Ini Dampak Keterlambatan Penyampaian KUA PPAS Pemprov Kalbar Menurut Pengamat
Apalagi rencana pembangunan jangka menengahnya baru dibuat juga, sehingga menyesuaikan didalam KUA PPAS nya.
Ini Dampak Keterlambatan Penyampaian KUA PPAS Pemprov Kalbar Menurut Pengamat
PONTIANAK - "Saya kira memang seharusnya ebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) tidak terlambat, karena dari situlah akan mendesain anggaran daerah. Namun masih ada waktu hingga minggu kedua pada bulan Juli ini," terang Ali Nasrun, Pengamat Ekonomi Untan, Rabu (10/7/2019).
Kemudian bagi anggota DPRD sendiri, KUA PPAS memang merupakan dokumen yang haruss dibahas, karena berkaitan dengan program aspirasi masa-masa reses mereka.
Pembahasan ini memerlukan waktu yang cukup, mungkin di Kalbar karena ada peralihan kepemimpinan yaitu Gubernur, bisa saja menjadi hambatan dalam menyusun KUA PPAS nya.
"Apalagi rencana pembangunan jangka menengahnya baru dibuat juga, sehingga menyesuaikan didalam KUA PPAS nya," tambah Ali Nasrun.
Saya kira keterlambatan ditahun pertama masih bisa dipahami, karena masa peralihan baik pejabat maupun programnya. Walaupun pada dasarnya jangan sampai terlambat.
Tahun depan harus bisa dibuat lebih awal sesuai dengan scedule yang ada, karena KUA PPAS itu penting bagi DPRD dan masyarakat.
Baca: Mayat Bayi Yang Ditemukan Mengapung di Sungai Kapuas Dimakamkan Secara Islam
Baca: Dewan Singkawang Nilai Hubungan Polri dan Masyarakat Semakin Dekat
Seharusnya ada semacam uji publik, apakah itu benar-benar segi prioritas dalam plafon anggaran.
Terlebih Gubernur Kalbar ingin menyelenggarakan pemerintahan yang transparan. Hal-hal tersebut harus bisa dipahami masyarakat.
"Keterlambatan penyusunan dan penyampaian KUA PPAS ini tentu berpengaruh pada penundaan atau tidak tepat waktunya penetapan anggaran. Kemudian, pembahasan yang terburu-buru ini, berarti ada hal yang tidak sempat dikaji dan tidak maksimal," tukas Ali Nasrun..