersama mulai dari tingkat pusat sampai di daerah.
Terkait pelaksanaan UNBK kali ini, kalaupun ada catatan lain, pemerintah juga harus membuat alternatif untuk daerah-daerah tertentu seperti di daerah kategori 3 T alias Terdepan Terluar dan Tertinggal. Jangan sampai karena berbagai kendala dalam pelaksanaan ujian lantas merugikan peserta didik.
Yang jelas, UNBK harus kita dorong mengingat banyak potensi strategis di dalamnya. Tinggal selanjutnya pemerintah mengevaluasi pelaksanaannya kali ini, dan menyiapkan segala sesuatunya agar ke depannya bisa lebih baik dalam semua aspek.
