Sikapi Peralihan Kewenangan SMA Sederajat ke Provinsi, Ini Penjelasan Aswandi
Jadi, pelajar dari kalangan masyarakat kurang mampu tetap seharusnya diutamakan agar tetap bisa menjangkau pendidikan yang sama.
"Ini hanya masalah kebiasaan saja. Masyarakat sudah diedukasi oleh kebijakan pemerintah yang mencitrakan kebijakan dengan pendidikan gratis dan gratis,"papar Aswandi.
Memang tantangannya adalah bagaimana memberikan pengertian kepada semua pihak, khususnya masyarakat. Juga langkah pemerintah untuk bisa segera membuat payung hukum agar masalah ini bisa segera dicarikan jalan keluarnya.
Apalagi, semangat dari diterapkannya keputusan peralihan kewenangan ini sangatlah baik. Utamanya tentang pelibatan lebih peran pemerintah daerah tingkat provinsi dalam sektor pendidikan.
Selama ini, beban pemerintah daerah di tingkat kota dan kabupaten sudah terlalu besar. Dengan menangani semua jenjang pendidikan dari dasar hingga menengah.
"Masa transisi seperti ini memang umumnya selalu begitu, penuh dengan hambatan-hambatan. Terus saja, laksanakan saja sebab semangatnya sangatlah baik," jelasnya lagi.
Terkait kekhwatiran jika kebijakan ini akan berpengaruh terhadap kelangsungan pendidikan masyarakat kurang mampu, saya pikir bisa saja dicarikan solusinya. Pertama, harus difahami bahwa penyelenggaraan pendidikan juga adalah bagian dari tanggungjawab masyarakat.
Jadi bukan hanya pemerintah. Tapi juga para orangtua dan masyarakat, sebagaimana yang diutarakan dalam undang-undang bahwa pendidikan adalah tanggungjawab bersama.
Selain itu, prinsip pendidikan itu juga adalah berkeadilan. Jadi, pelajar dari kalangan masyarakat kurang mampu tetap seharusnya diutamakan agar tetap bisa menjangkau pendidikan yang sama.
Satu yang bisa diupayakan adalah dengan subsidi silang. Jika memang tidak mampu, ya tidak perlu bayar, sedangkan yang mampu harus rela membayar lebih banyak.
Sebab selama ini yang terjadi kebijakan justru berpihak kepada orang yang mampu. Mereka menikmati biaya yang sama dengan kalangan kurang mampu.
"Jika ini disepakati, bisa saja pola subsidi silang ini diterapkan sebagai solusi. Sebagai sebuah konsensus yang disepakati antara Komite Sekolah, para orangtua siswa dan masyarakat," tutupnya.