Dorong Pembangunan Pelabuhan Internasional Kijing, DPR RI Minta Kementerian PUPR Peka
Secara hubungan kerja, Bambang menjelaskan jika komisi VI satu diantara mitra kerjanya adalah Kementerian BUMN dan seluruh BUMN.
Penulis: Syahroni | Editor: Dhita Mutiasari
lihat foto
Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Syahroni
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Anggota Komisi VI DPR RI, Bambang Haryo Soekartono melaksanakan kunjungan kerja di Kalbar dengan meninjau aktivitas bongkar muat di pelabuhan milik PT Pelindo II cabang Pontianak.
Secara hubungan kerja, Bambang menjelaskan jika komisi VI satu diantara mitra kerjanya adalah Kementerian BUMN dan seluruh BUMN.
Baca: Dwelling Time Pelabuhan Pontianak Terbaik Di Indonesia, Ini Komentar DPR RI Saat Berkunjung
Baca: Tiga Paslon Bupati dan Wakil Bupati Mempawah Sampaikan Jadwal Rapat Umum ke KPU
Pelabuhan di Kalbar merupakan sebuah lokasi yang sangat strategis dalam jalur pelayaran internasional.
Karena 90 persen aktivitas pelayaran kapal dunia melintasi kawasan Kalbar.
Ia mendorong agar pembangunan pelabuhan internasional dapat segera direalisasikan, ada potensi besar yang dapat ditangkap dengan kondisi geografis tersebut.
Baca: Komisi VI DPR RI Tinjau Aktivitas Pelabuhan Pelindo II Pontianak
Baca: Dikunjungi Staf Kemenko Polhukam, Ini Penjelasan Atbah
Selama ini ia sebut peluang itu diambil oleh Malaysia dan Singapura sehingga dengan terlaksana pelabuhan internasional dapat menarik peluang tersebut.
"Perlu diperhatikan juga pembangunan pelabuhan juga harus memperhatikan dan mengantisipasi bagaimana pemerintah membuat kawasan ekonomi khusus dan kawasan industri terpadunya," ucap Bambang Haryo Soekartono di PT Pelindo II Pontianak, Rabu (28/2/2018).
Hasil koordinasi dengan pihak terkait, memang diakuinya jika Pelabuhan International Kijing direncanakan akan selesai dalam dua sampai dua setengah tahun mendatang.
Pelabuhan International Kijing, memiliki kapasitas daya tampung terhadap kontainer diatas dua juta peti kemas.
Jumlah ini bisa mengantisipasi sampai tiga puluh tahun perkembangan peti kemas dan antisipasi kawasan ekonomi khusus yang akan dibangun pemerintah.
Oleh karena itulah, sebelum pelabuhan tersebut dioperasikan, Bambang meminta pada kementerian PUPR untuk memperhatikan akses jalannya terutama menuju Pontianak.
Saat ini akses yang ada masih dianggap tak memadai sebagai penyokong operasional pelabuhan.
"Kementerian PU harus peka, nanti juga akan kami sampaikan. Sebelum pelabuhan jadi, infrastruktur harus jadi," tegasnya.
Selain ia menyoroti masalah listrik karena kawasan industri akan membutuhkannya. PLN dimintanya harus cepat mengantisipasi.
Selain itu gas juga harus segera masuk sehingga pipanisasi gas yang menuju ke wilayah industri atau pemukiman di sekitar pelabuhan sudah terkoneksi.
Tak hanya menyoroti permasalahan pembangunan pelabuhan internasional, Bambang juga melihat permasalahan pada alur Sungai Kapuas sebagai akses satu-satunya pelabuhan Dwikora yang semakin dangkal.
Akibat hal tersebut seringkali kapal kandas terutama di muara Sungai Kapuas bahkan kedalaman tinggal empat meter akhirnya kapal yang masuk sangat riskan terhadap keselamatan.
Pelindo yang telah diperintahkan Kementerian Perhubungan agar segera melakukan pengerukan, supaya jalan kapal-kapal lancar dan tak ada kendala.
Ia juga melihat langsung aktivitas bongkar muat di Pelabuhan Pelindo II Pontianak dan sempat berbincang-bincang dengan awak kapal mengenai kesulitan selama ini, kemudian terkait proses administrasi apakah dipersulit atau sebagai.
Yuk! Follow Akun Instagram @tribunpontianak Berikut Ini:
