Ribka: Kesehatan Butuh Langkah Konkret, Bukan Diskusi

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Anggota Komisi XI DPR RI melakukan kunjungan kerja ke sejumlah mitra kerja mereka di Kalbar, Selasa (22/3/2016). Di antaranya RSUD Sultan Syarif Mohamad Alkadrie (SSMA), BBPOM, dan BPJS Kesehatan.

Anggota Komisi IX Dapil Jabar 4, Ribka Tjiptaning Proletariyati menuturkan, kalau masalah kesehatan bukan sudah saatnya berbicara aksi bukan diskusi.

"Karena ini bukan tentang hukum, ekonomi dan lainnya yang bisa didiskusi, jadi harus eksekusi karena berhubungan dengan nyawa manusia. Artinya perlu langkah konkret," katanya saat mengunjungi RSUD SSMA.

Ketika bertemu satu pasien yang mempunyai masalah kepesertaan, kata Ribka harus segera diberikan solusi.

"Seperti tadi saya tanya kenapa belum terdaftar di BPJS, terus ibu gak ikut BPJS mandiri. Dia menjawab kalau saya harus ikut ke BPJS keluarga. BPJS dengan enteng jawab belum terdata," jelasnya kepada wartawan.

Menurut Ribka, hal itu artinya masyarakat sudah mengerti soal kepesertaan BPJS. "Sebenarnya ibu itu sudah mau bergotong-royong. Apa harus kita komisi IX yang bayarin. Saya sudah SMS Karol, di RSUD Kota ada kasus begini," tuturnya.

Sementara itu, lanjutnya, sesuai aturan yang tertuang di dalam UUD 1945 setiap warga negara punya hak yang sama. "Saya beserta anggota komisi IX lainnya menolak kenaikan iuran BPJS, paling tidak ditunda," katanya.

Wakil Ketua Komisi IX dari Partai Gerindra, Pius Lustrilanang menjelaskan tujuan kedatangan pihaknya dalam rangka fungsi pengawsan dan tugas rutin. "Melihat langsung kondisi mitra kerja kita BPJS, BBPOM dan pelayanan rumahsakit," katanya.

Menurut Pius, yang jelas jika berbicara pelayanan kesehatan banyak persoalan di dalamnya. Di antaranya obat, keterbatsan fasilitas kesehatan dan inasibijis.

"Ini merupakan masukan dan akan menjadi bahasan lebih lanjut dalam penyusunan PAN BPJS. Ini akan menjadi bahan rekomendasi dan DPR satu suara menolak kenaikan BPJS dan kita tunggu jawaban dari presiden," ungkapnya.