Ini Kata Pengamat Pendidikan Terkait Pelaksanaan UNBK

Laporan Wartawan Tribun Pontianak Ishak

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Pengamat Pendidikan Untan, Dr Aswandi menilai kebijakan pemerintah dalam penerapan UNBK memang sudah seharusnya dilakukan.

Berikut analisanya:

Barangkali pemerintah punya pertimbangan, bahwa ini mesti dilakukan. Karena berkaitan dengan IT ini, memamg sudah eranya, dan kita punya banyak persoalan termasuk ketertinggalan dalam penerapannya.

Jika kita hendak berubah, beberapa hal memang ada yang harus dipaksakan. Tentu dalam konteks UNBK ini, pemerintah sudah menghitung semua kemungkinan-kemungkinannya dengan persiapan yang matang.

Semestinya di daerah merespon ini dengan positif. Sebab, UNBK ini memang harus didorong, meskipun di dalam penerapannya saat ini mungkin masih banyak catatan dan kekurangannya.

Baca: 771 SMA/SMK Sederajat di Kalbar Laksanakan UNBK

Terkait dengan permasalahan yang dihadapi sekolah-sekolah di daerah dalam penerapan UNBK ini, saya fikir itu hal yang wajar. Memang kita tidak bisa memungkiri adanya disparitas sarana dan infrastruktur antara sekolah di perkotaan dan di daerah.

Tentu saja pelaksanaan UNBK ini akan sangat baik dan ideal jika bisa dilakukan di sekolah masing-masing, termasuk di daerah. Tapi memang ada banyak kendala, seperti ketersediaan sarana komputer, jaringan dan sebagainya yang masih sangat terbatas

Namun kita tidak bisa hanya beralasan, karena keterbatasan-keterbatasan tersebut lantas UNBK tidak dilakukan. Karena apa, kita sudah sangat tertinggal sementara dunia pendidikan sekarang sudah sangat maju.

Jadi, tinggal nantinya bagaimana memperbaiki segala sesuatu kekurangan yang ada pada pelaksanaan UNBK hari ini. Sehingga ke depannya, semua kendala bisa terselesaikan dengan lebih baik.

Untuk penerapan UNBK kali ini sendiri, menurut saya pemerintah sudah cukup baik mempersiapkan segala kemungkinan-kemungkinannya di lapangan. Termasuk seperti permasalahan suplai daya listrik dan sebagainya.

Jika lampu mati misalnya, tidak perlu khawatir karena sudah diantisipasi. Soal yang disediakan beribu-ribu macam.

Sehingga jangankan mati lampu satu jam, mati satu menit saja soal sudah berubah. Master soal yang sama, dibuat beberapa variasi sehingga tidak mengurangi esensi dari soal tersebut.

Banyak sekali aspek positif yang bisa diambil dari UNBK ini. Prinsip-prinsip dasar dari sebuah ujian benar-benar terpenuhi.

Ujian bisa dilaksanakan secara lebih objektif. Akuntabel dan sebagainya, sehingga berbagai potensi kecurangan dapat terhindarkan.

Pelaksanaan ujian nasional juga bisa dilaksanakan dengan lebih efektif dan efesien. Sehingga seharusnya lebih murah dan lebih mudah.

Sekali lagi, kita tidak memungkiri ketimpangan yang ada antara fasilitas di daerah dan di kota. Karenanya, semua pihak harus berikan perhatian lebih kepada pendidikan.

Pemerintah daerah harus benar-benar perhatikan hal ini. Demikian juga para orangtua, dan stakeholder lainnya.

Bahkan termasuk juga para alumni, yang bisa ambil peran dalam memajukan pendidikan ini. Seperti di beberapa sekolah yang ada di Pontianak, yang para alumninya urunan membantu penyediaan sarana dan prasarana di sekolah.

Peralihan dan pembagian kewenangan pengelolaan tiap-tiap jenjang pendidikan di masing-masing tingkatan pemerintahan memang juga jadi kendala lain. Khususnya soal pendanaan.

Soal kewenangan ini, membuat masalahnya bukan pada ketersediaan dana. Tapi pada rasa takut untuk menggunakan dana yang ada bukan menjadi kewenangannya sehingga berbagai permasalahan terkait seakan dibiarkan begitu saja.

Soal aturan ini, sebenarnya kita tidak boleh tidak berubah hanya karena kendala aturan. Jika aturan menjadi kendala, maka aturannya yang harus dirubah.

Pemerintah jangan bertahan dengan aturan yang tidak mendukung perubahan, sebab memang seringkali beberapa peraturan membuat pendidikan di negeri kita lambat maju. Tinggal digerakkan secara baik semua aspek yang diperlukan agar proses perubahan ini bisa dilaksanakan sebaik mungkin.

Jika memungkinkan, seharusnya ada intervensi dari pemerintah pusat untuk mengatasi ini. Ini tidak bisa dibiarkan begitu saja, tapi harus duduk bersama mulai dari tingkat pusat sampai di daerah.

Terkait pelaksanaan UNBK kali ini, kalaupun ada catatan lain, pemerintah juga harus membuat alternatif untuk daerah-daerah tertentu seperti di daerah kategori 3 T alias Terdepan Terluar dan Tertinggal. Jangan sampai karena berbagai kendala dalam pelaksanaan ujian lantas merugikan peserta didik.

Yang jelas, UNBK harus kita dorong mengingat banyak potensi strategis di dalamnya. Tinggal selanjutnya pemerintah mengevaluasi pelaksanaannya kali ini, dan menyiapkan segala sesuatunya agar ke depannya bisa lebih baik dalam semua aspek.