Bupati Resmikan Rumah Betang Uma Ida'a Beraan di Kapuas Hulu

Bupati Resmikan Rumah Betang Uma Ida'a Beraan di Kapuas Hulu

KAPUAS HULU - Bupati Kabupaten Kapuas Hulu Abang Muhammad Nasir SH, meresmikan bangunan Betang Uma Ida'a Beraan, di Desa Tanjung Karang, Kecamatan Putussibau Utara, Senin (27/5/2019)

Tampak hadir Wakil Bupati Kabupaten Kapuas Hulu Antonius L Ain Pamero, perwakilan Kemendikbud, Dra. Kristiati Aryani, M.Hum berserta rombongan OPD dan Muspika Putussibau Utara.

"Masyarakat Dusun Ida'a Braan harus bersyukur, karena dapat bantuan dari Kemendikbud RI. Banyak daerah yang minta tapi disini yang dapat," ujarnya kepada wartawan.

Pemkab Kapuas Hulu sangat mengapresiasi bantuan Kemendikbud RI ini. Tugas masyarakat Ida'a Beraan selanujutnya adalah merawat bangunan yang ada.

"Mudah membangun tapi merawat itu susah, maka perlu ada pengelola di betang ini. Semoga setiap hari bisa dimanfaatkan masyarakat disini untuk pengembangan seni budaya serta menggali potensi budaya yang hampir punah," ucapnya.

Nasir menuturkan, masyarakat Ida'a Beraan bisa juga menjadikan betang tersebut, sebagai sumber pendapatan desa. Sebab bisa ditawarkan bagi wisatawan yang hendak menginap di daerah tersebut.

Baca: Tambah Atau Menumpang di Kartu Keluarga, Ini Prosedurnya

Baca: Head to Head Arema FC VS Persela Lamongan, Sama-sama Koleksi Dua Kemenangan Satu Seri

"Bangunan ini bisa jadi home-stay untuk turis. Ada bilik-bilik yang bisa mereka tinggali. Masyarakat bisa memanfaatkannya untuk pendapatan," ujarnya.

Bupati memparkan bahwa suku Dayak saat ini tengah mengadakan gawai. Kapuas Hulu saja ada 22 sub suku Dayak yang melakukannya.

"Ini kekayaan bagi Kapuas Hulu. Namun perlu jaga keamanan dan ketertiban. Semoga dange bawa manfaat untuk kita semua," ucapnya.

Kapuas Hulu mempunyai betang sekitar 90 unit. Panjangnya ada yang mencapai 200an meter, bahkan ada yang masuk cagar budaya (Betang Sungai Uluk Palin, red) namun karena musibah kebakaran bangunan itu sudah hancur.

"Kami sudah ajukan proposal untuk pembangunan kembali dengan ajuan dana Rp 45 milyar. Dari proposal itu sempat disepakati sharing dana masing-masing Rp 15 Milyar masing-masing tingkatan pemerintahan, mulai dari Pemerintah Pusat, Provinsi Kalbar hingga Kabuapaten Kapuas Hulu. Sayangnya tahun ini tidak muncul anggarannya, padahal sudah bahas di Pemerintah Pusat," ungkapnya.