Kerjasama Dengan 3 BPD, PT SMF Kucurkan Pembiayaan Sektor Perumahan Rp 338 Miliar
Rinciannya, Bank Sumut mendapat kucuran Rp 156 miliar, BPD Bali Rp 32 miliar dan Bank Sumsel Babel Rp 150 miliar.
Penulis: Jimmi Abraham | Editor: Jamadin
lihat foto
“Melalui Program Pembiayaan SMF, kami berharap dapat meningkatkan volume penerbitan KPR, terutama untuk MBR,” timpalnya.
Melalui kegiatan sekuritisasi dan pembiayaan, sejak awal berdiri sampai 31 Oktober 2017, SMF telah mengalirkan dana dari pasar modal ke penyalur KPR secara kumulatif mencapai Rp 32,67 triliun.
“Rp 32,67 triliun terdiri dari sekuritisasi sebesar Rp 8,15 triliun dan penyaluran pinjaman sebesar Rp24,51 triliun. SMF telah melaksanakan 11 kali sekuritisasi dengan nilai Rp 8,15 triliun dan penerbitan surat utang sebanyak 29 kali dengan total Rp 19,22 triliun,” pungkasnya.
Ekonom, Winang Budoyo mengatakan sektor perumahan di Indonesia memiliki peluang besar untuk dikembangkan. Hal ini dicapai dengan perhatian dan dukungan pemerintah Indonesia yang tinggi, pembangunan infrastruktur masif di seluruh Indonesia, serta bonus demografi yang mendorong pertumbuhan nasabah kelas menengah dan affluent.
Winang menambahkan backlog perumahan di Indonesia mencapai 11,38 juta unit. Dari backlog kepemilikan atau kelompok backlog keterhunian plus KK yang tinggal mengontrak atau menyewa itu, 6,09 juta unit merupakan backlog keterhunian.
Backlog keterhunian merupakan jumlah Kepala Keluarga (KK) yang tinggal menumpang dengan orang tua, kerabat dan lain-lain. Sementara itu, jumlah pengembang di Indonesia masih berkisar 4.700.
Otomatis antara permintaan dan penawaran tidak sebanding sehingga masih diperlukan entrepreneur baru untuk menggarap sektor perumahan.
(Baca: Bangga Meriahkan Property Icon 2017, Ini Perumahan Yang Ditawarkan Gapura Deli Property )
“Pengembangan sektor properti akan mendorong perekonomian nasional. Saat ini kontibusi sektor properti terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia baru sekitar 2,8 persen. Ke depan, PDB berpotensi meningkat dengan adanya bonus demografi,” paparnya.
Saat ini, bank masih jadi sumber pembiayaan perumahan bagi perusahaan pengembang (developer) dan masyarakat konsumen. Dalam lima tahun terakhir, tingkat pertumbuhan majemuk (CAGR) KPR mencapai 10,08 persen dengan posisi kredit per Triwulan III-2016 sebesar Rp 342 triliun.
Berdasarkan Desil Kelompok penghasilan, jumlah KK yang belum memiliki rumah (backlog keterhunian) dibedakan dalam segmen bank MBR informal (Desil 1,2,3,4), MBR formal (Desil 5,6,7,8) dan komersial (Desil 9,10).
(Baca: Polisi Amankan Tersangka Penjual Alat Bantu Seks, Ini Orangnya )
“Jika diprosentasekan dari total backlog keterhunian 6,09 juta unit, MBR Informal berjumlah 3,66 juta KK atau 60 persen, MBR Formal berjumlah 2,01 juta KK atau 33 persen dan Komersial berjumlah 0,43 juta KK atau 7 persen,” jelasnya.
Winang mengakui ada beberapa faktor baik dari supply (pasokan) maupun permintaan (demand) menghambat pembangunan perumahan di Indonesia. Dari sisi pasokan beberapa hambatan seperti ketersediaan lahan dengan lokasi baik dan harga masuk plafon minim, ketersediaan infrastruktur minim dan tidak merata, belum ada landbank, bahan material bangunan alternatif yang terjangkau dan berkualitas sulit tersedia, bahan bangunan dijual pada harga komersial dan bervariasi di tiap daerah serta belum mampu memanfaatkanvolume discount.
Lalu bagi proyek perumahan, adanya gap antara kebutuhan rumah baru sekitar 800 ribu unit/tahun dengan kapasitas bagun 250 ribu-400 ribu unit/tahun, margin pengembang terbatas, biaya perizinan mahal dan birokrasi panjang, serta Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) membebani margin perumahan MBR yang tipis.
