TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Komisi Pemilihan Umum kini tengah tengah membahas Peraturan KPU (PKPU) terkait larangan mantan narapidana kasus korupsi maju menjadi calon anggota legislatif (caleg) pada Pemilu 2019.

Usulan itu muncul menjawab fenomena banyaknya calon peserta pilkada yang berstatus tersangka.

Terbaru, KPK menetapkan 38 anggota DPRD Sumatera Utara periode 2009-2014 dan 2014-2019 menjadi tersangka korupsi pembahasan APBD. 

Baca: Ketentuan Prona di Pemerintah Desa, Tak Boleh Tarik Biaya Lebih Dari Rp 250 Ribu

Guna menciptakan iklim politik yang makin bersih dari korupsi, usulan tersebut layak didukung.

Apalagi berdasarkan survei Kompas pada 2017, menurut 42,8 persen responden masalah terbesar bangsa Indonesia ialah korupsi, 17,7% responden penegakan hukum, 12,9 persen responden kemiskinan, dan 10 responden masalah SARA.

Survei lain oleh Kompas mengungkap perilaku bohong seperti plagiat, korupsi, suap dalam masyarakat dianggap sangat parah oleh 50,7% responden, dan dianggap parah oleh 43,1 persen.

Baca: 3 Pemain Mandau Putri Ketapang Bertahan di Seleksi Timnas Putri

Dari hasil survei tersebut menunjukkan betapa pentingnya kita bisa memutus mata rantai kejahatan korupsi di Indonesia dengan mengakhiri karier politik politisi yang terbukti korupsi untuk memberikan penggentaran sekaligus menunjukkan komitmennya kepada publik.

Partai harus menjadi jujur serta menolak korupsi. Ini berarti anggota partai yang terlibat korupsi harus diakhiri karier politiknya.