Kades se-Kabupaten Sambas Hadiri Rapat Kerja Bersama Bupati dan DPMD Kalbar, Ini Yang Dibahas

Dalam pertemuan tersebut, DPMD Kalbar mengingatkan aparat desa, agar tidak sampai berbuat hal-hal yang bersifat melanggar hukum.

Penulis: Tito Ramadhani | Editor: Dhita Mutiasari
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/TITO RAMADHANI
Suasana rapat kerja Gubernur Kalbar bersama Bupati, Camat dan Kepala Desa se-Kabupaten Sambas di aula Kantor Bupati Sambas, Jumat (27/10/2017) 

Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Tito Ramadhani

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, SAMBAS - Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kalbar, Y Alexander mengungkapkan, dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa, aparat desa harus menghindari hal-hal yang menyangkut korupsi, serta dalam pengambilan keputusan juga harus di musyawarahkan bersama, agar benar-benar mengakomodir kepentingan masyarakat desa, bukan untuk kepentingan oknum-oknum tertentu.

"Kepada aparat desa, saya tekankan untuk menghindari perbuatan yang mengarah ke tindakan korupsi. Setiap keputusan, harus melalui musyawarah agar semua pembangunan dan pemberdayaan atas kepentingan masyarakat, bukan oknum tertentu saja," ungkapnya saat mewakili Gubernur Kalbar, dalam Rapat Kerja Gubernur Kalbar bersama Bupati, Camat dan Kepala Desa se-Kabupaten Sambas di aula Kantor Bupati Sambas, Jumat (27/10/2017)

(Baca: Warga Pertanyakan Beli Gas 3 KG Harus Tunjukan KTP )

Menurut Alexander, melalui rapat kerja pembinaan penyelenggaraan Pemerintah Desa ini, diharapkan akan memperkuat kapasitas pengelolaan keuangan desa, guna mewujudkan desa yang maju, mandiri dan sejahtera.

"Kami selalu berupaya meningkatkan kapasitas Kepala Desa, bukan hanya sekedar tentang Dana Desa saja, tetapi bagaimana Pemerintah Desa itu dapat menggerakkan seluruh kegiatan, terutama dengan adanya Dana Desa ini," jelasnya.

(Baca: Antisipasi Terbakarnya Lahan, BPBD Siagakan Satu Unit Pemadam Api Portable )

Dalam pertemuan tersebut, DPMD Kalbar mengingatkan aparat desa, agar tidak sampai berbuat hal-hal yang bersifat melanggar hukum.

"Jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan, yang sering kita dengar dan kita baca baik di media cetak maupun televisi, mulai dari aparat desa sampai ke Bupati yang menjadi tersangka karena Dana Desa ini," ujarnya.

Melalui Kegiatan ini pula, Alexander mengharapkan akan diberikan peningkatan kapasitas bagi aparat desa.

"Semoga mereka dapat melaksanakan dengan sebaik-baiknya, untuk mewujudkan desa yang maju, mandiri dan sejahtera," terangnya.

Ketua Asosiasi Perangkat Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) Kabupaten Sambas, Yatimsyah menambahkan, pihaknya sangat mendukung rapat kerja tersebut.

"Dengan kegiatan ini, dapat memberikan gambaran pengelolaan keuangan Dana Desa, yang lebih efektif dan transparan," ujarnya.

Yatimsyah berharap, pengawasan tersebut bertujuan untuk mengawasi penggunaan Dana Desa, agar lebih efektif. Dan Kepala Desa tak keluar dari koridor.

"Kami tidak mau jika ada kepala desa tersangkut masalah yang menyangkut Dana Desa," ucapnya.

Ditambahkannya, Apdesi Kabupaten Sambas mengharapkan bimbingan serta dukungan, agar kepala desa-kepala desa di Kabupaten Sambas bisa melakukan pengelolaan Dana Desa dengan baik dan tepat sasaran.

"Untuk bimbingan, dari Dinsos PMD Kabupaten Sambas juga telah melakukan pelatihan dan penyuluhan, namun kami inginkan ada peningkatan bimbingan yang diberikan kepada pihak desa," sambungnya.

Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved