Menelisik Kaitan Bom Kampung Melayu dengan Kebijakan Presiden Duterte di Filipina

Selain juga warga negara Indonesia yang kembali ke Tanah Air.

"Pihak imigrasi harus meningkatkan pengawasan terhadap warga negara asing yang masuk Indonesia, dan WNI yang kembali ke Tanah Air," kata mantan Sekretaris Militer ini.

Selain itu, aparat intelijen harus aktif bekerjasama dengan pemerintah daerah untuk melakukan pengawasan wilayah.

Terutama kata dia, lokasi yang patut dicurigai sebagai tempat persembunyian dan latihan perang para combatan ISIS.

"Apabila ada indikasi-indikasi yang kuat, segera kordinasi dengan aparat keamanan untuk segera dilakukan tindakan," ucapnya.

Lebih lanjut aparat keamanan harus aktif melakukan razia bahan-bahan kimia yang berpotensi bisa dijadikan bom.

"Lakukan sweeping bahan-bahan kimia yang berpotensi bisa dijadikan peledak," katanya.

Selanjutnya, imbuh Hasanuddin, Presiden Joko Widodo (Jokowi) harus segera mengintruksikan semua unsur intelejen untuk melakukan operasi intelijen khusus untuk mengejar dan menangkap aktor-aktornya.

"Presiden harus memberikan intruksi untuk melakukan operasi intelijen khusus," ujarnya.

Diketahui, Presiden Duterte memberlakukan darurat militer di Pulau Mindanao, Filipina selatan, menyusul pertempuran antara pasukan militer dan kelompok ISIS di Kota Marawi, Lanao del Sur, Filipina, Selasa (23/5/2017).

Dalam pertempuran itu, Pemimpin Abu Sayyaf, Isnilon Hapilon, tampak diantara 15 milisi pendukung ISIS saat baku tembak terjadi dengan pasukan militer Filipina.

Dalam bentrokan bersenjata sebelumnya, tepatnya April 2017 silam, militer Filipina berhasil menewaskan puluhan simpatisan kelompok teroris Negara Islam di Irak dan Suriah (ISIS).

Diantara para korban, terdapat tiga warga Negara Indonesia dan seorang warga Malaysia.

"Kami menewaskan 37 militan, 14 orang telah diidentifikasi dan 23 masih belum diketahui. Ada tiga warga Indonesia dan satu warga Malaysia," kata Kepala Militer Nasional Jenderal Eduardo Ano di Manila, Selasa (25/4/2017).