Demo Tuntut Fasilitas Listrik
BREAKING NEWS: Listrik Kepentingan Vital Masyarakat
Karena listrik ini memang kebutuhan vital dalam berumah tangga dan di semua kehidupan sekarang tak terlepas dari listrik
lihat foto
Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Madrosid
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, KUBU RAYA - Ketua Lembaga Pemantau Pembangunan Daerah (LP2D) Kubu Raya, Dede Junaidi mengatakan listrik merupakan kebutuhan vital masyarakat yang tidak bisa ditunda kebutuhannya.
“Menurut saya wajar saja kalau masyarakat akan protes atau macam. Karena listrik ini memang kebutuhan vital dalam berumah tangga dan di semua kehidupan sekarang tak terlepas dari listrik,” ujar Junaidi.
Kasus yang dialami oleh warga pemilik rumah hunian (Perumahan) Istana Griya 1 Desa Kuala Dua merupakan dampak dari kekecewaan. Lantaran mereka sebagai konsumen perumahan tak mendapatkan hak mereka.
“Ini tentunya menjadi tanggung jawab dari pihak perusahaan sebagai pengembang. Meskipun memang ada prosedur dalam hal ini PLN. Sementara warga sendiri tak salah karena mereka menuntut hak mereka,” kata Dede.
Dede menegaskan kalau pihak pengembang dengan PLN semestinya bisa melakukan kerjasama. Jika memang, sudah terlalu lama daftar tunggu pemasangan KWH ini, perusahaan harus bisa mengkonfirmasinya. Apa yang menjadi kekuarangan agar tak membuat permasalahan muncul ke permukaan.
Baca: Duh El Rumi Ketahuan Ngecrop Foto Mulan Jameela di Foto Ini, Netizen Langsung Bereaksi
“Permasalahan warga ini kan memang sudah lama. Sampai satu tahun, tentunya perusahaan juga tahu, semestinya bisa dikonfirmasi ke pihak pln. Jika memang ada permasalahan dan harus ada keterlambatan sampaikan. Saya pikir masyarakat pasti akan mengerti,” ungkapnya.
Sementara yang terjadi sekarang ini, sebagaimana yang dialami warga di Istana Griya 1. Mereka sudah coba menanyakan hal ini ke perusahaan namun tak mendapatkan jawaba memuaskan. Malah mereka hanya digantung tanpa ada kejelasan.
“Mereka kan butuh listrik, jadi wajar kalau mereka kecewa dan melakukan aksi. Syukur-syukur ini tak ada masalah, warga masih bisa dikompromi. Semestinya memang perusahaan harus jadi paling depan untuk menanyakannya ke PLN. Jika perlu bersama-sama, dan informasi warga akan datang difasilitasi perusahaan. Itu tepas sekali, supaya masyarakat tahu bahwa bukan semata-mata kesalahan perusahaan,” pungkasnya.
