Bupati Mempawah: Jika Menyulitkan Masyarakat Sistem Zonasi PPDB Bisa Direvisi
Banyaknya keluhan masyarakat terkait sistem zonasi pada PPDB Bupati Mempawah, Hj Erlina akan melihat dulu kedepan apakah sistem
Penulis: Muhammad Rokib | Editor: Madrosid
lihat foto
Bupati Mempawah: Jika Menyulitkan Masyarakat Sistem Zonasi PPDB Bisa Direvisi
MEMPAWAH - Banyaknya keluhan masyarakat terkait sistem zonasi pada PPDB Bupati Mempawah, Hj Erlina akan melihat dulu kedepan apakah sistem tersebut dinilai menyulitkan masyarakat atau tidak.
"Sistem zonasi inikan baru pertamakali, insyaallah kita akan lihat dulu bagaimana hasilnya kedepan," ujarnya, kepada awak media, Rabu (26/6/2019) pagi.
Erlina mengatakan, aturan tentang zonasi bisa saja direvisi atau dirubah jika menyulitkan masyarakat.
"Kalau memang itu menyulitkan masyarakat ada kemungkinan sistem zonasi akan berubah, karena program ini baru berjalan," ujarnya.
Baca: DPRD Minta Pemerintah Berikan Solusi Anak Yang Tak Tertampung Pada Sistem Zonasi
Baca: Sistem Zonasi Diprotes, Panitia PPDB SMAN 1 Mempawah Hilir Akui Pihaknya Tak Bisa Intervensi Aturan
Baca: Serikat Buruh Solidaritas Hadir Untuk Perjuangkan Hak Anggotanya
Menurut dia adalah suatu hal yang wajar bagi program yang baru berjalan menemui kendala, kekurangan dan harus di koreksi.
"Apapun bentuk programnya kalau dia masih baru pasti ada saja kendala, kekurangan yang perlu ditambah atau direvisi ulang, kita lihat nanti kedepannya," ujarnya.
Erlina menegaskan, sudah seharusnya masyarakat dari Kecamatan Mempawah Timur mendaftar sekolah di SMA yang ada di Mempawah Hilir karena di Mempawah Timur belum ada SMA Negeri.
"Saya rasa kalau Mempawah Timur tidak ada sekolah Negeri tingkat SMA memang harus larinya ke sekolah yang ada di Mempawah Hilir, itu seharusnya," ujarnya.
"Kalau sistem zonasi seperti saat ini tetap berjalan dan diterapkan secara permanen tanpa perbuahan, pemerintah harus mendirikan sekolah di setiap zona," tambahnya.
Sebagai Bupati, Erlina mengatakan dirinya tentu akan mendukung program-program pemerintah pusat, maupun Provinsi.
"Apapun bentuk kebijakan dari pemerintah pusat yang sudah ditentukan, kita di tingkat pemerintahan daerah harus mengikuti, apa yang di arahkan pusat, intinya kita siap mendukung," pungkasnya.
