Soal Pemekaran Kapuas Raya, Ini Tanggapan Suriansyah, Cornelis hingga Prabasa

Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Ridho Panji Pradana

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK -Pemekaran daerah otonomi baru, terutama Provinsi Kapuas Raya (PKR) menjadi isu kampanye ketiga Pasangan Calon (Paslon) Gubernur dan Wakil Gubernur Kalbar, dalam Pilkada serentak. Melalui Tim Kampanye, ketiga Paslon kembali menegaskan dukungan pemekaran tersebut.

Tim Kampanye Paslon Nomor Urut 1 Milton-Boyman, Suriansyah mengaku pemekaran PKR bisa saja dilakukan meskipun tengah masa moratorium. Ia mencontohkan, Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara), kemudian ada satu di antara daerah di Sulawesi yang dimekarkan.

"Bagi kami, yang terpenting adalah ada amanat Presidennya, dan ada kesiapan Pemprov untuk membiayai calon daerah otonomi baru tersebut," katanya, pada Selasa (3/4).

Baca: Pengamat Untan Nilai Pemekaran Jadi Daya Tarik Paling Seksi di Pilgub Kalbar

Wakil Ketua DPRD Kalbar ini mengatakan, setahunya bahwa amanat Presiden sudah ada untuk PKR. Namun, dikatakan, terganjalnya pemekaran PKR karena kesiapan Pemerintah Provinsi (Pemprov). "Yang kurang adalah kesiapan Pemprov untuk membiayai dari APBD, dua tahun berturut-turut sebelum benar-benar bisa terlaksana," ungkapnya.

Ia mengatakan, seharusnya Pemprov menandatangi kewajiban untuk pembiayaan daerah otonomi baru tersebut. Karena, persoalan itu dikatakan, sehingga PKR belum bisa diwujudkan. "Karena hal itu belum bisa terlaksana, dan adanya moratorium akan lebih sulit lagi," tegas Ketua DPD Partai Gerindra Kalbar ini.

Suriansyah juga menerangkan, bisa saja ada Paslon lain yang ingin melanjutkan pembentukan daerah otonomi baru. Namun, ia menilai bahwa Paslon itu belum ikut serta sama sekali sehingga dianggap belum taju.

"Mungkin keinginannya sama untuk melanjutkan pembentukan daerah otonomi baru, tapi beliau belum sama sekali terlibat dalam proses itu. Jadi, saya rasa belum begitu memahami proses administrasi itu," tukasnya.

Ketua Tim Pemenangan Paslon Nomor Urut 2, Karolin-Gidot, Cornelis mengaku, saat menjadi gubernur, dirinya selalu siap mendukung penuh proses pemekaran PKR. "Sayangnya, selama ini PKR sering dipelesetkan oleh elit-elit politik tertentu yang sebenarnya sudah mengetahui duduk persoalan sebenarnya," kata Cornelis, di Melawi, dalam rilis yang diterima, Rabu (4/4).

Dikatakan Ketua Umum DPD PDI Perjuangan Kalbar ini bahwa proses pemekaran PKR saat itu tinggal menunggu keputusan pemerintah pusat. Sehingga, ditegaskan, tidak perlu dipertentangkan.

"Dan sampai hari ini, belum ada satu pun daerah otonom yang dimekarkan setelah penetapan moratorium pemekaran wilayah itu. Ini fakta, bukan mau-maunya Cornelis," tegasnya.

Baca: Enam DOB Pemekaran Kalbar Masih Tunggu Mendagri, Ini Penjelasannya

Penegasan Cornelis juga disampaikan saat kampanye di Sintang. Ia meminta agar tidak ada anggapan bahwa selaku gubernur saat itu menghambat pemekaran PKR.

"Jadi, kalau ada calon yang mengangkat isu pemekaran dan menyatakan dirinya bisa memekarkan Kalbar dengan pembentukan PKR, dia pasti bohong," tegasnya.